Politik dan Keamanan

5277 artikel ditemukan

Komisi I Dorong BAKTI Komdigi Perkuat Literasi Digital Masyarakat

Politik dan Keamanan3 Juni 2026

Komisi I Dorong BAKTI Komdigi Perkuat Literasi Digital Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi I DPR RI mendorong BAKTI Komdigi untuk tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi, tetapi juga memperkuat program literasi digital bagi masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar perluasan akses internet dapat dimanfaatkan secara produktif dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3 Juni 2026

Komisi I Apresiasi Pilot Project Desa Digital Produktif BAKTI Komdigi di Lebak

Politik dan Keamanan3 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I Apresiasi Pilot Project Desa Digital Produktif BAKTI Komdigi di Lebak

PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan - Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengapresiasi usulan Pilot Project Desa Digital Produktif yang digagas BAKTI Komdigi di Desa Cikate, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Banten. Program tersebut dinilai dapat menjadi model pengembangan transformasi digital di wilayah tertinggal yang mengintegrasikan pembangunan konektivitas dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Komisi I Dorong BAKTI Komdigi Perluas Jangkauan Internet hingga Pelosok Sumatera Barat

Politik dan Keamanan3 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I Dorong BAKTI Komdigi Perluas Jangkauan Internet hingga Pelosok Sumatera Barat

PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan - Anggota Komisi I DPR RI Cindy Monica menyoroti masih terbatasnya akses internet di sejumlah wilayah di Indonesia, salah satunya yakni di dapilnya di Sumatera Barat. Menurutnya, kesenjangan konektivitas digital masih menjadi tantangan serius yang berdampak pada layanan pendidikan maupun pelayanan publik di daerah.

Penempatan Polri di Luar Institusi Harus Diatur dalam UU: Agar Jelas Batas dan Ruang Lingkupnya!

Politik dan Keamanan3 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Penempatan Polri di Luar Institusi Harus Diatur dalam UU: Agar Jelas Batas dan Ruang Lingkupnya!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan pihaknya saat ini masih mendalami sejumlah substansi krusial dalam pembahasan RUU Polri, salah satunya terkait penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian. Menurutnya, ketentuan tersebut perlu dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari.

Komisi IV Ajukan RUU Kehutanan, Baleg Mulai Proses Harmonisasi

Politik dan Keamanan3 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi IV Ajukan RUU Kehutanan, Baleg Mulai Proses Harmonisasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyampaikan bahwa Baleg mulai memproses harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diusulkan oleh Komisi IV DPR RI.

Safaruddin Dorong Reformasi Polri Menyeluruh dari Rekrutmen hingga Karier

Politik dan Keamanan3 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Safaruddin Dorong Reformasi Polri Menyeluruh dari Rekrutmen hingga Karier

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menegaskan bahwa pembenahan institusi kepolisian harus dimulai dari akar persoalan, yakni perbaikan sistem rekrutmen, pendidikan, hingga penempatan personel yang berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi.

Serap Masukan Akademisi, Jazuli Juwaini Tekankan Keunggulan Sistem Terbuka

Politik dan Keamanan3 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Serap Masukan Akademisi, Jazuli Juwaini Tekankan Keunggulan Sistem Terbuka

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini menilai sistem pemilu proporsional terbuka masih menjadi pilihan yang lebih representatif dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dibandingkan sistem proporsional tertutup. Menurut Jazuli, sistem proporsional terbuka memberikan ruang yang lebih besar bagi pemilih untuk menentukan langsung calon wakil rakyat yang dikehendaki.

Komisi III Himpun Masukan Akademisi, Safaruddin Soroti Peran Strategis Kompolnas

Politik dan Keamanan2 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Himpun Masukan Akademisi, Safaruddin Soroti Peran Strategis Kompolnas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mengungkapkan pentingnya penguatan fungsi pengawasan terhadap Kepolisian untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Namun, menurutnya, perluasan kewenangan pengawasan tetap harus dilakukan secara proporsional agar tidak tumpang tindih dengan fungsi penyidikan yang menjadi kewenangan Polri.

Soedeson Tandra Dorong Kejelasan Posisi Kompolnas dalam Revisi UU Polri

Politik dan Keamanan2 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Soedeson Tandra Dorong Kejelasan Posisi Kompolnas dalam Revisi UU Polri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kejelasan kedudukan dan kewenangan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menjadi salah satu isu penting yang mengemuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri). Menurut Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra sebelum membahas perluasan kewenangan Kompolnas, DPR terlebih dahulu harus memastikan posisi lembaga tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kesenjangan Ekonomi hingga Rapuhnya Polarisasi Identitas Bayangi Peringatan Hari Lahir Pancasila

Politik dan Keamanan2 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Kesenjangan Ekonomi hingga Rapuhnya Polarisasi Identitas Bayangi Peringatan Hari Lahir Pancasila

PARLEMENTARIA, Jakarta - Memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh dimaknai sekadar sebagai kegiatan seremonial.

Revisi UU HAM Fokus Perkuat Perlindungan Warga Negara, Bukan Perebutan Kewenangan Lembaga

Politik dan Keamanan31 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Revisi UU HAM Fokus Perkuat Perlindungan Warga Negara, Bukan Perebutan Kewenangan Lembaga

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan revisi UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) harus difokuskan untuk memperkuat perlindungan hak warga negara, bukan menjadi arena perebutan kewenangan antarlembaga.

Lindungi Data Pribadi, Aher Apresiasi Dirjen Dukcapil Imbau Larangan Fotokopi KTP Elektronik

Politik dan Keamanan31 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Lindungi Data Pribadi, Aher Apresiasi Dirjen Dukcapil Imbau Larangan Fotokopi KTP Elektronik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan, mengapresiasi langkah tegas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang mengimbau seluruh lembaga pemerintah maupun swasta untuk menghentikan praktik fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dalam pelayanan administrasi.