E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Bencana|RUU Kabupaten/Kota|Logistik|pesantren|Kampung Siaga Bencana|RUU HPI|tambang|industri|Lingkungan Hidup|limbah|Judol|lingkungan|fiskal
Jakarta:
Berawan
30°C
Terasa: 35°C
Lembab: 68%
Angin: 2 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Sinergi Data K/L Jadi Kunci RUU Satu Data Indonesia
Sinergi Data K/L Jadi Kunci RUU Satu Data Indonesia
Politik dan Keamanan7 April 2026
Sinergi Data K/L Jadi Kunci RUU Satu Data Indonesia
Politik dan Keamanan
Sinergi Data K/L Jadi Kunci RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto menyoroti pentingnya konsep orkestrasi data saat membahas RUU Satu Data Indonesia bersama Arsip Nasional Republik Indonesia dan Badan Informasi Geospasial. Baginya, keberhasilan implementasi Satu Data Indonesia sangat bergantung pada sinergi antar kementerian dan lembaga (K/L) dalam mengelola, mengintegrasikan, dan berbagi data secara konsisten.

7 April 2026
Tiga Prajurit TNI Gugur, Komisi I Dukung Pemerintah Desak PBB Investigasi Menyeluruh
Tiga Prajurit TNI Gugur, Komisi I Dukung Pemerintah Desak PBB Investigasi Menyeluruh
Politik dan Keamanan7 April 2026
Tiga Prajurit TNI Gugur, Komisi I Dukung Pemerintah Desak PBB Investigasi Menyeluruh
Politik dan Keamanan
Tiga Prajurit TNI Gugur, Komisi I Dukung Pemerintah Desak PBB Investigasi Menyeluruh

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendukung upaya Pemerintah yang mendesak PBB untuk mengambil tindakan penyelidikan secara menyeluruh, usai tiga prajurit TNI gugur di Lebanon saat menjalankan misi perdamaian. Ia juga meminta Pemerintah mendorong PBB mendesak Israel untuk bertanggung jawab atas insiden ini.

Abdullah Desak Negara Hadir Lindungi Warga dari Premanisme
Abdullah Desak Negara Hadir Lindungi Warga dari Premanisme
Politik dan Keamanan7 April 2026
Abdullah Desak Negara Hadir Lindungi Warga dari Premanisme
Politik dan Keamanan
Abdullah Desak Negara Hadir Lindungi Warga dari Premanisme

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan negara harus hadir melindungi masyarakat dari aksi premanisme. Pasalnya, kini aksi premanisme semakin marak terjadi sehingga perlu dicegah agar tidak terus terulang dikemudian hari.

Kasus Penusukan Komar Safe di Tual Harus Ditangani oleh Aparat Secara Transparan
Kasus Penusukan Komar Safe di Tual Harus Ditangani oleh Aparat Secara Transparan
Politik dan Keamanan7 April 2026
Kasus Penusukan Komar Safe di Tual Harus Ditangani oleh Aparat Secara Transparan
Politik dan Keamanan
Kasus Penusukan Komar Safe di Tual Harus Ditangani oleh Aparat Secara Transparan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kasus penusukan terhadap Komar Safe Renngur di Tual, Maluku, bukan sekadar peristiwa kriminal biasa. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III dengan Justitiam Law Firm/Kuasa Hukum dan Yacob Pedro dan M. Renngur, Wakil Ketua Komisi III Dede Indra Permana Soediro mengingatkan penanganan kasus tersebut harus menjadi barometer profesionalisme aparat dan kepercayaan publik terhadap hukum.

Pembedaan Signifikan antara RUU Satu Data Indonesia dan RUU Statistik Harus Diperjelas
Pembedaan Signifikan antara RUU Satu Data Indonesia dan RUU Statistik Harus Diperjelas
Politik dan Keamanan7 April 2026
Pembedaan Signifikan antara RUU Satu Data Indonesia dan RUU Statistik Harus Diperjelas
Politik dan Keamanan
Pembedaan Signifikan antara RUU Satu Data Indonesia dan RUU Statistik Harus Diperjelas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan pentingnya memahami secara seksama Naskah Akademik dan Draf RUU Satu Data Indonesia. Hal ini untuk mempelajari adanya perbedaan mendasar antara RUU Satu Data Indonesia dan RUU Statistik. Menurutnya, meskipun keduanya terkait dengan data dan statistik, tujuan dan ruang lingkup keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan.

Bahas RUU Perampasan Aset, Kewenangan Negara Harus Diperjelas Demi Lindungi Harga Warga
Bahas RUU Perampasan Aset, Kewenangan Negara Harus Diperjelas Demi Lindungi Harga Warga
Politik dan Keamanan7 April 2026
Bahas RUU Perampasan Aset, Kewenangan Negara Harus Diperjelas Demi Lindungi Harga Warga
Politik dan Keamanan
Bahas RUU Perampasan Aset, Kewenangan Negara Harus Diperjelas Demi Lindungi Harga Warga

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dalam merampas aset dan perlindungan terhadap hak warga negara. Hal itu ditegaskannya dalam pembahasan RUU Perampasan Aset di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Benny K. Harman: Perlu Dibentuk Badan Khusus Pengelola Hasil Rampasan Aset
Benny K. Harman: Perlu Dibentuk Badan Khusus Pengelola Hasil Rampasan Aset
Politik dan Keamanan6 April 2026
Benny K. Harman: Perlu Dibentuk Badan Khusus Pengelola Hasil Rampasan Aset
Politik dan Keamanan
Benny K. Harman: Perlu Dibentuk Badan Khusus Pengelola Hasil Rampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta  - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, menyoroti lemahnya tata kelola aset hasil sitaan dan rampasan negara dalam berbagai perkara tindak pidana. Ia menilai persoalan utama bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada pengelolaan aset yang belum optimal.

