//
Lokot Nasution Nilai Keterisolasian Nias Dipicu Minimnya Keberpihakan Infrastruktur
Diterbitkan
Anggota Komisi V DPR RI, Lokot Nasution dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.|Foto : Oji/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Lokot Nasution, mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera membangun dermaga kedua di Pelabuhan Sibolga. Aspirasi tersebut disampaikan Lokot dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
"Saya selalu menyampaikan ke para mitra kalau Sibolga ini adalah urat nadi perekonomian di kawasan Tapanuli Raya. Kita ini cuma punya satu dermaga di Sibolga itu. Padahal waktu terjadi bencana, kita semua tahu bagaimana Sibolga ini menjadi sentra dari seluruh kegiatan tanggap darurat dan rehab-rekon," tegasnya.
legislator Dapil Sumatera Utara I tersebut mengingatkan bahwa ketiadaan keberpihakan infrastruktur akan membuat daerah Kepulauan Nias makin terisolasi.
"Orang Nias ini salah satu suku tertua di negeri ini, tapi sampai hari ini masih tertinggal. Kenapa? Karena keberpihakan kita tidak ada untuk membangun Kepulauan Nias. Kalau tidak ada intervensi dari pemerintah terkait pembangunan atau anggaran, ini pasti terus jadi daerah yang tertinggal," paparnya.
Lokot meminta komitmen nyata dari Kemenhub agar pagu indikatif Dirjen Hubla tahun 2027 tidak dikunci sebelum mengakomodasi usulan infrastruktur dari daerah.
"Tolong masukkan ke rencana program Bapak Dirjen untuk mendesain. Saya minta tolong tahun ini harus ada studi untuk pembangunan dermaga kedua di Kota Sibolga. Yang penting buat saya, masyarakat Sumatera Utara tahu bahwa niat Kemenhub untuk membangun Sumatera Utara itu ada," tuntut Lokot.
Menutup pernyataannya, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga menekankan pentingnya optimalisasi peran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di daerah. Menurutnya, KSOP harus menjadi perpanjangan tangan pusat yang proaktif menjalin komunikasi dengan DPRD maupun Kepala Daerah demi mempermudah sinergi terkait perizinan, penyediaan lahan, dan operasional pelabuhan.
“Pentingnya kalau saja hari ini hadir KSOP Sumatera Utara pak Dirjen. Setiap waktu bisa dikomunikasikan melalui wakil-wakil yang ada di daerah, baik itu DPRD Nias ataupun Kota Sibolga, untuk mencari tahu dan membantu terkait lahan, perizinan, dan lain-lain,” tutupnya. (hvt/we)
