Politik dan Keamanan

5277 artikel ditemukan

Revisi UU Pemilu Akomodir Putusan MK Soal Keterwakilan Perempuan Minimal 30 Persen

Politik dan Keamanan31 Mei 2026

Revisi UU Pemilu Akomodir Putusan MK Soal Keterwakilan Perempuan Minimal 30 Persen

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Eka Widodo mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan kewajiban keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD pada pemilu mendatang.

31 Mei 2026

Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan Harus Jadi Momentum Perbaikan Kaderisasi Politik

Politik dan Keamanan31 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan Harus Jadi Momentum Perbaikan Kaderisasi Politik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI, Anis Byarwati menilai putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewajiban pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPR/DPRD merupakan langkah penting untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam politik nasional.

Komisi III: Bantuan Hewan Kurban Presiden Sah Secara Hukum dan Syariah

Politik dan Keamanan31 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III: Bantuan Hewan Kurban Presiden Sah Secara Hukum dan Syariah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa penggunaan dana APBN untuk pengadaan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto melalui skema Bantuan Presiden sah secara hukum maupun syariah.

Muslim Ayub: Badan Koordinasi Otsus Penting untuk Pemerataan Pembangunan Aceh

Politik dan Keamanan31 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Muslim Ayub: Badan Koordinasi Otsus Penting untuk Pemerataan Pembangunan Aceh

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pembentukan badan koordinasi pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh dinilai penting untuk memastikan pemerataan pembangunan dan efektivitas penggunaan anggaran di seluruh wilayah Aceh.

BSDI Berperan sebagai Orkestrator Satu Data Indonesia, Bukan Pengumpul Data Pribadi

Politik dan Keamanan31 Mei 2026

Politik dan Keamanan

BSDI Berperan sebagai Orkestrator Satu Data Indonesia, Bukan Pengumpul Data Pribadi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pembentukan Badan Satu Data Indonesia (BSDI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia diarahkan sebagai pengoordinasi dan pengintegrasi tata kelola data nasional. Sehingga, BSDI bukan sebagai lembaga yang mengumpulkan atau mencari data pribadi masyarakat secara langsung.

Umbu Kabunang Dorong Regulasi Akal Imitasi untuk Lindungi Karya Anak Bangsa

Politik dan Keamanan31 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Umbu Kabunang Dorong Regulasi Akal Imitasi untuk Lindungi Karya Anak Bangsa

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hugua menegaskan pentingnya negara segera menghadirkan regulasi yang mampu melindungi hak cipta dan karya anak bangsa di tengah pesatnya perkembangan akal imitasi atau artificial intelligence (AI). Hal itu disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Komisi II Gandeng China, Pemda Disiapkan Naik Kelas

Politik dan Keamanan30 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Gandeng China, Pemda Disiapkan Naik Kelas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama internasional guna mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dari sisi sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

AI Berkembang Cepat Dua Tahun Terakhir, UU Hak Cipta Mendesak Direvisi

Politik dan Keamanan29 Mei 2026

Politik dan Keamanan

AI Berkembang Cepat Dua Tahun Terakhir, UU Hak Cipta Mendesak Direvisi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mendorong pemerintah segera mempercepat pembaruan regulasi hak cipta untuk menghadapi perkembangan Akal Imitasi atau Artificial Intelligence (AI) yang semakin masif di ruang digital. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu.

Pembajakan Karya Cipta di Ranah Digital Matikan Semangat Generasi Kreatif

Politik dan Keamanan29 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Pembajakan Karya Cipta di Ranah Digital Matikan Semangat Generasi Kreatif

PARLEMENTARIA, Semarang - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desain Industri DPR RI, Andhika Satya Wasistho, menyoroti darurat pembajakan karya cipta di ranah digital yang kian masif. Hal tersebut menurutnya sangat merugikan dan dapat mematikan semangat generasi kreatif.

Cindy Monica: Putusan MK Perkuat Hak Politik Perempuan

Politik dan Keamanan29 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Cindy Monica: Putusan MK Perkuat Hak Politik Perempuan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif dinilai akan memperkuat perlindungan hak politik perempuan. Amanah tersebut pun sekaligus membuka ruang lebih besar bagi perempuan untuk tampil sebagai pengambil keputusan di parlemen.

Andreas Hugo: Akal Imitasi Harus Jadi Alat, Bukan Pengganti Manusia

Politik dan Keamanan28 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Andreas Hugo: Akal Imitasi Harus Jadi Alat, Bukan Pengganti Manusia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan pentingnya Indonesia segera membangun regulasi yang komprehensif untuk mengantisipasi dampak perkembangan akal imitasi atau artificial intelligence (AI), khususnya terhadap perlindungan hak cipta dan kepentingan nasional. Hal itu disampaikan usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Kesejahteraan Guru Masih Terabaikan, Negara Wajib Penuhi Amanat Konstitusi

Politik dan Keamanan28 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Kesejahteraan Guru Masih Terabaikan, Negara Wajib Penuhi Amanat Konstitusi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo, menyoroti masih rendahnya perhatian negara terhadap nasib dan kesejahteraan guru di Indonesia. Menurutnya, negara tidak memiliki alasan untuk mengabaikan kesejahteraan tenaga pendidik karena pendidikan dasar merupakan amanat konstitusi.