Politik dan Keamanan

5275 artikel ditemukan

Mulyadi Pertanyakan Dasar Pemetaan LSD dan LP2B dalam Pembahasan RUU Komoditas Strategis

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Mulyadi Pertanyakan Dasar Pemetaan LSD dan LP2B dalam Pembahasan RUU Komoditas Strategis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyadi menyoroti ketidaksesuaian antara penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan kondisi faktual pemanfaatan ruang di berbagai daerah.

9 Juni 2026

Pentingnya RI Punya Regulasi AI, Mampu Dorong Tata Kelola AI Global

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Pentingnya RI Punya Regulasi AI, Mampu Dorong Tata Kelola AI Global

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – DPR RI mendorong Indonesia segera memiliki regulasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang komprehensif sekaligus memperkuat peran dalam pembentukan tata kelola AI global. Langkah tersebut dinilai penting agar pemanfaatan AI tidak hanya mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital, tetapi juga tetap melindungi masyarakat dari berbagai risiko teknologi.

BKSAP: Aksesi OECD Momentum Perkuat Reformasi dan Daya Saing RI

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

BKSAP: Aksesi OECD Momentum Perkuat Reformasi dan Daya Saing RI

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Proses aksesi Indonesia menuju Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menjadi salah satu agenda strategis yang tengah dikawal DPR RI. Keanggotaan OECD dinilai tidak hanya akan meningkatkan posisi Indonesia di tingkat internasional, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, reformasi hukum, hingga daya saing ekonomi nasional.

Perkuat Hilirisasi Daerah, BKSAP Siap Promosikan Potensi Riau ke Investor Global

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Perkuat Hilirisasi Daerah, BKSAP Siap Promosikan Potensi Riau ke Investor Global

PARLEMENTARIA, Riau – Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyatakan kesiapan BKSAP untuk membantu mempromosikan potensi unggulan Provinsi Riau kepada investor global. Hal ini guna mendukung percepatan hilirisasi dan pembangunan ekonomi daerah.

Mulyadi: Kebijakan Ketahanan Pangan Harus Berbasis Insentif, Bukan Pemaksaan

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Mulyadi: Kebijakan Ketahanan Pangan Harus Berbasis Insentif, Bukan Pemaksaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyadi mendorong agar kebijakan ketahanan pangan nasional dibangun melalui pendekatan yang memberikan insentif kepada petani dan masyarakat. Sehingga, kebijakan tersebut bukan semata-mata melalui pembatasan pemanfaatan lahan atau pendekatan yang bersifat memaksa.

Perkuat Daya Saing Global, Perguruan Tinggi di Riau Miliki Keunggulan Komparatif di Bidang Agama

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Perkuat Daya Saing Global, Perguruan Tinggi di Riau Miliki Keunggulan Komparatif di Bidang Agama

PARLEMENTARIA, Pekanbaru - Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Dewi Coryati menilai perguruan tinggi di Riau perlu memperkuat promosi keunggulannya agar semakin dikenal dan memiliki daya saing global yang lebih kuat. Hal itu disampaikannya saat Kunjungan Kerja BKSAP DPR RI ke Pemerintah Provinsi Riau, Pekanbaru, Senin (8/6/2026).

Perkuat Kebijakan Hulu-Hilir Serta Kepastian Tata Kelola Lahan dalam RUU Komoditas Strategis

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Perkuat Kebijakan Hulu-Hilir Serta Kepastian Tata Kelola Lahan dalam RUU Komoditas Strategis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis sebagai payung hukum yang mampu memperkuat kebijakan nasional dari hulu hingga hilir, termasuk kepastian tata kelola lahan untuk mendukung sektor strategis.

Gus Khozin Usulkan Anggaran PPPK Penuh dan Paruh Waktu Dibiayai APBN

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Gus Khozin Usulkan Anggaran PPPK Penuh dan Paruh Waktu Dibiayai APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendorong agar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN, baik yang penuh waktu atau paruh waktu. Langkah ini dinilai untuk memberi kepastian di tengah beban fiskal di daerah.

Harmonisasi 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Fokus pada Karakteristik Daerah

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Harmonisasi 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Fokus pada Karakteristik Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan bahwa proses harmonisasi 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) kabupaten/kota di Kalimantan difokuskan pada penguatan karakteristik dan substansi masing-masing daerah. Kelima belas RUU tersebut khususnya yang berada di provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Legislator Tegaskan: PPPK Perlu Kepastian Hak dan Karier

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Tegaskan: PPPK Perlu Kepastian Hak dan Karier

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti sejumlah persoalan krusial terkait tata kelola Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun PPPK Paruh Waktu. Mardani menyoroti skema kontrak PPPK yang dinilai masih menimbulkan ketidakpastian karena harus diperbarui secara berkala setiap tahun. Ia menekankan pentingnya jaminan karier yang lebih kokoh dan berkelanjutan bagi PPPK agar setara dengan aparatur sipil negara lainnya.

Sturman Panjaitan Minta Kajian Ulang RUU Kab/Kota, Soroti Potensi Wilayah di Kalimantan

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Sturman Panjaitan Minta Kajian Ulang RUU Kab/Kota, Soroti Potensi Wilayah di Kalimantan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan meminta dilakukan penelaahan ulang terhadap sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) kabupaten/kota yang tengah dibahas, khususnya terkait pengaturan potensi wilayah di Kalimantan. Menurutnya, banyak RUU kabupaten/kota yang memiliki deskripsi potensi daerah yang cenderung serupa, seperti sektor tambang, pertanian, dan perkebunan, tanpa adanya kekhususan yang menonjol antarwilayah.

Penetapan Lahan Pertanian Strategis Harus Berdasarkan Kondisi Faktual

Politik dan Keamanan9 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Penetapan Lahan Pertanian Strategis Harus Berdasarkan Kondisi Faktual

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyadi mengingatkan pemerintah agar penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilakukan berdasarkan kondisi riil di lapangan. Bukan sekadar pendekatan administratif atau pemetaan yang berpotensi mengabaikan perkembangan pemanfaatan ruang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.