Industri dan Pembangunan

Komisi IV Soroti Perlindungan Manggala Agni di Tengah Ancaman Karhutla yang Kian Meningkat

PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Komisi IV DPR RI menyoroti pentingnya penguatan perlindungan bagi personel Manggala Agni dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali meningkat. Selain memastikan kesiapan peralatan dan personel, Komisi IV menilai jaminan kesehatan dan asuransi jiwa bagi petugas di lapangan harus menjadi perhatian serius pemerintah.

5 Juli 2026

42 Perlintasan Sebidang Belum Tertangani, Komisi V Minta Pemerintah Percepat Pembangunan

42 Perlintasan Sebidang Belum Tertangani, Komisi V Minta Pemerintah Percepat Pembangunan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi V DPR RI mendukung pemerintah mempercepat penyelesaian persoalan perlintasan sebidang dengan alokasi anggaran yang memadai. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae kepada Parlementaria usai meninjau proyek pembangunan flyover untuk menutup jalur perlintasan sebidang di Cimahi, Jawa Barat, Jumat (3/7/2026).

Roberth Rouw: Infrastruktur Jadi Kunci Pengembangan Desa Wisata

Roberth Rouw: Infrastruktur Jadi Kunci Pengembangan Desa Wisata

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bandung – Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik, Roberth Rouw, menegaskan komitmen Komisi V DPR RI untuk memastikan pengembangan desa wisata didukung infrastruktur yang memadai, tata kelola yang baik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Desa Wisata Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (3/7/2026).

Keselamatan Jalur Woosh Jadi Fokus, Komisi V Tinjau JPL di Cimahi

Keselamatan Jalur Woosh Jadi Fokus, Komisi V Tinjau JPL di Cimahi

PARLEMENTARIA , Cimahi – Jalur Perlintasan Langsung (JPL) pada perlintasan sebidang di Cimahi, Jawa Barat, mendapat perhatian serius Komisi V DPR RI. Untuk diketahui, pembangunan JPL ini untuk meningkatkan keselamatan moda transportasi di titik perlintasan sebidang, terutama untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Woosh.

Dorong Pansus Audit Platform Digital, Novita: Sistem Pembayaran Harus Transparan

Dorong Pansus Audit Platform Digital, Novita: Sistem Pembayaran Harus Transparan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut persoalan dana pelaku UMKM yang tertahan di platform digital. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar DPR RI dapat melakukan audit menyeluruh terhadap sistem pembayaran (payment gateway), sekaligus memperkuat regulasi perlindungan bagi pelaku usaha di ekosistem digital.

Komisi V DPR Minta Kemenhub Prioritaskan Program Keselamatan Transportasi pada Anggaran 2027

Komisi V DPR Minta Kemenhub Prioritaskan Program Keselamatan Transportasi pada Anggaran 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi V DPR menekankan agar program keselamatan transportasi menjadi prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2027. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Eselon I Kementerian Perhubungan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (2/7/2026).

Kasus TikTok Shop Ungkap Celah Regulasi, Samuel Wattimena Usulkan Pendalaman Lintas Komisi

Kasus TikTok Shop Ungkap Celah Regulasi, Samuel Wattimena Usulkan Pendalaman Lintas Komisi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menilai persoalan pembekuan dana dan akun pelaku UMKM di platform TikTok Shop menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman pelaku usaha mengenai aspek legalitas dalam perdagangan digital.

Komisi V DPR Perjuangkan Status Ojol sebagai Moda Transportasi Publik

Komisi V DPR Perjuangkan Status Ojol sebagai Moda Transportasi Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyebut bahwa pihaknya tengah mendorong agar ojek online (ojol) roda dua diakui sebagai moda transportasi publik. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap layanan transportasi online yang telah menjadi bagian dari mobilitas masyarakat selama bertahun-tahun.

Syarif Pasha Pertanyakan Kesesuaian Kalori Batubara PLN

Syarif Pasha Pertanyakan Kesesuaian Kalori Batubara PLN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kesesuaian spesifikasi kalori batubara yang dipasok ke PT PLN (Persero) dengan kebutuhan riil pembangkit dipertanyakan Anggota Komisi XII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PLN Darmawan Prasodjo di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Syarif Pasha Nilai Daerah Penghasil Batubara Belum Berdaulat Energi

Syarif Pasha Nilai Daerah Penghasil Batubara Belum Berdaulat Energi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketimpangan kondisi kelistrikan di daerah penghasil batubara dibandingkan kontribusinya terhadap pasokan energi nasional disoroti Anggota Komisi XII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Sigit Karyawan Yunianto Desak Buka Data Kapasitas dan Stok Batubara PLN

Sigit Karyawan Yunianto Desak Buka Data Kapasitas dan Stok Batubara PLN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Keterbukaan data teknis kelistrikan per wilayah diminta Anggota Komisi XII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Kamis (2/7/2026), di Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya tersebut turut membahas ketahanan dan keandalan pasokan listrik nasional, termasuk roadmap penguatan sistem kelistrikan Jamali yang disampaikan PLN mencakup penambahan kapasitas hingga 19,1 gigawatt (GW) pada 2030, dari daya mampu pasok eksisting 35,9 GW menjadi 55 GW.

Sigit Karyawan Yunianto Pertanyakan PLN Klaim Tak Ada Pemadaman Listrik di Indonesia