Industri dan Pembangunan

4152 artikel ditemukan

Ramson Siagian Pertanyakan Kepatuhan Pasokan Domestik Batubara

Industri dan Pembangunan3 Juli 2026

Ramson Siagian Pertanyakan Kepatuhan Pasokan Domestik Batubara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kepatuhan perusahaan batubara terhadap kewajiban pasokan domestik dipertanyakan Anggota Komisi XII DPR RI dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo di Ruang Rapat Komisi XII DPR, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

3 Juli 2026

Usai Batas Komisi Ojol 8 Persen, Huda Dorong Revisi UU LLAJ Dipercepat

Industri dan Pembangunan2 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Usai Batas Komisi Ojol 8 Persen, Huda Dorong Revisi UU LLAJ Dipercepat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penyusunan payung hukum permanen menyusul kebijakan pembatasan komisi aplikator ojek online (ojol) menjadi maksimal 8 persen, didorong untuk segera hadir. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mendesak pemerintah bersama DPR segera menyusun payung hukum, agar kebijakan yang diputuskan Presiden nantinya makin diperkuat melalui regulasi.

Tindak Lanjuti Aduan UMKM, Komisi VII DPR Bakal Panggil TikTok hingga Tokopedia

Industri dan Pembangunan2 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Tindak Lanjuti Aduan UMKM, Komisi VII DPR Bakal Panggil TikTok hingga Tokopedia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty memastikan pihaknya akan menindaklanjuti pengaduan ratusan pelaku UMKM terkait pembekuan akun di platform TikTok Shop. Sebagai langkah awal, Komisi VII akan memanggil pihak TikTok dan Tokopedia guna memperoleh penjelasan secara berimbang sekaligus mencari solusi agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

Konflik Lahan Bayangi KEK Pariwisata, Novita Desak Pemerintah Benahi Tata Kelola

Industri dan Pembangunan2 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Konflik Lahan Bayangi KEK Pariwisata, Novita Desak Pemerintah Benahi Tata Kelola

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengkritik tajam terhadap tata kelola pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata yang dinilai masih terlalu berorientasi pada investasi, namun belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak masyarakat.

Puan Dorong Penetapan Komisaris BUMN Diambil dari Profesional dan Kompeten

Industri dan Pembangunan2 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Puan Dorong Penetapan Komisaris BUMN Diambil dari Profesional dan Kompeten

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong agar penetapan pejabat di lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diambil dari orang-orang profesional yang kompeten. Hal ini menyusul ramainya perhatian publik mengenai pemilihan komisaris di salah satu anak usaha PT Pertamina (Persero).

Saldo Pelaku UMKM di TikTok Belum Cair, Komisi VII Dalami Duduk Perkaranya

Industri dan Pembangunan2 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Saldo Pelaku UMKM di TikTok Belum Cair, Komisi VII Dalami Duduk Perkaranya

PARLEMENTARIA, Jakarta - Persoalan saldo hasil penjualan yang belum dapat dicairkan oleh sejumlah pelaku UMKM di platform TikTok menjadi perhatian DPR RI. Di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan, kepastian hak pelaku usaha untuk memperoleh hasil penjualannya dinilai penting agar aktivitas usaha tetap berjalan dan tidak semakin menambah beban masyarakat.

Soroti Lambatnya Penyediaan Hunian, Demer Usul Sinergi Perumnas–Danantara

Industri dan Pembangunan2 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Soroti Lambatnya Penyediaan Hunian, Demer Usul Sinergi Perumnas–Danantara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer mendorong Perumnas memperkuat sinergi dengan Danantara guna mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Menurutnya, kehadiran Danantara menjadi peluang strategis untuk mengoptimalkan aset negara sekaligus memperkuat pembiayaan pembangunan perumahan rakyat.

Firman Soebagyo: Ekspor CPO Satu Pintu Perkuat Pengawasan dan Tambah Penerimaan Negara

Industri dan Pembangunan2 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Firman Soebagyo: Ekspor CPO Satu Pintu Perkuat Pengawasan dan Tambah Penerimaan Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendukung kebijakan pemerintah menerapkan sistem ekspor satu pintu untuk minyak sawit mentah (CPO). Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya memperkuat pengawasan ekspor, tetapi juga meningkatkan penerimaan negara sekaligus menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng di dalam negeri.

Firman Soebagyo Usul Skema Harga Atas-Bawah untuk Jaga Stabilitas Minyak Goreng dan Telur

Industri dan Pembangunan2 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Firman Soebagyo Usul Skema Harga Atas-Bawah untuk Jaga Stabilitas Minyak Goreng dan Telur

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendorong pemerintah menerapkan kebijakan harga batas atas dan harga batas bawah pada sejumlah komoditas pangan strategis. Menurutnya, skema tersebut diperlukan agar produsen memperoleh keuntungan yang layak, sementara konsumen tetap mendapatkan harga yang terjangkau.

Bukan Sekadar Ramai, Ilham Permana: Pariwisata Harus Berorientasi Nilai Tambah

Industri dan Pembangunan2 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Bukan Sekadar Ramai, Ilham Permana: Pariwisata Harus Berorientasi Nilai Tambah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana mendorong pemerintah mengubah paradigma pembangunan sektor pariwisata dengan tidak lagi semata-mata berorientasi pada jumlah kunjungan wisatawan, melainkan pada nilai ekonomi yang dihasilkan bagi daerah dan masyarakat.

Soroti Kesenjangan Kinerja KEK, Putra Nababan Nilai Investasi Besar Belum Berdampak Luas

Industri dan Pembangunan1 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Soroti Kesenjangan Kinerja KEK, Putra Nababan Nilai Investasi Besar Belum Berdampak Luas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Super Prioritas agar tidak hanya berorientasi pada besarnya investasi, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat di sekitar kawasan.

Jalan Nasional Sulut Terancam Berantakan, Yasti Soepredjo Kritik Logika Anggaran Kementerian PU

Industri dan Pembangunan1 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Jalan Nasional Sulut Terancam Berantakan, Yasti Soepredjo Kritik Logika Anggaran Kementerian PU

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo Mokoagow, menolak keras dialokasikannya anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp4 triliun lebih ke dalam pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Menurutnya, membebankan urusan bencana ke Kementerian PU hanya akan mengorbankan dana perawatan jalan nasional di berbagai daerah karena anggarannya habis terpakai untuk urusan di luar pembangunan jalan.