//
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso, dalam agenda Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan Dirjen Pemasyarakatan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.|Foto: Septamares/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XIII DPR mendukung Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mendapatkan penguatan anggaran melalui Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2026 dan penambahan kekurangan pagu indikator Tahun Anggaran 2027, dengan catatan Dirjen Pemasyarakatan wajib menyerahkan rincian program kerja serta isu strategis pemanfaatan anggaran tersebut untuk penguatan Balai Pemasyarakatan.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta Direktorat Jenderal Pemasyarakat memberikan pelatihan keterampilan kemandirian dan bimbingan kepribadian yang sesuai, serta membekali warga binaan dengan keterampilan khusus di bidang konseling, psikologi, dan metode pendampingan yang tepat. Dengan demikian setiap warga binaan yang keluar dari lapas dapat benar-benar memberikan dampak positif dilingkungannya.
“Negara mengeluarkan triliunan rupiah untuk memberikan fasilitas terhadap narapidana yang sudah terbukti berbuat kejahatan dengan membangun lapas dan fasilitas penunjang lainnya. Namun, pada kenyataannya, angka kejahatan terus menerus meningkat bahkan banyak lapas yang overcapacity, padahal setiap angka kejahatan seharusnya dapat menurun,” tutur Sugiat dalam agenda Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan Dirjen Pemasyarakatan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Ia menegaskan setiap warga binaan harus memberikan dampak positif terhadap negara. Sebagai contoh, Arab Saudi yang memberikan hukuman langsung terhadap setiap perbuatan.
“Mereka pelaku kejahatan yang dihukum lama hanya makan dan tidur tanpa memberikan dampak positif kepada negara, pemerintah harus bercontoh kepada Arab Saudi yang memberikan hukuman potong tangan kepada pelaku pencurian tanpa harus berlama-lama dipenjara,” katanya.
Politisi Gerindra ini meminta pemerintah mencari alternatif dalam membiayai kehidupan warga binaan didalam lapas tanpa membebani keuangan negara. “Seharusnya uang yang dikhususkan untuk warga binaan harus dihasilkan oleh mereka sendiri tanpa membebani keuangan negara,” tutup Sugiat. (tn/um)
