Berita DPR

139 artikel dengan tag ini

Fikri Faqih: 230 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Akan Diangkat Jadi Penuh Waktu Tanpa Tes pada 2027

Kesejahteraan Rakyat18 September 2026

Fikri Faqih: 230 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Akan Diangkat Jadi Penuh Waktu Tanpa Tes pada 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, memastikan sebanyak 230.000 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan diangkat menjadi berstatus penuh waktu tanpa tes yang dibiayai penuh melalui APBN 2027.

18 September 2026

Gde Sumarjaya Linggih Dorong Percepatan Birokrasi dan Koordinasi Lintas Sektor

Ekonomi dan Keuangan18 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Gde Sumarjaya Linggih Dorong Percepatan Birokrasi dan Koordinasi Lintas Sektor

PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Gde Sumarjaya Linggih mendorong percepatan birokrasi dan penguatan koordinasi lintas sektor agar pengelolaan program pemerintah maupun peluang di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat ditindaklanjuti secara efektif dan responsif. Menurutnya, fleksibilitas pengelolaan anggaran tetap perlu disertai mekanisme pertanggungjawaban.

Komisi III Apresiasi Gerak Cepat Polda Metro Jaya Tangkap Penendang Perempuan di Senayan City

Politik dan Keamanan18 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Apresiasi Gerak Cepat Polda Metro Jaya Tangkap Penendang Perempuan di Senayan City

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengapresiasi gerak cepat jajaran Polda Metro Jaya dalam menangkap pria yang diduga menendang seorang perempuan di kawasan Senayan City, Jakarta. Ia meminta proses hukum terhadap tersangka dilakukan secara tegas, transparan, dan tanpa perlakuan istimewa.

Komisi XII Soroti Keselamatan Kilang dan Pasokan Gas Masyarakat Indramayu

Industri dan Pembangunan18 September 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Soroti Keselamatan Kilang dan Pasokan Gas Masyarakat Indramayu

PARLEMENTARIA, Indramayu — Komisi XII DPR RI menyoroti aspek keselamatan operasional kilang sekaligus memastikan ketersediaan pasokan gas bagi masyarakat dalam pengelolaan fasilitas energi di Indramayu. Pengawasan keselamatan dan keberlanjutan pasokan tersebut dinilai penting agar kegiatan industri energi tetap berjalan tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat sekitar.

Rokhmat Ardiyan Dorong Tarif Gas Industri Terjangkau dan Berkeadilan

Industri dan Pembangunan18 September 2026

Industri dan Pembangunan

Rokhmat Ardiyan Dorong Tarif Gas Industri Terjangkau dan Berkeadilan

PARLEMENTARIA, Indramayu — Komisi XII DPR RI mendorong kejelasan tarif dan pemberian insentif untuk menjaga harga gas tetap terjangkau bagi sektor industri. Kebijakan tarif dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan industri sekaligus memastikan pengembangan jaringan gas (jargas) memberikan manfaat bagi masyarakat.

Waspadai Paket Murah Berisi Narkoba Sasar Pelajar di DIY!

Politik dan Keamanan18 September 2026

Politik dan Keamanan

Waspadai Paket Murah Berisi Narkoba Sasar Pelajar di DIY!

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Komisi III DPR RI meminta aparat penegak hukum, khususnya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengantisipasi peredaran narkotika dalam paket-paket berharga murah yang menyasar masyarakat kelas menengah bawah, termasuk pelajar.

18 September 2026

BKSAP Perkuat Panja DP3I, Lindungi Kepentingan Nasional dalam Perdagangan

Politik dan Keamanan18 September 2026

Politik dan Keamanan

BKSAP Perkuat Panja DP3I, Lindungi Kepentingan Nasional dalam Perdagangan

PARLEMENTARIA, Surabaya — Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong agar setiap perjanjian kerja sama perdagangan yang dilakukan pemerintah dengan negara lain memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kerja sama perdagangan juga perlu tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

Bonnie Triyana: Negara Wajib Intervensi Hadapi Fenomena Middle Class Squeeze

Politik dan Keamanan18 September 2026

Politik dan Keamanan

Bonnie Triyana: Negara Wajib Intervensi Hadapi Fenomena Middle Class Squeeze

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Statistik Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti fenomena middle class squeeze yang membuat sebagian masyarakat kelas menengah semakin rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi. Menurutnya, kelompok tersebut membutuhkan perhatian dan intervensi negara karena berada pada posisi yang rentan terhadap berbagai guncangan ekonomi.

Edu Day Perpustakaan DPR Jadi Strategi Edukasi Langsung Parlemen ke Pelajar

Isu Lainnya18 September 2026

Isu Lainnya

Edu Day Perpustakaan DPR Jadi Strategi Edukasi Langsung Parlemen ke Pelajar

PARLEMENTARIA, Pandeglang – Biro Protokol dan Humas DPR RI mendorong edukasi parlemen secara langsung kepada pelajar sebagai bagian dari strategi komunikasi kelembagaan. Pendekatan tersebut dinilai penting agar generasi muda memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai fungsi, tugas, dan mekanisme kerja DPR RI.

Habib Idrus Minta Perbankan Jangan Persulit Akses Modal UMKM

Ekonomi dan Keuangan18 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Habib Idrus Minta Perbankan Jangan Persulit Akses Modal UMKM

PARLEMENTARIA, Manado — Anggota Komisi XI DPR RI Habib Idrus Salim Aljufri meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan, khususnya bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), tidak menjadikan kekhawatiran terhadap risiko kredit atau Non-Performing Loan (NPL) sebagai alasan untuk mempersempit akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Marwan Minta Pemetaan Inflasi Akurat dan Pengendalian Harga Harus Tepat Sasaran

Ekonomi dan Keuangan18 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Marwan Minta Pemetaan Inflasi Akurat dan Pengendalian Harga Harus Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Makassar — Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan meminta Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendalami faktor-faktor yang memengaruhi inflasi di setiap kabupaten/kota. Pemetaan yang akurat diperlukan agar rendahnya inflasi benar-benar mencerminkan keberhasilan pengendalian harga dan pasokan, bukan disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat.

Pansus DPR Dorong RUU Hukum Perdata Internasional Lebih Komprehensif

Politik dan Keamanan18 September 2026

Politik dan Keamanan

Pansus DPR Dorong RUU Hukum Perdata Internasional Lebih Komprehensif

PARLEMENTARIA, Serang — Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) Yasonna Laoly mendorong agar aturan dalam RUU HPI lebih komprehensif. Pasalnya, selama ini, ketentuan yang berkaitan dengan hukum perdata internasional masih tersebar dalam sejumlah aturan. Bahkan, sebagian ketentuan yang digunakan berasal dari aturan lama, sementara terdapat pula pengaturan melalui peraturan Mahkamah Agung.