Ekonomi dan Keuangan

1223 artikel ditemukan

Harris Turino: OJK Perlu Perkuat Sistem Early Warning terhadap Penipuan Keuangan Digital

Ekonomi dan Keuangan18 Juni 2026

Harris Turino: OJK Perlu Perkuat Sistem Early Warning terhadap Penipuan Keuangan Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta – Sistem peringatan dini (early warning system) terhadap berbagai bentuk penipuan keuangan digital perlu terus diperkuat seiring pesatnya perkembangan teknologi di sektor jasa keuangan. Selain memberikan kemudahan dalam transaksi dan investasi, digitalisasi juga membuka ruang bagi munculnya berbagai modus kejahatan baru yang berpotensi merugikan masyarakat.

18 Juni 2026

Misbakhun Sebut OJK Proyeksikan Penerimaan 9,26 Triliun di 2027

Ekonomi dan Keuangan18 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Misbakhun Sebut OJK Proyeksikan Penerimaan 9,26 Triliun di 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan penerimaan sebesar Rp9,26 triliun pada tahun 2027. Proyeksi tersebut menjadi salah satu dasar pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK Tahun 2027 yang dibahas Komisi XI DPR RI bersama OJK.

LKPP Diminta Lebih Proaktif Deteksi Anomali Harga Pengadaan Pemerintah

Ekonomi dan Keuangan18 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

LKPP Diminta Lebih Proaktif Deteksi Anomali Harga Pengadaan Pemerintah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Habib Idrus Salim Aljufri menegaskan bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) harus mengambil peran lebih aktif dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya anomali harga dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, sebagai lembaga yang memiliki mandat mengembangkan dan mengawasi kebijakan pengadaan nasional, LKPP seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan sebelum menjadi persoalan publik.

Legislator Dorong Penguatan Anggaran Pengawasan BPKP dan LKPP

Ekonomi dan Keuangan17 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Legislator Dorong Penguatan Anggaran Pengawasan BPKP dan LKPP

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Didik Haryadi, menilai peran pengawasan yang dijalankan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) semakin strategis di tengah bertambahnya tugas pemerintah dalam mengawal berbagai program prioritas nasional. Karena itu, ia mendorong agar alokasi anggaran yang berkaitan langsung dengan fungsi pengawasan diperkuat agar mampu menjawab tantangan yang semakin kompleks.

Dolfie Dorong DJP Sajikan Data Klaster Penghasilan untuk Ukur Kesejahteraan Masyarakat

Ekonomi dan Keuangan17 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dolfie Dorong DJP Sajikan Data Klaster Penghasilan untuk Ukur Kesejahteraan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyusun dan menyajikan data klaster penghasilan masyarakat Indonesia guna memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat dan efektivitas pertumbuhan ekonomi nasional.

Komisi XI Setujui Pagu Indikatif Kemenkeu Tahun 2027

Ekonomi dan Keuangan17 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Setujui Pagu Indikatif Kemenkeu Tahun 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49,8 triliun. Persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan strategis yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas belanja negara, penguatan kinerja fiskal, serta penyusunan indikator program yang lebih terukur.

Dorong Reformasi Pajak Digital dan Keadilan Pajak bagi Perusahaan Global

Ekonomi dan Keuangan17 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dorong Reformasi Pajak Digital dan Keadilan Pajak bagi Perusahaan Global

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan reformasi perpajakan yang lebih progresif dengan menjangkau sektor-sektor ekonomi yang selama ini belum tergarap secara optimal, termasuk ekonomi digital. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memperluas basis penerimaan negara sekaligus mewujudkan keadilan pajak di tengah semakin besarnya aktivitas ekonomi digital di Indonesia.

Keberhasilan Kinerja APBN Harus Diukur dari Dampak Nyata di Masyarakat

Ekonomi dan Keuangan17 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Keberhasilan Kinerja APBN Harus Diukur dari Dampak Nyata di Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Di tengah besarnya kebutuhan anggaran pembangunan, Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai pemerintah perlu memberi perhatian lebih pada kualitas belanja negara dan optimalisasi aset negara. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan APBN tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan anggaran, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat serta kemampuan aset negara menghasilkan nilai ekonomi.

Komisi XI Buka Pendaftaran dan Pemilihan 2 Calon Anggota BPK

Ekonomi dan Keuangan14 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Buka Pendaftaran dan Pemilihan 2 Calon Anggota BPK

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BPK diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas usul BPK karena meninggal dunia dan telah berakhir masa jabatannya.

Komisi XI - Pemerintah Sepakati KEM-PPKF 2027

Ekonomi dan Keuangan12 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI - Pemerintah Sepakati KEM-PPKF 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, BI dan OJK secara resmi menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027. Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menjelaskan, dalam kesepakatan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2027 ditetapkan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 hingga 6,5 persen.

Pentingnya Pemutakhiran DTSEN Demi Wujudkan Sistem Data Nasional Terintegrasi

Ekonomi dan Keuangan11 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Pentingnya Pemutakhiran DTSEN Demi Wujudkan Sistem Data Nasional Terintegrasi

PARLEMENTARIA, Makassar - Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai bagian dari pembangunan sistem Satu Data Indonesia yang lebih akurat dan terintegrasi.

BAKN Soroti Akurasi DTSEN, Pastikan Subsidi Listrik Tepat Sasaran

Ekonomi dan Keuangan11 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Soroti Akurasi DTSEN, Pastikan Subsidi Listrik Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Makassar — Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo menegaskan pentingnya akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam mendukung penyaluran subsidi listrik yang lebih tepat sasaran kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Andreas pada Parlementaria saat memimpin Kunjungan Kerja BAKN DPR RI terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap DTSEN Penerima Subsidi dan Kompensasi Listrik di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (10/6/2026).