Firman Soebagyo Ingatkan Tokoh Publik Harus Bijak dalam Berbicara
Firman Soebagyo Ingatkan Tokoh Publik Harus Bijak dalam Berbicara
Politik dan Keamanan6 April 2026
Firman Soebagyo Ingatkan Tokoh Publik Harus Bijak dalam Berbicara
Politik dan Keamanan
Firman Soebagyo Ingatkan Tokoh Publik Harus Bijak dalam Berbicara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI, Firman Soebagyo mengkritik keras pernyataan seorang pengamat yang dinilai menyinggung isu menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Firman menilai pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan kontroversi dan kegaduhan di ruang publik.

UU Penerapan Hukuman Mati Pertegas Watak Represif Israel, Pemerintah Harus Ambil Langkah Diplomasi
UU Penerapan Hukuman Mati Pertegas Watak Represif Israel, Pemerintah Harus Ambil Langkah Diplomasi
Politik dan Keamanan6 April 2026
UU Penerapan Hukuman Mati Pertegas Watak Represif Israel, Pemerintah Harus Ambil Langkah Diplomasi
Politik dan Keamanan
UU Penerapan Hukuman Mati Pertegas Watak Represif Israel, Pemerintah Harus Ambil Langkah Diplomasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengecam keras pengesahan undang-undang oleh Parlemen Israel (Knesset) yang membuka jalan bagi penerapan hukuman mati terhadap tahanan Palestina yang ditangkap dengan vonis teror dan terbukti membunuh rakyat Israel.

Jadi Tulang Punggung Polri, Adang Daradjatun Soroti Terbatasnya Masa Pendidikan Bintara
Jadi Tulang Punggung Polri, Adang Daradjatun Soroti Terbatasnya Masa Pendidikan Bintara
Politik dan Keamanan6 April 2026
Jadi Tulang Punggung Polri, Adang Daradjatun Soroti Terbatasnya Masa Pendidikan Bintara
Politik dan Keamanan
Jadi Tulang Punggung Polri, Adang Daradjatun Soroti Terbatasnya Masa Pendidikan Bintara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun, menyoroti pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia di tubuh Polri, khususnya melalui perbaikan sistem pendidikan dan dukungan anggaran. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kalemdiklat Polri dan Gubernur Akpol di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (02/04/2026).

Kasus Amsal Sitepu Tegaskan Putusan Pengadilan Harus Pertimbangkan Rasa Keadilan
Kasus Amsal Sitepu Tegaskan Putusan Pengadilan Harus Pertimbangkan Rasa Keadilan
Politik dan Keamanan6 April 2026
Kasus Amsal Sitepu Tegaskan Putusan Pengadilan Harus Pertimbangkan Rasa Keadilan
Politik dan Keamanan
Kasus Amsal Sitepu Tegaskan Putusan Pengadilan Harus Pertimbangkan Rasa Keadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath menyampaikan apresiasi atas putusan Pengadilan Negeri Medan yang membebaskan Amsal Christy Sitepu. Menurutnya, majelis hakim telah menunjukkan keberanian dalam menghadirkan putusan yang tidak hanya berpijak pada pendekatan normatif, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Perkuat Fiskal Daerah, Kemendagri Perlu Bentuk Ditjen BUMD
Perkuat Fiskal Daerah, Kemendagri Perlu Bentuk Ditjen BUMD
Politik dan Keamanan6 April 2026
Perkuat Fiskal Daerah, Kemendagri Perlu Bentuk Ditjen BUMD
Politik dan Keamanan
Perkuat Fiskal Daerah, Kemendagri Perlu Bentuk Ditjen BUMD

PARLEMENTARIA, Pekanbaru - Komisi II DPR RI mendorong pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) BUMD di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan profesionalisme pengelolaan perusahaan daerah.

Sebelumnya61 / 338Halaman 61 dari 338Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(928)
  • Industri dan Pembangunan(3325)
  • Isu Lainnya(1021)
  • Kesejahteraan Rakyat(3318)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4048)
  • Populer(417)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

7 April 2026
7 April 2026
7 April 2026
7 April 2026
7 April 2026
6 April 2026
6 April 2026
6 April 2026
6 April 2026
6 April 2026
6 April 2026
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Bencana|RUU Kabupaten/Kota|Logistik|pesantren|Kampung Siaga Bencana|RUU HPI|tambang|industri|Lingkungan Hidup|limbah|Judol|lingkungan|fiskal
Jakarta:
Berawan
30°C
Terasa: 35°C
Lembab: 68%
Angin: 2 km/h