RUU Masyarakat Adat

41 artikel dengan tag ini

Baleg Dorong Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat, Tekankan Kepastian Hukum dan Kearifan Lokal

Politik dan Keamanan8 Mei 2026

Baleg Dorong Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat, Tekankan Kepastian Hukum dan Kearifan Lokal

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan pentingnya segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat sebagai bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat di Indonesia. Menurut Bob Hasan, masyarakat adat merupakan entitas yang telah ada jauh sebelum terbentuknya negara, dengan sistem nilai, karakter, dan batas-batas wilayah yang jelas.

8 Mei 2026

Baleg Himpun Masukan dari Akademisi dan Masyarakat Adat Minang

Politik dan Keamanan8 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Baleg Himpun Masukan dari Akademisi dan Masyarakat Adat Minang

PARLEMENTARIA, Padang — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Shadiq Pasadigoe, menilai sejatinya penerapan hukum adat di Sumatera Barat relatif tidak menghadapi banyak kendala dibandingkan daerah lain. Hal ini karena nilai-nilai adat telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Nasir Djamil Soroti Konflik Lahan, RUU Masyarakat Adat Dinilai Mendesak

Politik dan Keamanan9 April 2026

Politik dan Keamanan

Nasir Djamil Soroti Konflik Lahan, RUU Masyarakat Adat Dinilai Mendesak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Baleg DPR RI, Nasir Djamil, menyoroti persoalan konflik agraria yang kian kompleks sebagai alasan utama urgensi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Ia menilai, keterbatasan lahan serta meningkatnya kebutuhan pembangunan telah memicu persaingan yang berujung konflik, khususnya yang melibatkan masyarakat hukum adat.

RUU Masyarakat Adat Harus Jembatani Kepentingan Investasi dan Hak Publik

Politik dan Keamanan9 April 2026

Politik dan Keamanan

RUU Masyarakat Adat Harus Jembatani Kepentingan Investasi dan Hak Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Baleg DPR RI, Nasir Djamil, menyoroti ketimpangan yang dialami masyarakat adat dalam praktik investasi di daerah. Ia menilai, hingga saat ini masyarakat adat masih sering berada pada posisi yang tidak menguntungkan, meskipun investasi dilakukan di wilayah yang merupakan tanah komunal mereka.

Martin Manurung Tegaskan Pentingnya Percepat Bahas RUU Masayarakat Hukum Adat

Politik dan Keamanan2 April 2026

Politik dan Keamanan

Martin Manurung Tegaskan Pentingnya Percepat Bahas RUU Masayarakat Hukum Adat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung, menegaskan pentingnya percepatan pembahasan RUU MHA sebagai mandat konstitusi yang hingga kini belum terwujud. Legislator Fraksi Partai NasDem itu menyampaikan bahwa RUU tersebut kini tengah didorong masuk ke tahap pembahasan Baleg agar prosesnya lebih cepat.