Politik dan Keamanan

Pengaturan RUU Perampasan Aset Jangan Abaikan Perlindungan Hak Warga Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Mercy Barends, menyoroti pentingnya kejelasan mekanisme perampasan aset dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Menurutnya, pengaturan yang disusun harus mampu mendukung upaya pemulihan aset hasil kejahatan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip due process of law dan perlindungan hak warga negara.

Aturan Bebas Visa Kunjungan Asing Perlu Dibuat Lebih Selektif

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk memperketat kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara asing (WNA). Ia menilai kebijakan bebas visa harus dilakukan secara selektif demi menjaga kualitas pariwisata serta keamanan di dalam negeri.

Legislator Minta RUU Perampasan Aset Perjelas Tindak Lanjut Hasil Penelusuran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pembahasan RUU Perampasan Aset harus menjawab berbagai persoalan yang selama ini dihadapi aparat penegak hukum (APH) dalam menindaklanjuti hasil penelusuran aset. Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto, menilai kejelasan mekanisme tersebut penting agar upaya pemulihan kerugian negara dapat berjalan lebih efektif.

RUU Hukum Perdata Internasional Perkuat Kepastian Hukum Perkawinan Campuran hingga Sengketa Lintas Negara

Pelanggaran HAM Tambang Halmahera, Komisi XIII Bakal Agendakan Kunjungan Khusus

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI, Saadiah Uluputty menyoroti aduan mengenai dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di kawasan pertambangan Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Komisi XIII DPR RI berkomitmen mengawal perlindungan ruang hidup masyarakat adat dan merencanakan kunjungan khusus ke lapangan.

Sugiat Santoso Peringatkan Potensi Benih Separatisme Baru usai Konflik Halmahera

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso memberikan peringatan keras kepada pemerintah dan aparat penegak hukum agar segera menyelesaikan persoalan keamanan dan hukum di Maluku Utara. Pihaknya mengkhawatirkan pembiaran terhadap belasan kasus pembunuhan warga lokal yang tak kunjung diusut dapat memicu kekecewaan mendalam dan menumbuhkan benih-benih konflik sosiopolitik yang membahayakan keutuhan bangsa.

Saadiah Uluputty: Segara Pembentukan Tim Gabungan Usut Pembunuhan di Halmahera

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Saadiah Uluputty menegaskan pentingnya respons cepat negara dalam mengusut tuntas berbagai kasus pembunuhan misterius yang terjadi di Halmahera. Pihaknya mendesak pembentukan tim gabungan bersama untuk menguak motif di balik hilangnya nyawa warga yang tak kunjung terungkap sejak tahun 1985 silam.

Komisi XIII: Pos Imigrasi Luar Negeri Perlu Diperluas demi Lindungi TKI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira, menyatakan dukungan penuh atas disetujuinya Pagu Indikatif Belanja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp20,12 triliun. Meski menyepakati total pagu serta usulan tambahan anggaran senilai Rp5,23 triliun tersebut, ia memberikan catatan krusial agar perluasan pos perwakilan imigrasi di luar negeri menjadi prioritas demi melindungi warga negara Indonesia (WNI).

Muslim Ayub Ingatkan Efisiensi Anggaran Tanggapi Proyek Fisik MPR dan DPD

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR meminta Plt. Sekretariat Jenderal (Sekjen) MPR RI dan Sekjen DPD RI untuk menunda anggaran renovasi gedung yang dinilai belum mendesak. Sebab, uang negara saat ini harus dialihkan untuk efisiensi dan program-program lain yang jauh lebih penting.

Maruli Siahaan: Tambahan Anggaran BPIP 2027 Harus Diiringi Kinerja yang Terukur

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti realisasi anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tahun 2026 yang dinilai masih sangat jauh dari target. Secara tegas, ia mengingatkan agar BPIP fokus menyelesaikan program tahun berjalan sebelum mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2027.

Komisi II: Pemanfaatan Danais DIY Perlu Diperluas Mencakup Aspek Kebudayaan

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mendorong adanya perluasan pemanfaatan Dana Keistimewaan (Danais) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya pada aspek kebudayaan. Menurutnya, manfaat dana keistimewaan perlu dirasakan lebih luas oleh masyarakat melalui program-program yang tidak hanya berfokus pada pelestarian budaya dalam arti sempit.

Koordinasi Penyelesaian Masalah Pertanahan di Aceh Belum Optimal

PARLEMENTARIA, Banda Aceh — Komisi II DPR RI menyoroti belum optimalnya koordinasi antarlembaga dalam penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di Provinsi Aceh. Saat mengunjungi tanah rencong, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan, dari berbagai masukan yang diterima, masih terdapat sejumlah persoalan pertanahan yang belum terselesaikan secara tuntas.