//
Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik, Roberth Rouw saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Desa Wisata Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.|Foto: SSB/Mahendra
PARLEMENTARIA, Kabupaten Bandung – Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik, Roberth Rouw, menegaskan komitmen Komisi V DPR RI untuk memastikan pengembangan desa wisata didukung infrastruktur yang memadai, tata kelola yang baik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Desa Wisata Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (3/7/2026).
Menurut Roberth, kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI untuk melihat secara langsung kesiapan Desa Wisata Cibiru Wetan dalam mengembangkan potensi wisata berbasis masyarakat.
"Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI kali ini memiliki agenda penting, yaitu meninjau langsung kesiapan, infrastruktur, dan tata kelola Desa Wisata Cibiru Wetan. Desa wisata bukan sekadar tren sesaat, melainkan mesin penggerak ekonomi baru yang berbasis pada kemandirian warga dan kelestarian kearifan lokal," ujar Roberth.
Ia mengapresiasi berbagai capaian Desa Cibiru Wetan yang dinilai berhasil mengembangkan potensi lokal menjadi destinasi wisata edukatif, menerapkan pengelolaan sampah secara mandiri, serta membangun ketahanan pangan yang produktif. Namun demikian, ia menilai percepatan pengembangan desa wisata tetap membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai.
Roberth menjelaskan, melalui kunjungan tersebut Komisi V DPR RI ingin memastikan tiga aspek utama, yakni aksesibilitas dan konektivitas menuju lokasi wisata, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung seperti sanitasi, air bersih, dan fasilitas umum, serta efektivitas pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar mampu mengelola potensi wisata secara berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain melakukan peninjauan lapangan, Komisi V DPR RI juga membuka ruang dialog dengan pemerintah desa, pengelola BUMDes, tenaga pendamping desa, serta para pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh masukan mengenai berbagai tantangan yang masih dihadapi.
"Kami ingin mendengar langsung apa yang menjadi kendala di lapangan, baik terkait perizinan, keterbatasan infrastruktur fisik, maupun kebutuhan intervensi anggaran dari APBN untuk pengembangan Desa Cibiru Wetan ke depan. Seluruh aspirasi yang kami himpun akan menjadi bahan evaluasi dalam rapat kerja bersama kementerian terkait," tegasnya.
Di akhir kunjungan, Roberth menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan Desa Wisata Cibiru Wetan. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta masyarakat terus diperkuat sehingga desa wisata mampu menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi desa sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. (ssb)
