•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Komisi II Dorong Efisiensi Anggaran Daerah di Tengah Tekanan APBN

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Komisi II Dorong Efisiensi Anggaran Daerah di Tengah Tekanan APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan penguatan peran pemerintah daerah di tengah tekanan terhadap APBN akibat kenaikan harga minyak dunia. Hal tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, serta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

31 Maret 2026

Polemik Data Desil Jadi Catatan dalam Evaluasi Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Polemik Data Desil Jadi Catatan dalam Evaluasi Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Polemik terkait pembagian desil dalam pendataan sosial menjadi sorotan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Legislasi, Senin (30/3/2026). Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai persoalan tersebut menjadi catatan penting dalam mengevaluasi konsep integrasi data nasional agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Abdullah: Kriminalisasi terhadap Pekerja Kreatif Adalah Keterbelakangan Hukum

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Abdullah: Kriminalisasi terhadap Pekerja Kreatif Adalah Keterbelakangan Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyesalkan peristiwa hukum yang menjerat pembuat video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Amsal Sitepu.

31 Maret 2026

Pembahasan Tingkat I RUU PSDK Dimulai, Komisi XIII Tekankan Paradigma Baru Perlindungan Saksi dan Korban

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Pembahasan Tingkat I RUU PSDK Dimulai, Komisi XIII Tekankan Paradigma Baru Perlindungan Saksi dan Korban

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XIII DPR RI resmi memulai pembahasan tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) bersama jajaran pemerintah. Perlu diketahui, RUU ini diusulkan sebagai langkah krusial untuk memperkuat posisi saksi, korban, hingga informan melalui paradigma baru yang lebih proaktif.

Harus Evaluasi Misi Internasional TNI, Tarik Pasukan di Wilayah Risiko Tinggi

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Harus Evaluasi Misi Internasional TNI, Tarik Pasukan di Wilayah Risiko Tinggi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi I DPR RI mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penugasan prajurit TNI dalam misi internasional, termasuk mengkaji kemungkinan penyesuaian hingga penarikan pasukan dari wilayah dengan tingkat risiko tinggi.

Komisi I Tekankan Tanggung Jawab Negara atas Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I Tekankan Tanggung Jawab Negara atas Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno, menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon. Ia menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi setiap prajurit yang ditugaskan di luar negeri, termasuk memastikan keselamatan mereka selama menjalankan mandat internasional.

Komisi III DPR: Penanganan Kasus Amsal Sitepu Harus Adil Proporsional

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III DPR: Penanganan Kasus Amsal Sitepu Harus Adil Proporsional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Sejumlah fraksi di Komisi III DPR RI menilai proses hukum terhadap Amsal Christy Sitepu dalam kasus dugaan korupsi proyek video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, perlu dipertimbangkan secara lebih adil oleh majelis hakim. Aparat penegah hukum pun didesak dapat melihat secara jernih berbagai aspek dalam perkara tersebut, termasuk unsur kerugian negara serta karakter pekerjaan di sektor industri kreatif, perlu dikaji secara lebih komprehensif dalam proses persidangan.

Respon Perkara Amsal, Komisi III DPR Gunakan Kewenangan Demi Keadilan Rakyat

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Respon Perkara Amsal, Komisi III DPR Gunakan Kewenangan Demi Keadilan Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa Komisi III DPR akan terus ketat mengevaluasi kinerja aparat penegak hukum apabila penanganan perkara dinilai tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal itu disampaikan Habiburokhman dalam rapat terbatas Komisi III bersama para Kapoksi yang membahas dugaan korupsi proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Komisi III DPR Desak Tegakan Keadilan Substantif dalam Kasus Amsal Sitepu

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III DPR Desak Tegakan Keadilan Substantif dalam Kasus Amsal Sitepu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI mendesak aparat penegak hukum untuk mengedepankan keadilan substantif dalam penanganan kasus Amsal Christy Sitepu yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Medan. Komisi yang membidangi hukum tersebut menilai, pendekatan hukum dalam perkara tersebut perlu mempertimbangkan fakta persidangan serta karakteristik pekerjaan di sektor industri kreatif.

Komnas HAM Harus Segera Simpulkan Kasus Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Komnas HAM Harus Segera Simpulkan Kasus Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) hingga kini belum menyimpulkan kasus penyiraman air keras yang dialami Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang (KontraS), Andrie Yunus. Kesimpulan tersebut apakah kasus ini berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) atau tidak.

Negara Abaikan Amanat Konstitusi, Firman Soebagyo Usulkan RUU Perlindungan Guru

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Negara Abaikan Amanat Konstitusi, Firman Soebagyo Usulkan RUU Perlindungan Guru

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kritik keras terhadap komitmen negara dalam memenuhi hak pendidikan kembali mencuat. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo. Ia menilai pemerintah belum sungguh-sungguh menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya terkait kewajiban negara tentang pendidikan dan kesejahteraan guru.

Masyarakat Harus Tetap Tenang Berlebaran di Tengah Ancaman Krisis Global

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Masyarakat Harus Tetap Tenang Berlebaran di Tengah Ancaman Krisis Global

PARLEMENTARIA, Jakarta – Di tengah meningkatnya ketegangan global yang berpotensi berdampak pada kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia diimbau tetap tenang dan bersatu, terutama menjelang momentum Idulfitri. Konflik internasional yang melibatkan kawasan Timur Tengah dinilai mulai memberi tekanan nyata terhadap stabilitas ekonomi, termasuk potensi kenaikan harga kebutuhan pokok.