Politik dan Keamanan

5259 artikel ditemukan

Abdullah Desak Ungkap Aktor Intelektual dan Telusuri Aliran Uang Sindikat Pemalsu Meterai

Politik dan Keamanan20 Agustus 2026

Abdullah Desak Ungkap Aktor Intelektual dan Telusuri Aliran Uang Sindikat Pemalsu Meterai

PARLEMENTARIA, Jakarta - Polda Metro Jaya (PMJ) bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhasil mengungkap sindikat produksi dan penjualan meterai palsu atau ilegal yang beredar di lima wilayah, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran mulai dari produsen, pendaur ulang, distributor, kurir, hingga penjual.

20 Agustus 2026

Kaukus Parlemen Perdamaian Dunia Perkuat Dukungan bagi Kemerdekaan Palestina

Politik dan Keamanan20 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Kaukus Parlemen Perdamaian Dunia Perkuat Dukungan bagi Kemerdekaan Palestina

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia memperkuat komitmennya dalam mendorong dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan dengan anggota parlemen Palestina, Marwan Muhammad Abu Ras, Ketua Lajnah/Komite Al-Quds dan Palestina dalam Persatuan Ulama Muslim Internasional di Ruang Diplomasi BKSAP, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Habib Aboe Bakar Dalami Posisi Batam sebagai Hub AI dan Data Center ASEAN

Politik dan Keamanan20 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Habib Aboe Bakar Dalami Posisi Batam sebagai Hub AI dan Data Center ASEAN

PARLEMENTARIA, Batam – Habib Aboe Bakar Alhabsyi bersama Panitia Kerja Artificial Intelligence (Panja AI) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu, (19/08/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Panja AI menggali perkembangan infrastruktur kecerdasan buatan sekaligus menyerap masukan dari pelaku industri mengenai tantangan dan peluang Indonesia dalam ekosistem AI global.

Platform Digital yang Dapat Diakses Publik Harus Diatur dalam UU Penyiaran

Politik dan Keamanan20 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Platform Digital yang Dapat Diakses Publik Harus Diatur dalam UU Penyiaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Putra Nababan mendorong agar platform digital yang dapat diakses publik, seperti media sosial dan layanan over-the-top (OTT), turut diatur dalam Undang-Undang Penyiaran. Menurutnya, pengaturan tersebut penting untuk memastikan konten yang disiarkan kepada publik tetap mengedukasi dan melindungi masyarakat.

Pemda Dilarang Rekrut ASN Baru, Gus Khozin: Perlu Pemetaan di Sektor Esensial

Politik dan Keamanan20 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Pemda Dilarang Rekrut ASN Baru, Gus Khozin: Perlu Pemetaan di Sektor Esensial

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendukung kebijakan pusat tentang pelarangan Pemerintah Daerah (Pemda) merekrut Aparatur Sipil Negara (ASN) baru. Meski begitu, ia menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan ASN di sektor-sektor esensial.

Aturan AI Tak Bisa Sekadar Melarang, Amelia Tekankan Pendekatan Berbasis Risiko

Politik dan Keamanan20 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Aturan AI Tak Bisa Sekadar Melarang, Amelia Tekankan Pendekatan Berbasis Risiko

PARLEMENTARIA, Batam – Panitia Kerja Artificial Intelligence (Panja AI) BKSAP DPR RI mulai memetakan sejumlah substansi yang dinilai mendesak untuk memperkuat tata kelola kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) nasional. Mulai dari kerangka hukum yang mengikat dan berbasis risiko, penanganan deepfake, voice cloning dan disinformasi, hingga penguatan perlindungan data pribadi.

Indonesia Jangan Melulu Jadi Pasar AI, Pembentukan Pansus Lintas Komisi Diperlukan

Politik dan Keamanan20 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Indonesia Jangan Melulu Jadi Pasar AI, Pembentukan Pansus Lintas Komisi Diperlukan

PARLEMENTARIA, Batam – Indonesia dinilai perlu bergerak lebih cepat membangun ekosistem kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) secara menyeluruh agar tidak hanya menjadi pengguna maupun pasar teknologi global. Anggota Panitia Kerja (Panja) AI Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Galih Dimuntur Kartasasmita bahkan mendorong pembahasan AI ditingkatkan melalui pembentukan panitia khusus (Pansus) yang melibatkan lintas komisi di DPR RI.

Revisi RUU Penyiaran: Atur Media Digital dan Perlindungan Pekerja Seni dari AI

Politik dan Keamanan20 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Revisi RUU Penyiaran: Atur Media Digital dan Perlindungan Pekerja Seni dari AI

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Evita Nursanty menegaskan Undang-Undang (UU) Penyiaran yang berlaku saat ini sudah terbilang lama sehingga memerlukan revisi menyeluruh agar relevan dengan dinamika teknologi saat ini. Oleh karena itu, Evita menekankan perlunya keadilan dan keseimbangan aturan (equal playing field) antara lembaga penyiaran konvensional (free-to-air) dan platform digital yang kini kian marak.

Jaga Kedaulatan Data, BKSAP Tekankan Regulasi Komprehensif Atur Tata Kelola AI

Politik dan Keamanan19 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Jaga Kedaulatan Data, BKSAP Tekankan Regulasi Komprehensif Atur Tata Kelola AI

PARLEMENTARIA, Batam – Kedaulatan data hingga perlindungan masyarakat dari dampak negatif kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) menjadi perhatian Panitia Kerja Artificial Intelligence (Panja AI) BKSAP DPR RI. Pesatnya perkembangan AI dinilai perlu diimbangi dengan regulasi yang komprehensif agar pertumbuhan teknologi tetap sejalan dengan kepentingan nasional.

RUU ASN Akan Atur Sanksi Tegas bagi Pejabat yang Masih Angkat Honorer

Politik dan Keamanan19 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

RUU ASN Akan Atur Sanksi Tegas bagi Pejabat yang Masih Angkat Honorer

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi II DPR RI akan memberikan sanksi tegas bagi pejabat di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih mengangkat tenaga honorer atau pegawai dengan nomenklatur lainnya. Langkah tersebut akan diperjuangkan melalui revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029.

Penentuan Makna Strategis dari Komoditas Penting Dibahas, Perlu Dengar Masukan Eksportir

Politik dan Keamanan19 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Penentuan Makna Strategis dari Komoditas Penting Dibahas, Perlu Dengar Masukan Eksportir

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Andi Yuliani Paris mendorong agar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis memiliki indikator yang jelas dalam menentukan jenis komoditas yang masuk kategori strategis. Hal ini penting untuk mencegah munculnya kepentingan sektoral dalam penetapan daftar komoditas strategis nasional.

Terima Dubes Kuwait, Komisi I Buka Peluang Investasi Migas Hingga Tenaga Kerja Terampil

Politik dan Keamanan18 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Terima Dubes Kuwait, Komisi I Buka Peluang Investasi Migas Hingga Tenaga Kerja Terampil

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi I DPR RI menyambut positif komitmen dan ketertarikan Kuwait untuk menanamkan investasinya di Indonesia, terutama pada sektor minyak dan gas bumi (migas), kilang minyak serta konektivitas penerbangan.