Infrastruktur

Sejumlah Catatan Komisi VII atas KEK Kura-Kura Bali, dari Isu Lingkungan hingga Rencana IFC

PARLEMENTARIA, Denpasar — Komisi VII DPR RI menemukan sejumlah catatan penting dalam kunjungan kerja reses ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali di Pulau Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, pada Senin (4/5/2026). Selain menggali potensi investasi, DPR juga menyoroti isu lingkungan, kesiapan infrastruktur dasar, hingga rencana pengembangan yang dinilai belum matang.

Komisi V Komitmen Percepat Pembangunan Infrastruktur di Maluku Utara

PARLEMENTARIA, Ternate – Komisi V DPR RI melaksanakan kunjungan kerja reses ke Kota Ternate, Maluku Utara (Malut), Rabu (22/4/2026). Kunjungan tersebut dipimpin oleh Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri yang difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan konektivitas di wilayah kepulauan.

Ahmad Safei Soroti Layanan Air Bersih Kendari, Dorong Perbaikan SPAM

PARLEMENTARIA, Kendari — Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Safei menyoroti masih rendahnya cakupan layanan air bersih di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI ke Kendari, Rabu (22/4/2026).

Pelabuhan Rakyat Kendari Dinilai Strategis, Mori Hanafi Dorong Penambahan Dermaga

PARLEMENTARIA, Kendari — Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menilai Pelabuhan Rakyat di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, memiliki posisi strategis dalam mendukung konektivitas dan aktivitas logistik di kawasan tersebut. Oleh karena itu, ia mendorong adanya penguatan infrastruktur pelabuhan, termasuk penambahan dermaga guna mempercepat arus kapal.

Legislator Soroti Rencana Pembangunan Kolam Retensi Kendari

PARLEMENTARIA, Kendari — Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, menyoroti proyek pembangunan kolam retensi di kawasan Nanga-Nanga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang hingga kini belum rampung. Rencana pembangunan infrastruktur penanganan banjir ini dinilai menghadapi sejumlah persoalan mendasar, baik dari sisi perencanaan tata ruang maupun kesiapan pelaksanaan di lapangan.

Komisi V Soroti Infrastruktur Kendari: Perbaikan Jalan & Penanganan Banjir

PARLEMENTARIA, Kendari — Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam rangka mendukung peran strategis wilayah tersebut sebagai simpul logistik di kawasan timur Indonesia. Ia menyebut, pertumbuhan pesat Sulawesi Tenggara yang ditopang sektor pertambangan, industri, dan logistik belum sepenuhnya diimbangi kesiapan infrastruktur dasar.

Ambisi Pembangunan di Masa Lalu Sebabkan Utang BUMN Karya Menumpuk

PARLEMENTARIA, Jambi – Komisi VI DPR RI mengevaluasi proyek Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang memiliki hambatan serius dalam penyelesaian proyek tersebut. Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menjelaskan akar dari persoalan ini adalah karena adanya ambisi pembangunan di masa lalu yang tidak selaras dengan kapasitas keuangan perusahaan.

Banyak Infrastruktur Pendidikan Islam dalam Kondisi Memprihatinkan, Kemenag-Baznas Harus Berkolaborasi Nyata

Persoalan Desain Teknis dan Perencanaan Jangan Hambat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Sumbar

PARLEMENTARIA, Padang – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian perencanaan dan desain teknis dalam pelaksanaan proyek pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat.

Pilar Pertumbuhan Ekonomi, Komisi VI Dorong BUMN Percepat Pembangunan Tol JTTS

PARLEMENTARIA, Jambi – Komisi IV DPR RI melakukan peninjauan perkembangan pembangunan dan operasional Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang dikerjakan oleh sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Komisi IV memastikan bahwa proyek strategis nasional tersebut berjalan sesuai dengan target serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Komisi V Tinjau Banjir Rob Sumut, Dorong Penyelesaian yang Tuntas

PARLEMENTARIA, Medan - Kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Kota Medan menyoroti persoalan banjir rob yang masih dialami masyarakat pesisir, khususnya di Kecamatan Belawan dan Medan Utara. Meski sejumlah infrastruktur telah dibangun, dampaknya dinilai belum dirasakan secara maksimal oleh warga.

Ruslan M Daud Minta Sinkronisasi Pusat dan Daerah Demi Tekan Ketimpangan Hunian Korban Bencana

PARLEMENTARIA, Banda Aceh — Anggota Komisi V DPR RI Ruslan M. Daud menyoroti ketimpangan dalam penyediaan hunian bagi korban bencana di Aceh. Ia menilai perbedaan kualitas antara hunian sementara (huntara) berpotensi memicu kecemburuan sosial di masyarakat. Pasalnya, perbedaan anggaran menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan tersebut.