•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Andreas Hugo: Akal Imitasi Harus Jadi Alat, Bukan Pengganti Manusia

Politik dan Keamanan28 Mei 2026

Andreas Hugo: Akal Imitasi Harus Jadi Alat, Bukan Pengganti Manusia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan pentingnya Indonesia segera membangun regulasi yang komprehensif untuk mengantisipasi dampak perkembangan akal imitasi atau artificial intelligence (AI), khususnya terhadap perlindungan hak cipta dan kepentingan nasional. Hal itu disampaikan usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

28 Mei 2026

Kesejahteraan Guru Masih Terabaikan, Negara Wajib Penuhi Amanat Konstitusi

Politik dan Keamanan28 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Kesejahteraan Guru Masih Terabaikan, Negara Wajib Penuhi Amanat Konstitusi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo, menyoroti masih rendahnya perhatian negara terhadap nasib dan kesejahteraan guru di Indonesia. Menurutnya, negara tidak memiliki alasan untuk mengabaikan kesejahteraan tenaga pendidik karena pendidikan dasar merupakan amanat konstitusi.

Abraham: Ketentuan Pidana dalam RUU KKS Harus Jadi Ultimum Remedium

Politik dan Keamanan28 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Abraham: Ketentuan Pidana dalam RUU KKS Harus Jadi Ultimum Remedium

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja, menyoroti sejumlah aspek krusial dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS), khususnya terkait kejelasan kelembagaan, ketentuan pidana, perlindungan pelapor kerentanan siber, hingga pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan regulasi tersebut.

Dana Otsus dan Badan Koordinasi Aceh Akan Dibahas dalam RUU Pemerintahan Aceh

Politik dan Keamanan28 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Dana Otsus dan Badan Koordinasi Aceh Akan Dibahas dalam RUU Pemerintahan Aceh

PARLEMENTARIA, Jakarta – Usulan peningkatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh serta pembentukan badan koordinasi menjadi salah satu isu strategis yang akan dibahas dalam pembahasan lanjutan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Modus TPPO Semakin Kompleks, Pengawasan Internal Harus Diperkuat dan Transparan

Politik dan Keamanan28 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Modus TPPO Semakin Kompleks, Pengawasan Internal Harus Diperkuat dan Transparan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti serius persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Kepatuhan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Dorong Hilirisasi Riset Kampus, Pansus RUU Desain Industri Jadi Mesin Ekonomi

Politik dan Keamanan28 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Dorong Hilirisasi Riset Kampus, Pansus RUU Desain Industri Jadi Mesin Ekonomi

PARLEMENTARIA, Semarang – Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Desain Industri DPR RI, Achmad, menegaskan bahwa perombakan Undang-Undang Desain Industri ditujukan untuk memotivasi kalangan akademisi di perguruan tinggi. Sehingga, kalangan akademisi dapat lebih menghargai Kekayaan Intelektual (Intellectual Property/IP) dan mengomersialisasikan hasil risetnya menjadi entitas bisnis nyata.

Bukan Hanya Soal Keamanan, Maraknya Begal di Jakarta Indikasi Kuatnya Tekanan Sosial-Ekonomi

Politik dan Keamanan28 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Bukan Hanya Soal Keamanan, Maraknya Begal di Jakarta Indikasi Kuatnya Tekanan Sosial-Ekonomi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Jagat media sosial tengah diramaikan dengan tagar Jakarta Darurat Begal menyusul banyaknya kasus begal yang terjadi belakangan ini, terutama di wilayah Jakarta Barat. Kejahatan begal yang terjadi membuat masyarakat Jakarta dan sekitarnya khawatir, khususnya para pekerja yang sering pulang malam.

Komisi XIII Desak TPPO Jadi Fenomena Darurat Nasional

Politik dan Keamanan28 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Desak TPPO Jadi Fenomena Darurat Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bukan lagi sekadar kasus kriminal biasa, melainkan sudah menjadi fenomena serius yang mengancam bangsa.

Baleg Setujui RUU Pemerintahan Aceh Jadi Usul Inisiatif DPR

Politik dan Keamanan28 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Baleg Setujui RUU Pemerintahan Aceh Jadi Usul Inisiatif DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai usul inisiatif DPR RI. Revisi regulasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat pelaksanaan otonomi khusus Aceh sekaligus menyesuaikan berbagai dinamika yang berkembang hampir dua dekade setelah undang-undang tersebut diberlakukan.

Komisi XIII Dorong Penguatan Regulasi dan Koordinasi Penanganan TPPO

Politik dan Keamanan26 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Dorong Penguatan Regulasi dan Koordinasi Penanganan TPPO

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan koordinasi lintas lembaga Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Masih Tergantung Infrastruktur Asing, Pemerintah Harus Perkuat Kedaulatan Digital Nasional

Politik dan Keamanan26 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Masih Tergantung Infrastruktur Asing, Pemerintah Harus Perkuat Kedaulatan Digital Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Penguatan pusat data, cloud nasional, dan ekosistem teknologi domestik dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia. Pemerintah pun didorong untuk bisa menyiapkan arah kebijakan digital nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Ahmad Doli Usul Dana Otsus Aceh Diatur Lebih Tegas hingga Tingkat Kabupaten/Kota

Politik dan Keamanan26 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Ahmad Doli Usul Dana Otsus Aceh Diatur Lebih Tegas hingga Tingkat Kabupaten/Kota

PARLEMENTARIA, Jakarta – Distribusi dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh hingga ke tingkat kabupaten dan kota menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pengaturan yang lebih tegas dinilai penting untuk memastikan pemerataan pembangunan dan efektivitas pemanfaatan dana Otsus di seluruh wilayah Aceh.