Ekonomi dan Keuangan

BAKN Dorong Validasi Data di Sulsel, Pastikan KUR Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Makassar — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan uji petik dalam rangka penelaahan tata kelola Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Selatan. Penelaahan dilakukan dengan menggali informasi dari berbagai pemangku kepentingan guna memastikan program KUR berjalan efektif dan tepat sasaran.

Komisi XI Usul BPI Danantara Dilibatkan Bahas Asumsi Makro Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengusulkan agar Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dilibatkan dalam pembahasan asumsi makro ekonomi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, kehadiran BPI Danantara penting untuk mendorong investasi dan penguatan sektor riil untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Banggar Minta Program Prioritas Nasional Ditopang Fiskal yang Sehat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menekankan pentingnya dukungan fiskal yang berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan delapan Program Prioritas Nasional dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 dapat berjalan secara optimal. Menurutnya, keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga kesehatan fiskal di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Investasi dan Daya Beli Digadang Jadi Mesin Pertumbuhan 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2027 berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen sebagai langkah menuju target pertumbuhan 8 persen pada 2029. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan strategi penguatan investasi dan menjaga daya beli masyarakat agar aktivitas ekonomi bergerak lebih cepat.

DPR Soroti Kualitas APBN, Pemerintah Janji Perbaiki Subsidi dan Belanja Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pemerintah RI menegaskan komitmennya menjaga APBN Tahun Anggaran 2027 tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan sebagai respons atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terkait kualitas belanja negara, pengelolaan defisit, subsidi, hingga optimalisasi penerimaan negara.

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati Minta Kasus Pembakaran Santri di Lombok Diusut Tuntas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan keprihatinan dan duka cita yang mendalam atas peristiwa tragis yang menimpa tiga santri di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang diduga menjadi korban tindak kekerasan hingga menyebabkan satu orang meninggal dunia. Peristiwa tersebut telah menimbulkan luka mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat.

Andi Yuliani Paris: Generasi Muda Perlu Bijak Kelola Uang di Tengah Fenomena Lipstick Effect

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris mengingatkan generasi muda untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan di tengah maraknya fenomena lipstick effect, yakni kecenderungan masyarakat membeli barang-barang konsumtif bernilai kecil dibandingkan mengalokasikan dana untuk aset produktif atau investasi jangka panjang.

Komisi XI Pastikan Sinergi Fiskal-Moneter Solid: Pasar Harus Lihat Realitas, Bukan Narasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menegaskan bahwa tidak ada tenggat waktu khusus bagi Bank Indonesia (BI) untuk mengembalikan nilai tukar rupiah ke level tertentu. Menurutnya, yang terpenting adalah menjaga stabilitas pergerakan rupiah melalui koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal dan moneter.

Pelemahan Rupiah Momentum Perkuat Industri Domestik dan Kurangi Ketergantungan Impor

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat harus menjadi momentum untuk memperkuat industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai langkah tersebut penting untuk memperkokoh fondasi ekonomi nasional sekaligus menjaga stabilitas di tengah gejolak pasar global.

Kamrussamad: Penguatan Local Currency Settlement Dapat Redam Tekanan Dolar terhadap Rupiah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pelemahan nilai tukar rupiah yang belakangan terjadi dinilai tidak bisa hanya disikapi melalui langkah jangka pendek di sektor moneter. Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai tekanan terhadap rupiah merupakan dampak dari struktur ekonomi nasional yang selama dua dekade terakhir masih bergantung pada pembiayaan luar negeri berbasis valuta asing (valas).

Seluruh Fraksi DPR Setujui KEM-PPKF 2027 dengan Sejumlah Catatan Kritis Demi Target Pertumbuhan dan Stabilitas Fiskal Negara

Kepastian Hukum Jadi Kunci Jaga Kepercayaan Investor

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa kepastian hukum dan tata kelola kebijakan yang baik menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor di tengah dinamika pasar keuangan dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Pasalnya, investor tidak hanya melihat indikator fundamental ekonomi, tetapi juga mencermati konsistensi kebijakan serta kemampuan pemerintah menciptakan iklim usaha yang memberikan rasa aman bagi pelaku ekonomi.