//
Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi. |Foto: Sari/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi berharap pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) tidak mengganggu keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia juga mendorong pemerintah segera menetapkan kepala BGN definitif agar program strategis tersebut tetap berjalan optimal.
Nurhadi menghormati keputusan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri dari jabatan Kepala BGN karena alasan kesehatan. Ia mendoakan agar Nanik segera pulih dan dapat kembali beraktivitas.
"Kesehatan adalah hal yang utama. Kami mendoakan agar Ibu Nanik segera diberikan kesembuhan dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala," ujar Nurhadi, Rabu (22/7/2026).
Ia menegaskan, keberlangsungan Program MBG harus tetap menjadi prioritas karena menyangkut pemenuhan gizi jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. "Stabilitas kepemimpinan dan kepastian tata kelola menjadi faktor penting dalam menjaga keberhasilan pelaksanaan program MBG," tegas Legislator Fraksi Partai NasDem tersebut.
Karena itu, Nurhadi meminta pemerintah segera menunjuk pimpinan definitif yang memiliki kapasitas, integritas, serta mampu menjaga kesinambungan program agar tidak terjadi kekosongan dalam pengambilan keputusan.
Menurutnya, BGN saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penguatan tata kelola, peningkatan kualitas makanan, pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Di sisi lain, Nurhadi menilai pergantian kepemimpinan di BGN perlu dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG. Evaluasi tersebut mencakup efektivitas distribusi, kualitas makanan, keamanan pangan, transparansi pengadaan, serta sistem pengawasan di lapangan.
"Keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas pelayanan dan dampaknya terhadap perbaikan status gizi masyarakat," ujarnya.
Nurhadi menambahkan, Komisi IX DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar Program MBG terlaksana secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai. "Kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama di atas segala dinamika pergantian pejabat," pungkasnya. (rr/aha)
