Infrastruktur

43 artikel dengan tag ini

Dari Medan hingga Pacitan, Legislator Ungkap Kendala Perencanaan Infrastruktur Daerah

Industri dan Pembangunan29 Juni 2026

Dari Medan hingga Pacitan, Legislator Ungkap Kendala Perencanaan Infrastruktur Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Minimnya anggaran daerah untuk mendesain dan membangun infrastruktur menjadi sorotan tajam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama jajaran Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026).

29 Juni 2026

Sari Yuliati Kawal Akselerasi Infrastruktur Irigasi di Lombok

Ekonomi dan Keuangan24 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Sari Yuliati Kawal Akselerasi Infrastruktur Irigasi di Lombok

PARLEMENTARIA, Mataram – Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinasi Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sari Yuliati menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan pembangunan sektor pertanian dan infrastruktur pedesaan di Pulau Lombok. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui dukungannya terhadap pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Tahun 2026 yang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Komisi V DPR Kawal Efektivitas Anggaran Infrastruktur di Kabupaten Kuningan

Industri dan Pembangunan19 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V DPR Kawal Efektivitas Anggaran Infrastruktur di Kabupaten Kuningan

PARLEMENTARIA, Kuningan – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menegaskan setiap program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kuningan harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Lasarus Dukung Anggaran Inpres Jalan Daerah Ditambah

Industri dan Pembangunan14 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Lasarus Dukung Anggaran Inpres Jalan Daerah Ditambah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Penurunan transfer ke daerah dinilai berpotensi mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam menangani infrastruktur di wilayah masing-masing. Karena itu, program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) dinilai perlu diperkuat agar pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di daerah tetap berjalan optimal.

Komisi V Minta Skema Investasi dan Masa Konsesi tol Bocimi Lebih Transparan

Industri dan Pembangunan14 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V Minta Skema Investasi dan Masa Konsesi tol Bocimi Lebih Transparan

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bogor — Komisi V DPR RI menyoroti pentingnya transparansi dalam perhitungan investasi dan penetapan masa konsesi pembangunan Jalan Tol Ciawi–Sukabumi (Bocimi). Melalui Kunjungan Kerja Spesifik, Jumat ini (12/6/2026), Komisi V menegaskan bahwa proyek strategis nasional tersebut harus didukung perencanaan bisnis yang matang dan akuntabel agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal.

Komisi V: Pentingnya Sinergi Pusat dan Daerah demi Kelancaran Tol Bocimi

Industri dan Pembangunan14 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V: Pentingnya Sinergi Pusat dan Daerah demi Kelancaran Tol Bocimi

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bogor — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pembangunan Jalan Tol Ciawi–Sukabumi (Bocimi) Seksi 3 berjalan sesuai target. Menurutnya, koordinasi yang baik diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan di lapangan tanpa mengorbankan kualitas dan aspek keselamatan konstruksi.

Hanan A. Rozak Dorong Review Desain Tol Bocimi untuk Perkuat Aspek Keselamatan

Industri dan Pembangunan14 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Hanan A. Rozak Dorong Review Desain Tol Bocimi untuk Perkuat Aspek Keselamatan

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bogor – Anggota Komisi V DPR RI Hanan A. Rozak mendorong dilakukan review desain pada pembangunan Jalan Tol Ciawi–Sukabumi (Bocimi) Seksi 3. Demi memperkuat aspek keselamatan dan mitigasi bencana, mengingat karakteristik wilayah Sukabumi yang memiliki kontur tanah berbukit dan rawan longsor.

Kelembagaan BPJT Perlu Diperkuat demi Layanan Jalan Tol Yang Optimal

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Kelembagaan BPJT Perlu Diperkuat demi Layanan Jalan Tol Yang Optimal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kelembagaan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dinilai perlu diperkuat agar mampu mengawal investasi, pengawasan hingga pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol secara lebih optimal. Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Lokot Nasution menilai besarnya investasi sektor jalan tol belum sepenuhnya ditopang pengaturan dan kelembagaan yang memadai.

Kenaikan Tarif Tol Dinilai Perlu Pertimbangkan Lonjakan Jumlah Pengguna

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Kenaikan Tarif Tol Dinilai Perlu Pertimbangkan Lonjakan Jumlah Pengguna

PARLEMENTARIA, Jakarta - Skema kenaikan tarif jalan tol dinilai perlu dievaluasi agar tidak semata-mata bergantung pada penyesuaian berkala setiap dua tahun. Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menilai peningkatan jumlah pengguna jalan tol juga semestinya menjadi faktor penting dalam perhitungan pengembalian investasi badan usaha jalan tol (BUJT).

Legislator Dorong Adanya Blueprint Penguatan Kelembagaan Dinas PU Daerah

Industri dan Pembangunan4 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Legislator Dorong Adanya Blueprint Penguatan Kelembagaan Dinas PU Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menyusun cetak biru (blueprint) penguatan kapasitas dinas PU di daerah. Hal ini penting agar dinas di daerah tidak terus bergantung pada pemerintah pusat dalam penanganan infrastruktur, khususnya saat menghadapi kondisi pascabencana.

Aspirasi Novita Hardini Perkuat Infrastruktur Budaya di Dongko Trenggalek

Industri dan Pembangunan24 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Aspirasi Novita Hardini Perkuat Infrastruktur Budaya di Dongko Trenggalek

PARLEMENTARIA, Jakarta - Upaya penguatan pelestarian budaya lokal di Kabupaten Trenggalek terus mendapat dukungan. Anggota DPR RI Novita Hardini mengapresiasi komitmen BUMN dalam mendukung pengembangan infrastruktur kebudayaan di daerah, khususnya di Trenggalek, Jawa Timur yang memiliki kekayaan tradisi dan kearifan lokal.

Tak Hanya Soal Investasi, Legislator: KEK Kura-Kura Bali Jangan Gerus Identitas Lokal

Industri dan Pembangunan5 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Tak Hanya Soal Investasi, Legislator: KEK Kura-Kura Bali Jangan Gerus Identitas Lokal

PARLEMENTARIA, Denpasar — Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel JD Wattimena, menilai bahwa perencanaan pengembangan Kura-Kura Bali masih perlu dikaji lebih komprehensif dan tidak hanya bertumpu pada perspektif pengembang. ⁮Ia pun mempertanyakan pertimbangan pengembangan kawasan tersebut terhadap Bali sebagai destinasi berbasis budaya.