Kesejahteraan Rakyat

4163 artikel ditemukan

Fauzan Khalid: Harus Terapkan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren

Kesejahteraan Rakyat10 Mei 2026

Fauzan Khalid: Harus Terapkan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Fauzan Khalid menilai sistem pendidikan pondok pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda. Menurutnya, pendidikan di pesantren tidak hanya menekankan aspek akademik dan ilmu agama, tetapi juga membangun nilai kedisiplinan, kemandirian, serta tata krama para santri.

10 Mei 2026

Penataan Guru Non-ASN Harus Utamakan Keberlangsungan Pendidikan

Kesejahteraan Rakyat10 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Penataan Guru Non-ASN Harus Utamakan Keberlangsungan Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah memastikan proses penataan guru non-ASN dilakukan secara bertahap, terukur, dan tetap mengutamakan keberlangsungan layanan pendidikan di sekolah negeri.

Fikri Faqih Ingatkan Pemerintah: Larangan Guru Honorer 2027 Harus Diiringi Skema Solusi Nyata

Kesejahteraan Rakyat10 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Fikri Faqih Ingatkan Pemerintah: Larangan Guru Honorer 2027 Harus Diiringi Skema Solusi Nyata

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah segera menyiapkan skema solusi komprehensif terkait kebijakan penghapusan guru non-ASN di sekolah negeri paling lambat 1 Januari 2027. Desakan ini merespons terbitnya Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang menetapkan masa transisi bagi tenaga pendidik honorer, namun dinilai masih menyisakan ketidakpastian bagi ribuan pengajar di daerah.

UU TPKS Dapat Beratkan Hukuman Pelaku Cabul Santriwati

Kesejahteraan Rakyat8 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

UU TPKS Dapat Beratkan Hukuman Pelaku Cabul Santriwati

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq mendorong agar pelaku pencambulan puluhan santriwati di Pondok Pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mendapat pemberatan hukuman. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Cucun Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan, Minta Pelaku Diberi Efek Jera

Kesejahteraan Rakyat8 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Cucun Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan, Minta Pelaku Diberi Efek Jera

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti berbagai kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, termasuk di pondok pesantren (Ponpes). Menurutnya darurat kekerasan seksual di lingkungan pendidikan harus ditangani secara tegas agar ada efek jera bagi pelaku.

Imbauan Lestari Moerdijat kepada Remaja: Jangan Palsukan Usia Saat Daftar Akun Media Sosial

Kesejahteraan Rakyat8 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Imbauan Lestari Moerdijat kepada Remaja: Jangan Palsukan Usia Saat Daftar Akun Media Sosial

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mengajak para remaja untuk tidak memalsukan usia saat mendaftar akun media sosial. Menurutnya, kejujuran dalam mencantumkan data diri merupakan langkah sederhana namun berdampak besar bagi perlindungan diri, sekaligus membantu pemerintah menciptakan ekosistem digital yang aman bagi generasi muda.

Fikri Faqih Dorong Kemandirian Pangan Keluarga di Tegal

Kesejahteraan Rakyat6 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Fikri Faqih Dorong Kemandirian Pangan Keluarga di Tegal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendorong penguatan kemandirian pangan di tingkat keluarga di Kabupaten Tegal selama masa reses pada 27 April hingga 5 Mei 2026. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan stimulan berupa benih lele, bibit ayam, serta benih sayuran kepada masyarakat. Program ini ditujukan untuk memperkuat daya tahan warga dalam menghadapi potensi gangguan distribusi logistik akibat krisis energi global.

Legislator Desak Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Kekerasan Seksual di Ponpes

Kesejahteraan Rakyat6 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Legislator Desak Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Kekerasan Seksual di Ponpes

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren kembali menjadi sorotan publik, menyusul mencuatnya dugaan kasus di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang melibatkan puluhan santriwati. Kondisi ini dinilai menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, sementara penanganannya masih berjalan lambat dan belum memberikan efek jera.

Harris Turino Serahkan Ambulans Gratis untuk Warga Brebes

Kesejahteraan Rakyat6 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Harris Turino Serahkan Ambulans Gratis untuk Warga Brebes

PARLEMENTARIA, Jakarta — Akses layanan kesehatan darurat bagi masyarakat desa dinilai perlu terus diperkuat, terutama bagi warga yang kesulitan memperoleh ambulans secara cepat dan terjangkau. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Harris Turino menyerahkan satu unit ambulans gratis bagi masyarakat Kabupaten Brebes melalui Yayasan Harjo Mulyo.

Ateng Sutisna Dorong Kuota Pekerja Disabilitas Naik hingga 3% di Subang

Kesejahteraan Rakyat6 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ateng Sutisna Dorong Kuota Pekerja Disabilitas Naik hingga 3% di Subang

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota DPR RI, Ateng Sutisna, mendorong peningkatan kuota tenaga kerja penyandang disabilitas hingga 3 persen. Hal ini menjadi upaya memperkuat implementasi UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur kewajiban penyerapan tenaga kerja disabilitas minimal 1–2 persen di setiap instansi.

Nurhadi Peringatkan Soal Mitigasi Dini Hadapi Ancaman El Nino

Kesejahteraan Rakyat6 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Nurhadi Peringatkan Soal Mitigasi Dini Hadapi Ancaman El Nino

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi meminta pemerintah daerah segera meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan dan cuaca ekstrem akibat fenomena El Nino pada musim kemarau 2026. Menurutnya, potensi kekeringan merupakan siklus yang terus berulang dan tidak hanya terjadi di Blitar, tetapi juga di berbagai daerah lain.

Harris Turino Terima Aspirasi Guru Honorer, Minta Kepastian Status Usai SE Kemendikdasmen

Kesejahteraan Rakyat5 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Harris Turino Terima Aspirasi Guru Honorer, Minta Kepastian Status Usai SE Kemendikdasmen

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kegelisahan guru honorer terkait kepastian status kerja pasca 2026 kembali mencuat menyusul terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026. Ketentuan dalam beleid tersebut dinilai menimbulkan kekhawatiran di kalangan guru non-ASN, khususnya terkait masa penugasan yang disebut hanya berlaku sampai 31 Desember 2026.