Telusuri semua artikel berita korpolkam
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyatakan dukungan bagi aktivis buruh maupun pejuang reforma agraria yang menghadapi proses hukum, termasuk jika ditahan dalam perkara yang dinilai berkaitan dengan perjuangan hak. Sebab, jelasnya, saat ini para advokat agrarian tersebut sedang memperjuangkan hak terhadap tanah yang ditinggalinya.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Shintya Sandra Kusuma, menyoroti skandal dugaan manipulasi presensi yang melibatkan sedikitnya 3.000 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes. Kasus tersebut memicu perhatian serius DPR RI terkait pengawasan disiplin ASN dan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto menyoroti jelang diberlakukannya Kesepakatan Dagang Timbal Balik atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia-Amerika Serikat (AS). Menurutnya, perjanjian yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada 19 Februari 2026 lalu itu berpotensi diberlakukan dalam waktu dekat tanpa ada proses pembahasan dan persetujuan parlemen, serta tanpa perubahan substansi perjanjian.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan status Daerah Khusus Jakarta (DKJ) masih sebagai ibu kota negara, bukan berarti proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dihentikan.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Bareskrim Polri berhasil membongkar markas judi online di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat, Kamis (7/5/2026). Hingga saat ini, penggerebekan yang dilakukan aparat kepolisian pada pekan lalu itu masih menjadi tren perbincangan di media sosial oleh netizen Indonesia.
PARLEMENTARIA, Medan – Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti persoalan kelebihan kapasitas (over capacity) penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Sumatera Utara. Persoalan tersebut diungkapkan saat melakukan kunjungan pengawasan mitra Komisi XIII ke Lapas dan Rutan Kelas I Medan di Jalan Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan Helvetia, Rabu (14/05/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengapresiasi langkah cepat Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Riau dalam mengungkap praktik judi online internasional berkedok lotre Hong Kong di Kota Batam.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras tragedi tenggelamnya kapal yang mengangkut 37 pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural (ilegal) asal Tanjungbalai Asahan, Sumatera Utara, di perairan Malaysia. Menurut pantauan, hingga Selasa (12/5/2026), 14 orang masih dinyatakan hilang.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Baleg DPR RI melanjutkan pembahasan Bab VII mengenai interoperabilitas data. Rapat tersebut digelar di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan pembahasan Bab VII mengenai interoperabilitas data. Dalam rapat tersebut, anggota Baleg DPR RI Jazuli Juwaini mengusulkan sejumlah penguatan substansi terkait integrasi data dan perlindungan data pribadi.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Teknologi itu tidak hanya untuk mendukung pelayanan publik, tetapi juga memastikan kualitas putusan hakim tetap terjaga dan bebas dari praktik-praktik yang mencederai rasa keadilan masyarakat.
PARLEMENTARIA, Denpasar – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Bali diserukan memperkuat kinerja dan tata kelola keimigrasian untuk menghadapi dinamika pariwisata internasional dan meningkatnya mobilitas global di Pulau Dewata. Izin tinggal dan deteni (penampungan sementara bagi warga negara asing (WNA) yang melanggar keimigrasian) adalah salah satu yang harus diperkuat.