Anggaran

121 artikel dengan tag ini

Dolfie: Anggaran Pendidikan Jangan Dikorbankan untuk Pengelolaan Defisit Negara

Ekonomi dan Keuangan16 Juli 2026

Dolfie: Anggaran Pendidikan Jangan Dikorbankan untuk Pengelolaan Defisit Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie meminta pemerintah memastikan anggaran pendidikan ditempatkan sebagai belanja negara, bukan pembiayaan, agar amanat konstitusi mengenai alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan dapat benar-benar terpenuhi. Pernyataan itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

16 Juli 2026

Reni Astuti Minta Evaluasi Efektivitas Anggaran Pendidikan Usai Capaian Numerasi Menurun

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Reni Astuti Minta Evaluasi Efektivitas Anggaran Pendidikan Usai Capaian Numerasi Menurun

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti menyoroti efektivitas belanja pendidikan dalam pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, peningkatan alokasi anggaran pendidikan harus diikuti dengan peningkatan capaian pembelajaran, terutama pada aspek literasi dan numerasi peserta didik.

Syarif Pasha Usul BIG dan BAPETEN "Adu Bosan" Demi Kemenkeu Cepat Buka Blokir Anggaran

Industri dan Pembangunan15 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Syarif Pasha Usul BIG dan BAPETEN "Adu Bosan" Demi Kemenkeu Cepat Buka Blokir Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha meminta Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) lebih proaktif menyikapi anggaran yang masih diblokir Kementerian Keuangan. Pasalnya, kedua lembaga tidak cukup hanya menunggu pencairan, tetapi perlu secara rutin menyampaikan surat permohonan agar proses pembukaan blokir segera ditindaklanjuti.

Komisi X Nilai Investasi pada Pemuda Kunci Manfaatkan Bonus Demografi

Kesejahteraan Rakyat15 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Nilai Investasi pada Pemuda Kunci Manfaatkan Bonus Demografi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan pentingnya peningkatan anggaran bidang kepemudaan sebagai bagian dari upaya mempersiapkan generasi muda menghadapi bonus demografi. Menurutnya, investasi terhadap pemuda tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi, tetapi juga pembentukan karakter, etika, dan moral.

Anggaran Dirjen SDA KemenPU Jomplang, Ketua Komisi V Minta Rekomposisi Ulang

Industri dan Pembangunan8 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Anggaran Dirjen SDA KemenPU Jomplang, Ketua Komisi V Minta Rekomposisi Ulang

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk merekomposisi kembali sebaran alokasi anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027. Langkah tegas ini diambil akibat distribusi anggaran antarwilayah dinilai sangat timpang dan tidak mencerminkan asas keadilan.

Anita Jacoba Gah Desak Kementerian Keuangan Beri Perhatian Khusus Soal Efisiensi Anggaran di NTT

Ekonomi dan Keuangan6 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Anita Jacoba Gah Desak Kementerian Keuangan Beri Perhatian Khusus Soal Efisiensi Anggaran di NTT

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Anita Jacoba Gah menyoroti pentingnya perlakuan khusus terhadap Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam kebijakan fiskal nasional, terutama terkait penerapan efisiensi anggaran dan penyesuaian belanja pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa kondisi geografis dan karakter kepulauan NTT tidak dapat disamakan dengan wilayah lain, sehingga diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif.

Naikan Pagu KKP, Titiek Soeharto: Nelayan hingga Budidaya Ikan Harus Jadi Prioritas

Industri dan Pembangunan5 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Naikan Pagu KKP, Titiek Soeharto: Nelayan hingga Budidaya Ikan Harus Jadi Prioritas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto mengungkapkan Komisi IV telah menyetujui pagu indikatif anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2027 sebesar Rp15,6 triliun, naik dari Rp13 triliun pada tahun anggaran 2026. Pernyataan itu disampaikan Titiek dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Kelautan Perikanan, Kamis (2/7/2026).

Komisi V DPR Minta Kemenhub Prioritaskan Program Keselamatan Transportasi pada Anggaran 2027

Industri dan Pembangunan3 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V DPR Minta Kemenhub Prioritaskan Program Keselamatan Transportasi pada Anggaran 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi V DPR menekankan agar program keselamatan transportasi menjadi prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2027. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Eselon I Kementerian Perhubungan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (2/7/2026).

Banggar: Kebijakan Fiskal 2027 Harus Dorong Pertumbuhan Negara Berkualitas dan Jaga Keberlanjutan APBN

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Banggar: Kebijakan Fiskal 2027 Harus Dorong Pertumbuhan Negara Berkualitas dan Jaga Keberlanjutan APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR menegaskan arah kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2027 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal negara. Melalui pembahasan pendahuluan RAPBN 2027 bersama Pemerintah dan Bank Indonesia, pihaknya menyepakati kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif, namun tetap terukur sekaligus prudensial di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Jalan Nasional Sulut Terancam Berantakan, Yasti Soepredjo Kritik Logika Anggaran Kementerian PU

Industri dan Pembangunan1 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Jalan Nasional Sulut Terancam Berantakan, Yasti Soepredjo Kritik Logika Anggaran Kementerian PU

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo Mokoagow, menolak keras dialokasikannya anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp4 triliun lebih ke dalam pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Menurutnya, membebankan urusan bencana ke Kementerian PU hanya akan mengorbankan dana perawatan jalan nasional di berbagai daerah karena anggarannya habis terpakai untuk urusan di luar pembangunan jalan.

Anggaran Perawatan Jalan Hanya Cukup 2 Bulan, Legislator Soroti Dampak Ekonomi dan Risiko Kecelakaan

Industri dan Pembangunan1 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Anggaran Perawatan Jalan Hanya Cukup 2 Bulan, Legislator Soroti Dampak Ekonomi dan Risiko Kecelakaan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko mengkritik keras rencana anggaran tahun 2027 terkait dana preservasi atau perawatan jalan nasional. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Gedung Nusantara, Rabu (1/7/2026), Politisi Fraksi PKB menyoroti alokasi dana preservasi yang dinilai hanya cukup untuk membiayai perawatan jalan selama dua bulan.

Ungkap Ironi Anggaran DJBK, Erna Sari Dewi: Tata Kelola Diperbaiki, Pengawasan Justru Minim Dana

Industri dan Pembangunan1 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Ungkap Ironi Anggaran DJBK, Erna Sari Dewi: Tata Kelola Diperbaiki, Pengawasan Justru Minim Dana

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, menyoroti ketimpangan anggaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) Kementerian PU yang dinilai menghambat fungsi pengawasan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) Kementerian Pekerjaan Umum di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara pada Selasa (30/6/2026).