//
Anggota BKSAP DPR RI Rio A.J Dondokambey saat mengikuti IPU Global Conference of Women Parliamentarias di Beograd, Serbia.|Foto: Ist/Arifman
PARLEMENTARIA, JAKARTA - Anggota BKSAP DPR RI Rio A.J Dondokambey mengungkapkan, perempuan di dunia politik seringkali menghadapi realitas daring yang berbeda dibandingkan laki-laki. Perdebatan dapat dengan cepat beralih dari isu kebijakan ke gender, penampilan, peran keluarga, moralitas, atau kehidupan pribadi. Stereotip ini diperkuat melalui pelecehan, disinformasi, dan intimidasi online.
Isu ini dirinya sampaikan dalam agenda intervensinya pada sesi ke-4 dengan tema Challenging online stereotypes, violence and disinformation against women in politics, di Beograd, Serbia, Rabu (3/6/2026) lalu. Diskusi ini merupakan rangkaian dari IPU Global Conference of Women Parliamentarias yang diselenggarakan di Beograd, Serbia 2-4 Juni 2026.
"Ini bukan hanya masalah komunikasi. Ini adalah masalah demokrasi. Ketika pelecehan online membungkam para pemimpin perempuan atau menghambat perempuan memasuki kehidupan publik, demokrasi kehilangan suara, perspektif, dan keterwakilan," tegas Rio kepada Parlementaria di Jakarta, Minggu (7/6/2026).
Tantangan tersebut, menurutnya, harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah, parlemen, platform digital, media, masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan yang semuanya mempunyai peran kunci yang harus dimainkan.
Politisi muda fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, jika digunakan dengan bijak, media sosial tak hanya memperluas partisipasi, namun juga dapat memperkuat narasi gender yang lebih berfokus pada atribut pribadi dibandingkan substansi kebijakan.
"Ketika platform digital beroperasi secara global, kami yakin diskusi internasional yang lebih kuat mengenai tanggung jawab platform menjadi semakin penting," tuturnya.
Platform tidak boleh membiarkan layanannya menjadi saluran disinformasi, pelecehan, dan konten berbahaya. "Untuk itu, Indonesia sedang menjajaki pendekatan yang lebih kuat terhadap akuntabilitas platform, ekosistem digital yang lebih aman, dan transparansi yang lebih besar," terangnya.
Menutup pernyataan, ia berpandangan bahwa memperkuat ketahanan digital juga sama pentingnya melalui literasi digital, perilaku online yang bertanggung jawab, dan kesadaran yang lebih kuat terhadap misinformasi. "Oleh karena itu, melindungi perempuan dalam politik bukan berarti membatasi perdebatan demokratis. Hal ini adalah tentang memastikan bahwa partisipasi tetap aman, penuh hormat, dan setara," tutup Rio. (um)
