E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaBukuBuletinMajalahTVR ParlemenMedia Sosial DPRAgenda DPRWebsite DPRMagang di DPR
TRENDING:
Baleg|Prolegnas|Komisi VIII|Komisi V|BMKG|Hamka B. Kady|Komisi I|Komisi X|Komisi IX|Pansus|Haji|Guru|MBG
Jakarta:
Berawan
31°C
Terasa: 33°C
Lembab: 62%
Angin: 19 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Yasonna Tekankan Keseimbangan antara Fleksibilitas Hukum dan Kepentingan Nasional
Yasonna Tekankan Keseimbangan antara Fleksibilitas Hukum dan Kepentingan Nasional
Politik dan Keamanan4 Juni 2026
Yasonna Tekankan Keseimbangan antara Fleksibilitas Hukum dan Kepentingan Nasional
Politik dan Keamanan
Yasonna Tekankan Keseimbangan antara Fleksibilitas Hukum dan Kepentingan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Pansus RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI Yasonna H. Laoly menegaskan pentingnya kehadiran Undang-Undang Hukum Perdata Internasional untuk memperkuat kepastian hukum dalam berbagai hubungan hukum lintas negara, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku usaha internasional terhadap Indonesia.

4 Juni 2026
Penolakan PTSL Jadi Sorotan, Fauzan Minta Pemerintah Cari Akar Masalah
Penolakan PTSL Jadi Sorotan, Fauzan Minta Pemerintah Cari Akar Masalah
Politik dan Keamanan4 Juni 2026
Penolakan PTSL Jadi Sorotan, Fauzan Minta Pemerintah Cari Akar Masalah
Politik dan Keamanan
Penolakan PTSL Jadi Sorotan, Fauzan Minta Pemerintah Cari Akar Masalah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Penolakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh sejumlah warga menjadi sorotan Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid. Menurutnya, pemerintah perlu segera mencari tahu penyebab munculnya penolakan terhadap program yang sejatinya bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah tersebut.

Benny K. Harman Soroti Tujuh Persoalan Krusial dalam Pembenahan Sistem Pemilu
Benny K. Harman Soroti Tujuh Persoalan Krusial dalam Pembenahan Sistem Pemilu
Politik dan Keamanan4 Juni 2026
Benny K. Harman Soroti Tujuh Persoalan Krusial dalam Pembenahan Sistem Pemilu
Politik dan Keamanan
Benny K. Harman Soroti Tujuh Persoalan Krusial dalam Pembenahan Sistem Pemilu

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman yang mendapat penugasan sementara dari Fraksi Partai Demokrat dalam RDPU Komisi II DPR RI bersama para akademisi terkait pembenahan sistem pemilu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2026) itu menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang perlu dibenahi untuk mewujudkan sistem pemilu yang lebih berkualitas.  

Korban Kebakaran Hebat di Jakpus Harus Dapat Perlindungan, Permudah Pengurusan Penggantian Dokumen
Korban Kebakaran Hebat di Jakpus Harus Dapat Perlindungan, Permudah Pengurusan Penggantian Dokumen
Politik dan Keamanan4 Juni 2026
Korban Kebakaran Hebat di Jakpus Harus Dapat Perlindungan, Permudah Pengurusan Penggantian Dokumen
Politik dan Keamanan
Korban Kebakaran Hebat di Jakpus Harus Dapat Perlindungan, Permudah Pengurusan Penggantian Dokumen

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden kebakaran hebat yang meluluhlantakkan ratusan rumah warga di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ia pun mendorong Pemerintah untuk memberikan bantuan kepada para korban hingga tuntas.

DPR Siap Bahas Revisi UU Pemilu, Semua Pasal Akan Dikaji Ekstra Hati-Hati
DPR Siap Bahas Revisi UU Pemilu, Semua Pasal Akan Dikaji Ekstra Hati-Hati
Politik dan Keamanan4 Juni 2026
DPR Siap Bahas Revisi UU Pemilu, Semua Pasal Akan Dikaji Ekstra Hati-Hati
Politik dan Keamanan
DPR Siap Bahas Revisi UU Pemilu, Semua Pasal Akan Dikaji Ekstra Hati-Hati

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR RI siap membahas revisi Undang-Undang Pemilu secara hati-hati dan terbuka agar tidak kembali menghadapi gugatan yang berujung pada pembatalan pasal oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Blank Spot Masih Jadi Kendala, TB Hasanuddin Minta Infrastruktur Digital Diperkuat
Blank Spot Masih Jadi Kendala, TB Hasanuddin Minta Infrastruktur Digital Diperkuat
Politik dan Keamanan4 Juni 2026
Blank Spot Masih Jadi Kendala, TB Hasanuddin Minta Infrastruktur Digital Diperkuat
Politik dan Keamanan
Blank Spot Masih Jadi Kendala, TB Hasanuddin Minta Infrastruktur Digital Diperkuat

PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan – Pemerataan infrastruktur digital menjadi sorotan Komisi I DPR RI dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Banten. Ketua Tim Kunjungan TB Hasanuddin menegaskan bahwa penguatan konektivitas, khususnya di wilayah Banten Selatan yang masih menghadapi blank spot, merupakan langkah penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Muslim Ayub Dorong Hak Imunitas Kurator Masuk dalam RUU Profesi Kurator
Muslim Ayub Dorong Hak Imunitas Kurator Masuk dalam RUU Profesi Kurator
Politik dan Keamanan4 Juni 2026
Muslim Ayub Dorong Hak Imunitas Kurator Masuk dalam RUU Profesi Kurator
Politik dan Keamanan
Muslim Ayub Dorong Hak Imunitas Kurator Masuk dalam RUU Profesi Kurator

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR Muslim Ayub menegaskan pentingnya pemberian hak imunitas bagi kurator dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Profesi Kurator. Menurutnya, perlindungan hukum diperlukan untuk mencegah kriminalisasi terhadap kurator yang menjalankan tugas berdasarkan kewenangan yang diberikan pengadilan.

