Politik dan Keamanan

PPPK Tak Boleh Diberhentikan Karena Keterbatasan Fiskal Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI menegaskan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun PPPK paruh waktu yang telah diangkat melalui kebijakan penataan tenaga non-ASN tidak dapat diberhentikan hanya karena keterbatasan fiskal daerah. Begitu juga dengan penerapan ketentuan batas maksimal 30 persen belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) juga tak dapat jadi alasan.

9 Juni 2026

Kunjungi Pemprov Riau, BKSAP: Diplomasi Parlemen Miliki Potensi Jawab Masalah Daerah

Kunjungi Pemprov Riau, BKSAP: Diplomasi Parlemen Miliki Potensi Jawab Masalah Daerah

PARLEMENTARIA, Pekanbaru - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menegaskan bahwa diplomasi parlemen harus mampu memberi manfaat nyata bagi daerah, termasuk dalam membantu Provinsi Riau menghadapi berbagai tantangan strategis yang memiliki dimensi internasional. Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan Diseminasi Hasil Kegiatan BKSAP DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Riau di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Senin (8/6/2026).

Soedeson Tandra Soroti Investasi SDM dalam Pembahasan Usia Pensiun Polri

Soedeson Tandra Soroti Investasi SDM dalam Pembahasan Usia Pensiun Polri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menilai pembahasan batas usia pensiun anggota Polri perlu mempertimbangkan investasi besar yang telah dikeluarkan negara untuk membentuk sumber daya manusia kepolisian. Hal ini menjadi sorotannya lantaran proses pendidikan dan pelatihan yang panjang menjadikan setiap anggota Polri adalah aset yang memiliki nilai strategis bagi institusi.

Baleg: 9 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Sesuai Ketentuan Tanpa Catatan

Baleg: 9 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Sesuai Ketentuan Tanpa Catatan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas harmonisasi 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) kabupaten/kota dari Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Pengharmonisasian. Sembilan daerah tersebut meliputi Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Nasib PPPK Paruh Waktu Tidak Jelas, Pemerintah Perlu Bentuk PP Turunan UU ASN

Nasib PPPK Paruh Waktu Tidak Jelas, Pemerintah Perlu Bentuk PP Turunan UU ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyerukan Pemerintah Pusat segera memberikan kepastian status dan kesejahteraan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya kepada PPPK Paruh Waktu. Menurutnya, hingga saat ini belum terdapat regulasi turunan yang mengatur secara rinci status dan hak-hak PPPK Paruh Waktu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang ASN.

Nasir Djamil: Usia Pensiun Polri Perlu Pertimbangkan Kesehatan dan Regenerasi

Nasir Djamil: Usia Pensiun Polri Perlu Pertimbangkan Kesehatan dan Regenerasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil menekankan bahwa pembahasan usulan perubahan batas usia pensiun anggota Polri harus didasarkan pada kajian yang komprehensif. Terutama terkait aspek kesehatan, kebutuhan organisasi, dan regenerasi sumber daya manusia di lingkungan kepolisian.

Komisi XIII Dukung Perkuat Anggaran Dirjen Pemasyarakatan

Komisi XIII Dukung Perkuat Anggaran Dirjen Pemasyarakatan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XIII DPR mendukung Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mendapatkan penguatan anggaran melalui Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2026 dan penambahan kekurangan pagu indikator Tahun Anggaran 2027, dengan catatan Dirjen Pemasyarakatan wajib menyerahkan rincian program kerja serta isu strategis pemanfaatan anggaran tersebut untuk penguatan Balai Pemasyarakatan.

Mafirion Minta Menteri HAM Fokus Selesaikan PR Penegakan HAM

Mafirion Minta Menteri HAM Fokus Selesaikan PR Penegakan HAM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menanggapi usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengenai usulan agar kalangan sipil dapat menduduki jabatan utama nonoperasional di lingkungan Polri. Ia meminta Menteri HAM untuk lebih fokus pada penyelesaian persoalan HAM yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah bangsa daripada mengusulkan pengaturan jabatan di institusi lain yang berada di luar kewenangannya.

DPR dan Pemerintah Percepat Perbaiki Tata Kelola Ekspor Demi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Negara

Politik dan Keamanan7 Juni 2026

DPR dan Pemerintah Percepat Perbaiki Tata Kelola Ekspor Demi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR bersama pemerintah kini tengah membahas sejumlah langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya ini dilakukan demi akselerasi untuk memperkuat sektor ekspor, peningkatan kepastian bagi pelaku pasar dan investor, serta penyusunan regulasi yang mendukung percepatan pelaksanaan kebijakan ekonomi.

Adde Rosi: Parlemen Sensitif Gender Harus Wujudkan Kesetaraan

Politik dan Keamanan7 Juni 2026

Adde Rosi: Parlemen Sensitif Gender Harus Wujudkan Kesetaraan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota BKSAP DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa menegaskan, parlemen yang sensitif gender tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan jumlah anggota perempuan. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan akses yang setara terhadap kepemimpinan, pengaruh, dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan.

Rio Dondokambey Soroti Pelecehan Gender di Tengah Kemajuan Informasi

Politik dan Keamanan7 Juni 2026

Rio Dondokambey Soroti Pelecehan Gender di Tengah Kemajuan Informasi

PARLEMENTARIA, JAKARTA - Anggota BKSAP DPR RI Rio A.J Dondokambey mengungkapkan, perempuan di dunia politik seringkali menghadapi realitas daring yang berbeda dibandingkan laki-laki. Perdebatan dapat dengan cepat beralih dari isu kebijakan ke gender, penampilan, peran keluarga, moralitas, atau kehidupan pribadi. Stereotip ini diperkuat melalui pelecehan, disinformasi, dan intimidasi online.

Marlyn Maisarah: Kesetaraan Gender di Parlemen Bukan Sekedar Keterwakilan