Berita Terbaru

Polri Harus Usut Tuntas Kasus Kasat Narkoba Tangsel, Tidak Cukup Kena Sanksi Etik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Polri untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Resnarkoba) Polres Tangerang Selatan (Tangsel), AKP Pardiman, dalam kasus peredaran gelap narkotika. Menurutnya, aparat penegak hukum yang terbukti terlibat dalam kejahatan narkotika harus dijatuhi hukuman berat tanpa pengecualian.

28 Juli 2026

Komisi III Serap Aspirasi Daerah untuk Perkuat Penyusunan RUU Perampasan Aset

Komisi III Serap Aspirasi Daerah untuk Perkuat Penyusunan RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan komitmen Komisi III DPR RI untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana secara terbuka, partisipatif, dan mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum di berbagai daerah. Komitmen tersebut diperkuat melalui kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Papua Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026, baru-baru ini.

RUU Perampasan Aset Masuk Pembahasan Batang Tubuh, Selaraskan Hukum Pidana Nasional

RUU Perampasan Aset Masuk Pembahasan Batang Tubuh, Selaraskan Hukum Pidana Nasional

PARLEMENTARIA, Timika - Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menyatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terus berjalan di Komisi III DPR RI. Saat ini, pembahasan difokuskan pada penyelarasan substansi RUU dengan sistem hukum pidana nasional agar memiliki keterkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kecam Keroyok Massa di Bali, Rofik Hananto Desak Penegakan Hukum dan Pendampingan Trauma Anak Korban

Kecam Keroyok Massa di Bali, Rofik Hananto Desak Penegakan Hukum dan Pendampingan Trauma Anak Korban

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI, Rofik Hananto, mengecam keras aksi persekusi dan main hakim sendiri yang menewaskan seorang pria berinisial KD di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali pada Jumat (24/7/2026). Insiden amuk massa maut yang dipicu dugaan pencurian ayam tersebut dinilai mencederai prinsip dasar negara hukum, seraya mendesak adanya pendampingan psikologis yang komprehensif bagi anak-anak almarhum.

Kemitraan Petani dan Perhutani Perlu Dibangun Lebih Berkeadilan

Ekonomi dan Keuangan28 Juli 2026

Kemitraan Petani dan Perhutani Perlu Dibangun Lebih Berkeadilan

PARLEMENTARIA, Mojokerto – Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Totok Hedi Santosa menyoroti pola kemitraan antara petani penggarap dan Perum Perhutani KPH Mojokerto yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada petani. Menurutnya, petani perlu diberikan ruang yang lebih besar untuk menentukan komoditas yang akan dibudidayakan sesuai potensi dan kemampuan yang mereka miliki.

Waka DPR Sari Yuliati Desak Sanksi Berat jika Guru ASN Tanjungbalai Terbukti Cabuli Anak

Ekonomi dan Keuangan

Waka DPR Sari Yuliati Desak Sanksi Berat jika Guru ASN Tanjungbalai Terbukti Cabuli Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan pencabulan terhadap seorang anak laki-laki berusia 12 tahun di Tanjungbalai, Sumatera Utara. Ia menegaskan, guru aparatur sipil negara (ASN) yang dikaitkan dalam perkara tersebut harus dijatuhi sanksi berat apabila terbukti terlibat berdasarkan proses hukum.

Dialog Jadi Kunci Samakan Pemahaman Pengelolaan Kawasan Hutan

Dialog Jadi Kunci Samakan Pemahaman Pengelolaan Kawasan Hutan

PARLEMENTARIA, Mojokerto – Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Siti Mukaromah menilai persoalan kemitraan antara masyarakat dengan Perum Perhutani KPH Mojokerto perlu disertai pemahaman yang utuh mengenai skema pengelolaan kawasan hutan. Menurutnya, sosialisasi kepada masyarakat masih perlu diperkuat agar tidak terjadi perbedaan persepsi terkait mekanisme pengelolaan lahan.

BAM: Perkuat Ekonomi Kerakyatan dengan Tata Kelola Kemitraan yang Adil

BAM: Perkuat Ekonomi Kerakyatan dengan Tata Kelola Kemitraan yang Adil

PARLEMENTARIA, Mojokerto – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menilai penguatan ekonomi kerakyatan harus dimulai dari tata kelola kemitraan yang adil bagi petani. Karena itu, BAM tidak hanya menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait kemitraan antara petani penggarap dan Perum Perhutani KPH Mojokerto, tetapi juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap implementasi program ekonomi berbasis koperasi dan sektor pertanian agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Cellica Nurrachadiana: Pengawasan Kemitraan Perhutani Perlu Diperkuat

Cellica Nurrachadiana: Pengawasan Kemitraan Perhutani Perlu Diperkuat

PARLEMENTARIA, Mojokerto – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Cellica Nurrachadiana menyoroti pentingnya pengawasan dalam tata kelola kemitraan antara petani penggarap, koperasi, dan Perum Perhutani KPH Mojokerto. Ia menegaskan bahwa keterlibatan lembaga terkait di tingkat daerah maupun pengawasan internal Perhutani perlu diperjelas agar tidak menimbulkan persoalan berlarut-larut di lapangan.

BAM Tindak Lanjut Keluhan Petani soal Kemitraan dengan Perhutani KPH Mojokerto

BAM Tindak Lanjut Keluhan Petani soal Kemitraan dengan Perhutani KPH Mojokerto

PARLEMENTARIA, Mojokerto – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait tata kelola kemitraan antara petani penggarap dan Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Mojokerto melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Mojokerto, Senin (27/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, BAM DPR RI menyoroti sejumlah persoalan mulai dari mekanisme bagi hasil, dugaan tidak tersalurkannya upah pekerja tebu, hingga konflik agraria yang berdampak pada kelompok tani di Kabupaten Mojokerto dan Jombang.

Ledia Hanifa Soroti Mendesaknya Revitalisasi Cagar Budaya di Siak

Ledia Hanifa Soroti Mendesaknya Revitalisasi Cagar Budaya di Siak

PARLEMENTARIA, Siak – Komisi X DPR RI menegaskan bahwa pelestarian cagar budaya harus menjadi perhatian serius pemerintah. Kerusakan bangunan bersejarah yang terus terjadi tidak hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga berisiko menghilangkan jejak sejarah bangsa yang tidak tergantikan. Karena itu, diperlukan penguatan kebijakan serta optimalisasi skema pendanaan agar revitalisasi cagar budaya dapat segera direalisasikan.

Masuki Masa Reses, Rudianto Lallo: Komisi III Gas Terus Bahas RUU Perampasan Aset