BAKTI Komdigi Perlu Bersinergi dengan PLN Jaga Keandalan Infrastruktur Digital

PARLEMENTARIA, Bekasi - Anggota Komisi I DPR RI Mahfudz Abdurrahman menekankan pentingnya keandalan pasokan listrik dalam mendukung keberlangsungan layanan telekomunikasi dan internet. Menurutnya, pemerataan konektivitas digital tidak akan berjalan maksimal apabila infrastruktur yang telah dibangun masih rentan terganggu akibat keterbatasan sumber energi.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfudz saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI terkait optimalisasi infrastruktur digital BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) Komdigi di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (10/7/2026).

Mahfudz mengatakan pembangunan menara telekomunikasi, perangkat transmisi, serta berbagai fasilitas pendukung konektivitas harus disertai dengan ketersediaan listrik yang stabil. Tanpa dukungan tersebut, layanan internet di fasilitas pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan pusat kegiatan ekonomi berpotensi mengalami gangguan.

“Terkait digitalisasi, perlu ada perlindungan terhadap infrastrukturnya, terutama masalah listrik. Digitalisasi bertujuan agar semua wilayah dapat terkoneksi, tetapi infrastruktur pendukungnya juga harus dipastikan tersedia,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.

Untuk menjawab persoalan tersebut, ia mendorong adanya kerja sama lintas sektoral antara BAKTI Komdigi dan PT PLN (Persero). Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memetakan wilayah yang pasokan listriknya belum stabil sekaligus menentukan alternatif sumber energi yang dapat digunakan.

“Memang perlu ada kerja sama lintas sektoral dengan PLN. Untuk wilayah-wilayah yang rawan terkait pasokan listrik, perlu didukung dengan genset atau daya dukung lain yang memadai,” jelasnya.

Menurut Mahfudz, penyediaan sumber listrik cadangan menjadi penting, khususnya bagi infrastruktur digital yang berada di daerah terpencil atau wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Keberadaan generator set, baterai penyimpanan daya, maupun energi alternatif dapat menjaga agar layanan tetap berjalan ketika pasokan utama mengalami gangguan.

Ia menilai bahwa ketergantungan penuh terhadap satu sumber listrik dapat meningkatkan risiko terputusnya konektivitas masyarakat. Gangguan tersebut dapat berdampak langsung pada proses pembelajaran digital, pelayanan kesehatan jarak jauh, administrasi pemerintahan, serta transaksi ekonomi masyarakat.

Bahan pemaparan dalam kunjungan kerja tersebut menekankan bahwa optimalisasi infrastruktur BAKTI memerlukan kerja sama dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan konektivitas tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor komunikasi dan digital, melainkan juga memerlukan dukungan sektor energi, pemerintah daerah, dan pengelola fasilitas penerima layanan.

Mahfudz berharap perencanaan pembangunan infrastruktur telekomunikasi ke depan memasukkan aspek ketahanan energi sebagai salah satu indikator utama. Hal itu diperlukan agar investasi pemerintah dalam pembangunan jaringan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

“Jangan sampai infrastrukturnya sudah tersedia, tetapi tidak dapat dimanfaatkan karena pasokan listriknya terganggu. Dukungan energi harus dipastikan agar pelayanan digital dapat berjalan secara stabil dan berkesinambungan,” tutup Mahfudz. (uf/rdn)