Pencarian Lanjutan

Sekolah Kedinasan Menghadapi Tantangan Birokrasi Modern

Politik dan Keamanan8 April 2026

Sekolah Kedinasan Menghadapi Tantangan Birokrasi Modern

PARLEMENTARIA, Kota Bogor – Sekolah kedinasan dinilai sebagai instrumen penting dalam mencetak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, berintegritas, dan memiliki kompetensi teknis sesuai kebutuhan birokrasi modern. Menurut Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, Aria Bima, masih terdapat sejumlah tantangan, terutama dalam menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan di lapangan.

8 April 2026

Pembahasan RUU Satu Data Indonesia Merujuk Konstitusi

Politik dan Keamanan8 April 2026

Politik dan Keamanan

Pembahasan RUU Satu Data Indonesia Merujuk Konstitusi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Penyusunan dasar konstitusional dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia menjadi fokus utama dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa (7/4/2026). Hal ini dinilai penting untuk memastikan setiap ketentuan dalam RUU memiliki landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rakyat Rentan Hadapi Bencana, Negara Belum Mampu Atasi secara Sistematis

Kesejahteraan Rakyat8 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Rakyat Rentan Hadapi Bencana, Negara Belum Mampu Atasi secara Sistematis

PARLEMENTARIA, Jakarta - Hampir 700 kejadian bencana alam yang terjadi sejak awal tahun 2026 menjadi sorotan Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menilai tingginya frekuensi bencana tersebut menunjukkan masih rentannya masyarakat terhadap risiko kebencanaan yang perlu segera diatasi secara sistematis.

Subsidi dan Kompensasi Energi terhadap PLN Jadi Sorotan, Antisipasi Tekanan Fiskal Hadapi Krisis Global

Ekonomi dan Keuangan8 April 2026

Ekonomi dan Keuangan

Subsidi dan Kompensasi Energi terhadap PLN Jadi Sorotan, Antisipasi Tekanan Fiskal Hadapi Krisis Global

PARLEMENTARIA, Samarinda – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, mengungkapkan pihaknya tengah melakukan telaah tematik terhadap berbagai kebijakan keuangan negara, termasuk subsidi dan kompensasi energi. Hal tersebut disampaikan saat memimpin pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Timur dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Senin (6/4/2026).

Tindaklanjuti Temuan BPK, Efektivitas Anggaran dan Pemanfaatan SiLPA di Kaltim Jadi Sorotan BAKN

Ekonomi dan Keuangan8 April 2026

Ekonomi dan Keuangan

Tindaklanjuti Temuan BPK, Efektivitas Anggaran dan Pemanfaatan SiLPA di Kaltim Jadi Sorotan BAKN

PARLEMENTARIA, Samarinda – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, memimpin kunjungan kerja spesifik ke Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Kota Samarinda, Senin (6/4/2026). Kunjungan ini difokuskan pada harmonisasi dan sinkronisasi pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menindaklanjuti berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Komisi IV DPR Tekankan Penguatan Pangan Nasional Demi Hadapi Dinamika Global

Industri dan Pembangunan8 April 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi IV DPR Tekankan Penguatan Pangan Nasional Demi Hadapi Dinamika Global

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan nasional melalui pengelolaan cadangan pangan pemerintah yang lebih optimal dan adaptif terhadap berbagai dinamika global. Menurutnya, ketahanan pangan nasional harus diperkuat melalui sinergi lintas sektor, termasuk antara Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional, serta BUMN pangan yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di dalam negeri.

Mangihut Sinaga Soroti Dugaan Oknum Satresnarkoba Terlibat Peredaran Narkoba

Politik dan Keamanan8 April 2026

Politik dan Keamanan

Mangihut Sinaga Soroti Dugaan Oknum Satresnarkoba Terlibat Peredaran Narkoba

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Mangihut Sinaga menyoroti serius persoalan peredaran narkotika terutama kondisi di daerah pemilihannya, Sumatera Utara, yang sudah berada dalam situasi darurat narkoba. Ia menyebut peredaran narkotika kini tidak lagi mengenal batas usia maupun lingkungan dan menegaskan bahwa kunci utama pemberantasan narkoba bukan hanya pada regulasi, tetapi pada komitmen aparat penegak hukum.