Benny K. Harman Soroti Perluasan Tugas Polri di Luar Fungsi Kepolisian
Benny K. Harman Soroti Perluasan Tugas Polri di Luar Fungsi Kepolisian
Politik dan Keamanan3 Juni 2026
Benny K. Harman Soroti Perluasan Tugas Polri di Luar Fungsi Kepolisian
Politik dan Keamanan
Benny K. Harman Soroti Perluasan Tugas Polri di Luar Fungsi Kepolisian

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman menyoroti perluasan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar fungsi utamanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, serta pelindung dan pengayom masyarakat. Menurutnya, isu tersebut perlu mendapat perhatian serius dalam pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Polri agar arah kelembagaan kepolisian tetap berada pada koridor tugas pokoknya.

RUU Polri Harus Perjelas Makna Polisi sebagai Alat Negara
RUU Polri Harus Perjelas Makna Polisi sebagai Alat Negara
Politik dan Keamanan3 Juni 2026
RUU Polri Harus Perjelas Makna Polisi sebagai Alat Negara
Politik dan Keamanan
RUU Polri Harus Perjelas Makna Polisi sebagai Alat Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dinilai perlu memberikan penegasan mengenai makna dan posisi Polri sebagai alat negara. Kejelasan konsep tersebut dinilai penting untuk menjaga netralitas institusi kepolisian sekaligus memperkuat arah reformasi Polri ke depan. Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyampaikan hal tersebut saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan para pakar dan akademisi dalam rangka pembahasan RUU Polri.

Komisi I Dorong Modernisasi Alutsista Demi Perkuat TNI Hadapi Ancaman
Komisi I Dorong Modernisasi Alutsista Demi Perkuat TNI Hadapi Ancaman
Politik dan Keamanan3 Juni 2026
Komisi I Dorong Modernisasi Alutsista Demi Perkuat TNI Hadapi Ancaman
Politik dan Keamanan
Komisi I Dorong Modernisasi Alutsista Demi Perkuat TNI Hadapi Ancaman

PARLEMENTARIA, Padalarang - Komisi I DPR menegaskan komitmennya untuk mengawal modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan negara dan menjaga kedaulatan Indonesia.

DPR Tegaskan Kunjungan Luar Negeri Presiden Tak Bisa Dibatasi Jumlahnya
DPR Tegaskan Kunjungan Luar Negeri Presiden Tak Bisa Dibatasi Jumlahnya
Politik dan Keamanan3 Juni 2026
DPR Tegaskan Kunjungan Luar Negeri Presiden Tak Bisa Dibatasi Jumlahnya
Politik dan Keamanan
DPR Tegaskan Kunjungan Luar Negeri Presiden Tak Bisa Dibatasi Jumlahnya

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi kritik Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait intensitas kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke luar negeri. Menurut Dasco, masukan yang bersifat substansial terkait geopolitik patut menjadi bahan pertimbangan Pemerintah, namun pembatasan frekuensi kunjungan Presiden dinilai tidak relevan dengan dinamika global saat ini.

Dasco Nilai Pergantian Kepala BGN Sudah Tepat, Singgung Banyak Evaluasi Internal
Dasco Nilai Pergantian Kepala BGN Sudah Tepat, Singgung Banyak Evaluasi Internal
Politik dan Keamanan3 Juni 2026
Dasco Nilai Pergantian Kepala BGN Sudah Tepat, Singgung Banyak Evaluasi Internal
Politik dan Keamanan
Dasco Nilai Pergantian Kepala BGN Sudah Tepat, Singgung Banyak Evaluasi Internal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi langkah Pemerintah melakukan evaluasi di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk pergantian pimpinan lembaga tersebut. Menurutnya, keputusan Presiden menunjuk Naniek S. Deyang menggantikan Dadan Hindayana merupakan bagian dari upaya pembenahan tata kelola dan penguatan koordinasi lintas kementerian dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebelumnya88 / 404Halaman 88 dari 404Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1164)
  • Industri dan Pembangunan(4002)
  • Isu Lainnya(1080)
  • Kesejahteraan Rakyat(3986)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4847)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi VIII#Komisi IV#Komisi IX#BKSAP#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

4 Juni 2026
4 Juni 2026
4 Juni 2026
4 Juni 2026
4 Juni 2026
4 Juni 2026
3 Juni 2026
3 Juni 2026
3 Juni 2026
3 Juni 2026
3 Juni 2026
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaBukuBuletinMajalahTVR ParlemenMedia Sosial DPRAgenda DPRWebsite DPRMagang di DPR
TRENDING:
Baleg|Prolegnas|Komisi VIII|Komisi V|BMKG|Hamka B. Kady|Komisi I|Komisi X|Komisi IX|Pansus|Haji|Guru|MBG
Jakarta:
Berawan
31°C
Terasa: 33°C
Lembab: 62%
Angin: 19 km/h