Politik dan Keamanan

5277 artikel ditemukan

RUU Perlindungan Saksi dan Korban Siap Dibawa ke Paripurna Usai Disepakati Tingkat I

Politik dan Keamanan14 April 2026

RUU Perlindungan Saksi dan Korban Siap Dibawa ke Paripurna Usai Disepakati Tingkat I

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSdk) akan segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI dalam waktu dekat, setelah melalui pembahasan dan pengambilan keputusan pada Pembicaraan Tingkat I bersama pemerintah. Menurutnya, proses pembahasan RUU PSdk telah mencapai titik penting, di mana seluruh fraksi dan pemerintah menyepakati substansi regulasi tersebut untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.

14 April 2026

Cegah Penyalahgunaan Atribut Kedewanan, MKD Jalin Kerja Sama dengan Polresta Pontianak

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Cegah Penyalahgunaan Atribut Kedewanan, MKD Jalin Kerja Sama dengan Polresta Pontianak

PARLEMENTARIA, Pontianak - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Agung Widyantoro, menegaskan bahwa penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus bagi pimpinan dan anggota DPR hanya diperuntukkan untuk satu kendaraan dan tidak dapat digunakan secara bergantian.

Dampak Transfer Dana Otsus terhadap Kesejahteraan Daerah

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Dampak Transfer Dana Otsus terhadap Kesejahteraan Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa efektivitas transfer dana pusat ke daerah otonomi khusus (otsus) dan daerah istimewa masih menjadi isu krusial yang mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Perlu Perkuat Teknokrasi di KSP Demi Kawal Program Prioritas Negara

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Perlu Perkuat Teknokrasi di KSP Demi Kawal Program Prioritas Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira kembali menekankan pentingnya penguatan aspek teknokrasi di tubuh Kantor Staf Presiden (KSP) untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program-program prioritas pemerintah. Pasalnya, penempatan sumber daya manusia dengan kapasitas teknokratis yang memadai menjadi kunci keberhasilan kebijakan Presiden di lapangan.

RUU Migas Anyar Digodok, Jawab Tantangan Tata Kelola dan Kepastian Hukum

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

RUU Migas Anyar Digodok, Jawab Tantangan Tata Kelola dan Kepastian Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) tengah disiapkan sebagai regulasi baru untuk menggantikan UU lama yang dinilai tak lagi memadai. Komisi XII DPR RI selaku pengusul beleid mengatakan, pembaruan regulasi diperlukan menyusul banyaknya pasal yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

Legislator Minta RUU Migas Anyar Jawab Tiga Isu Krusial Bidang Energi

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Minta RUU Migas Anyar Jawab Tiga Isu Krusial Bidang Energi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) diharapkan mampu menjawab tiga isu besar sektor energi, yakni kelembagaan hulu migas, beban subsidi terhadap badan usaha, serta minimnya cadangan energi nasional. Isu-isu tersebut mengemuka dalam pembahasan awal di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Perkuat Teknokrasi KSP untuk Kawal Program Prioritas

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Perkuat Teknokrasi KSP untuk Kawal Program Prioritas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, kembali menekankan pentingnya penguatan aspek teknokrasi di tubuh Kantor Staf Presiden (KSP). Aspek itu penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.

Komisi XIII DPR: KSP Perlu Jadi Solusi Bottleneck Aspirasi DPR ke Pusat

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII DPR: KSP Perlu Jadi Solusi Bottleneck Aspirasi DPR ke Pusat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti hambatan (bottleneck) yang dihadapi anggota DPR saat menyampaikan aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan (dapil) kepada kementerian dan lembaga (K/L), khususnya bagi anggota yang bertugas di alat kelengkapan dewan (AKD) yang tidak memiliki kemitraan langsung dengan K/L terkait.

Mekanisme Check and Balances Harus Ada dalam RUU Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Mekanisme Check and Balances Harus Ada dalam RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Darmadi Durianto mengingatkan potensi risiko sentralisasi dalam penetapan Data Dasar Nasional (DDN) pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia. Berangkat dari kekhawatiran tersebut, ia menekankan pentingnya mekanisme check and balances demi mencegah penyalahgunaan data dalam kebijakan publik.

Ahmad Irawan Dorong Kaji Skema Petroleum Fund dalam RUU Migas

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Ahmad Irawan Dorong Kaji Skema Petroleum Fund dalam RUU Migas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Irawan menyoroti gagasan pembentukan petroleum fund atau dana abadi migas sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya energi nasional dalam RUU Migas. Ia menilai konsep tersebut perlu dipersiapkan secara matang agar tidak mengulang kegagalan lembaga serupa sebelumnya.

MKD: Hak Imunitas Bukan Berarti Anggota DPR Kebal Hukum

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

MKD: Hak Imunitas Bukan Berarti Anggota DPR Kebal Hukum

PARLEMENTARIA, Pontianak - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Agung Widyantoro, menegaskan bahwa hak imunitas anggota DPR tidak berarti seorang anggota DPR memiliki kekebalan hukum sehingga tidak bisa dituntut. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja MKD DPR RI ke Kepolisian Resor Kota Pontianak, Kalimantan Barat, pada Senin (13/4/2026).

Serap Aspirasi di Kepri, Pansus DPR Dorong Penguatan Regulasi Hukum Perdata Internasional

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Serap Aspirasi di Kepri, Pansus DPR Dorong Penguatan Regulasi Hukum Perdata Internasional

PARLEMENTARIA, Batam – Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (13/4/2026). Kunjungan kerja ini dalam rangka untuk mengetahui kondisi dan permasalahan hukum perdata lintas negara di wilayah perbatasan sekaligus menyerap aspirasi dari para pemangku kepentingan.