Komisi XIII Tekankan Perlindungan Agraria & Percepatan Permen Pembela HAM

Politik dan Keamanan8 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Tekankan Perlindungan Agraria & Percepatan Permen Pembela HAM

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara menyoroti pentingnya penguatan posisi Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) agar memiliki pengaruh yang signifikan dalam menangani persoalan HAM. Ia menekankan dua catatan krusial, yakni meminta kementerian memperkuat instrumen perlindungan sengketa agraria masyarakat adat agar kementerian tidak terbatas hanya menjadi memantau atau memproses saja.

Sampaikan Keterangan di MK, DPR Tegaskan Ketentuan Status dan Tingkat Bencana Sesuai UUD 1945

Politik dan Keamanan8 April 2026

Politik dan Keamanan

Sampaikan Keterangan di MK, DPR Tegaskan Ketentuan Status dan Tingkat Bencana Sesuai UUD 1945

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI menegaskan bahwa ketentuan mengenai penetapan status dan tingkat bencana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah dirumuskan secara konstitusional dan sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perluas Pelibatan Kontraktor Lokal dalam Proyek Infrastruktur Daerah

Industri dan Pembangunan8 April 2026

Industri dan Pembangunan

Perluas Pelibatan Kontraktor Lokal dalam Proyek Infrastruktur Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady, mendorong Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperluas pelibatan kontraktor lokal dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di daerah. Pasalnya, selama ini proyek-proyek strategis masih cenderung didominasi oleh badan usaha milik negara (BUMN), sehingga ruang bagi pelaku usaha daerah belum optimal.

Lestari Moerdijat: Dana IndonesiaRaya Harus Mampu Inklusifkan Ekosistem Kebudayaan

Kesejahteraan Rakyat8 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Lestari Moerdijat: Dana IndonesiaRaya Harus Mampu Inklusifkan Ekosistem Kebudayaan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menilai transformasi Dana Indonesiana menjadi Dana IndonesiaRaya merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem kebudayaan nasional. Hal ini diungkapkannya menyusul peluncuran program Dana IndonesiaRaya sebagai transformasi dari Dana Indonesiana oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebelumnya.

Efisiensi Anggaran Jangan Sampai Hambat Perbaikan Jalan Daerah

Industri dan Pembangunan8 April 2026

Industri dan Pembangunan

Efisiensi Anggaran Jangan Sampai Hambat Perbaikan Jalan Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran di sektor infrastruktur tidak menghambat program perbaikan jalan di daerah. Sebab, jelasnya, pemangkasan anggaran harus dilakukan secara selektif dengan tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat.

Puteri Komarudin Dorong DJP Tingkatkan Edukasi Coretax

Ekonomi dan Keuangan8 April 2026

Ekonomi dan Keuangan

Puteri Komarudin Dorong DJP Tingkatkan Edukasi Coretax

PARLEMENTARIA, Jakarta — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperpanjang masa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan menjadi 30 April 2026, dari sebelumnya 31 Maret 2026. Langkah ini dilakukan seiring jumlah pelaporan SPT yang tercatat baru mencapai 10,6 juta hingga akhir Maret lalu.

Komisi III Soroti Peredaran Tramadol, Dorong Penguatan BNN di Daerah

Politik dan Keamanan8 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Soroti Peredaran Tramadol, Dorong Penguatan BNN di Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro menyoroti maraknya penyalahgunaan obat keras jenis tramadol yang kini menyasar lingkungan sekolah hingga masyarakat di tingkat desa. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI bersama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, dalam agenda menerima masukan terkait RUU tentang Narkotika dan Psikotropika di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Komisi II Soroti Sengketa Lahan Hingga Sertifikat Ganda di Tangerang

Politik dan Keamanan8 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Soroti Sengketa Lahan Hingga Sertifikat Ganda di Tangerang

PARLEMENTARIA, Kota Tangerang - Komisi II DPR RI menyoroti masih tingginya sengketa dan konflik pertanahan di Kota Tangerang, mulai dari pergeseran batas lahan hingga munculnya sertifikat ganda yang memicu ketidakpastian hukum. Hal tersebut menjadi perhatian dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Selasa (7/4/2026).