//
Anggota BKSAP DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa saat menyampaikan intervensinya pada Sesi 5 IPU Global Conference of Women Parliamentarias.|Foto: Ist/Arifman
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota BKSAP DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa menegaskan, parlemen yang sensitif gender tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan jumlah anggota perempuan. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan akses yang setara terhadap kepemimpinan, pengaruh, dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan.
Hal ini disampaikan Adde melalui intervensinya pada Sesi 5 IPU Global Conference of Women Parliamentarias, Rabu (3/6/2026) lalu. "Diskusi seputar keterwakilan perempuan tidak hanya sekedar keanggotaan, namun juga keterwakilan kepemimpinan dalam struktur parlemen," tegas Politisi Perempuan Partai Golkar ini melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, Jakarta, Minggu (7/6/2026).
Ia mengungkapkan, membangun budaya parlementer yang berpihak pada gender sudah seharusnya diterapkan. Hambatan yang terjadi tidak selalu eksplisit, bahkan muncul melalui asumsi gender mengenai kepemimpinan, ekspektasi yang tidak setara mengenai tanggung jawab keluarga, atau jaringan politik informal yang kurang dapat diakses oleh perempuan.
"Inilah sebabnya mengapa kolaborasi lintas partai di antara anggota parlemen perempuan tetap penting, tidak hanya untuk advokasi, namun juga untuk pendampingan, dukungan kelembagaan, dan perluasan peluang bagi pemimpin perempuan lainnya," tutur Adde Rosi.
Ia berharap, parlemen perlu bekerja keras mewujudkan secara aktif terkait norma-norma sosial di lingkungannya sendiri. Melalui legislasi, penganggaran, dan pengawasan, parlemen mempengaruhi apakah stereotip tersebut diperkuat atau dihilangkan dalam kebijakan publik.
Pengalaman Indonesia di bidang-bidang seperti perlindungan terhadap kekerasan, dan pemberdayaan perempuan menunjukkan bahwa memajukan kesetaraan gender memerlukan pembuatan kebijakan lintas sektor, bukan inisiatif gender yang terisolasi. "Oleh karena itu, melindungi partisipasi perempuan dalam politik bukanlah isu sektoral. Masalahnya adalah kualitas demokrasi, legitimasi kelembagaan, dan tata kelola yang efektif," pungkasnya. (um)
