Politik dan Keamanan

Perkuat DIM, RUU Pemilu Akan Serap Aspirasi dari Parpol Non-Parlemen dan Ormas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan Komisi II DPR RI akan melakukan safari ke sejumlah partai politik non-parlemen dan organisasi kemasyarakatan sebagai bagian dari upaya menyerap aspirasi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu). 

Potensi Tumpang Tindih dengan BPS, Pembahasan RUU SDI Harus Sejalan dengan RUU Statistik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung menyoroti adanya potensi tumpang tindih kewenangan antarlembaga serta kesenjangan teknologi keamanan data di antara instansi mitra kerja.

KADIN Dapat Terlibat Aktif dalam Akselerasi Diplomasi Parlemen untuk Eksekusi Peluang Bisnis

PARLEMENTARIA, Semarang – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penguatan kolaborasi antara parlemen dengan dunia usaha guna mengakselerasi eksekusi kerja sama hasil diplomasi internasional. Karena itu, BKSAP secara terbuka mengajak semua pihak, termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, untuk terlibat aktif mendampingi parlemen saat menerima kunjungan delegasi asing maupun dalam grup kerja sama bilateral.

Pembaruan Data Lintas Instansi serta Klasifikasi Keamanan Data Jadi Isu Utama dalam RUU SDI

PARLEMENTARIA, Jakarta - Akurasi pembaruan data lintas instansi serta kejelasan batas klasifikasi keamanan data menjadi dua isu utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (RUU SDI). Langkah sinkronisasi ini dinilai menjadi kunci utama keberhasilan implementasi tata kelola data nasional yang terintegrasi.

Belajar dari Tiongkok, Penguasaan Bahasa Asing Jadi Kunci Riset Pasar Global

Rieke Diah Pitaloka Dorong Lapas Khusus Anak dan Penguatan Direktorat PPA Polri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong pemerintah memperkuat sistem perlindungan anak melalui pembentukan lembaga pemasyarakatan yang benar-benar khusus bagi anak serta penguatan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kepolisian RI. Menurutnya, anak yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki hak konstitusional yang harus dipenuhi, termasuk hak memperoleh pendidikan dan pembinaan selama menjalani proses hukum.

Jelang Hari Anak, Rieke Diah Pitaloka Tegaskan Tak Boleh Restorative Justice bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak

Pangeran Khairul Saleh Desak Audit Menyeluruh Pengadaan Gembok Rp92,5 Miliar di Ditjenpas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh meminta proses pengadaan 106 ribu unit gembok di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) segera diaudit secara terbuka. Langkah ini dinilai mendesak guna memastikan transparansi anggaran sekaligus mengonfirmasi ada tidaknya pelanggaran maupun dugaan korupsi berupa markup harga yang kini tengah menjadi sorotan publik.

Diplomasi Parlemen Hadir sebagai Pembangun Jembatan Kepentingan Daerah dengan Agenda Internasional

PARLEMENTARIA, Semarang – Setiap langkah diplomasi internasional yang diambil oleh Pemerintah di forum internasional, haruslah berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi di daerah. Karena itu, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) memiliki kepentingan agar diplomasi parlemen hadir sebagai instrumen strategis untuk melengkapi hubungan diplomasi antar pemerintah (government to government) dalam bentuk second track diplomacy.

Digitalisasi ATR/BPN Harus Diimbangi Mental ASN Mudahkan Pelayanan Pertanahan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan percepatan layanan pertanahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak cukup hanya mengandalkan transformasi digital. Menurutnya, kualitas pelayanan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh perpaduan antara kemajuan teknologi dan mental aparatur sipil negara (ASN) yang berorientasi pada pelayanan.

Perhatikan Kebutuhan Biologis Warga Binaan Demi Antisipasi Penyakit Menular di Lapas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo meminta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk memberikan perhatian serius terhadap problematika pemenuhan kebutuhan biologis dan ancaman penyakit menular seksual di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Isu ini mengemuka usai Panja Pemasyarakatan Komisi XIII DPR menyerap masukan dari sejumlah pakar dan praktisi.

Pengelolaan Lapas Harus Hadirkan Rasa Keadilan bagi Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti fantastisnya alokasi anggaran belanja negara yang dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan pokok warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Guna memberikan asas keadilan bagi publik, ia mendorong adanya program pemberdayaan yang membuat warga binaan dapat berkontribusi secara produktif.