Ekonomi dan Keuangan

1223 artikel ditemukan

Said Abdullah Minta KSSK Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter Jaga Stabilitas Rupiah

Ekonomi dan Keuangan4 Juni 2026

Said Abdullah Minta KSSK Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter Jaga Stabilitas Rupiah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah dan otoritas sektor keuangan memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna merespons pelemahan nilai tukar rupiah yang telah menyentuh level psikologis. Menurutnya, tekanan terhadap rupiah tidak bisa hanya dilihat dari sisi fundamental ekonomi semata.

4 Juni 2026

BAKN Dukung Akselerasi Penyaluran KUR BNI Perkuat Akses Modal UMKM Maluku Utara

Ekonomi dan Keuangan4 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Dukung Akselerasi Penyaluran KUR BNI Perkuat Akses Modal UMKM Maluku Utara

PARLEMENTARIA, Ternate - Penguatan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi perhatian Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dalam tata kelola dan efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Maluku Utara. Melalui kegiatan tersebut, BAKN menghadirkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI sebagai penyalur KUR, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe serta para pelaku usaha penerima manfaat untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi program di lapangan.

Komisi XI Soroti Dampak Konsolidasi Perbankan pada Implementasi UU P2SK

Ekonomi dan Keuangan4 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Soroti Dampak Konsolidasi Perbankan pada Implementasi UU P2SK

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyoroti dampak konsolidasi perbankan nasional dalam implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Ia menilai kebijakan konsolidasi perlu dikaji secara komprehensif agar tidak hanya berfokus pada aspek permodalan, tetapi juga memperhatikan karakteristik dan peran masing-masing kelompok perbankan.

DPR RI Buka Pendaftaran, Seleksi, dan Pemilihan Anggota Badan Supervisi OJK

Ekonomi dan Keuangan4 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

DPR RI Buka Pendaftaran, Seleksi, dan Pemilihan Anggota Badan Supervisi OJK

PARLEMENTARIA, Jakarta - Berdasarkan surat dari Ketua Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-21/BSOJK.01/2026 tanggal 8 April 2026 Perihal Penyampaian Surat Pengunduran Diri Sdr. Hernawan Bekti Sasongko selaku Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK), sehingga terjadi kekosongan 1 (satu) orang Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK).

Revisi UU P2SK Buka Jalan Penghapusan Utang UMKM agar Kembali Produktif

Ekonomi dan Keuangan4 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Revisi UU P2SK Buka Jalan Penghapusan Utang UMKM agar Kembali Produktif

PARLEMENTARIA, Jakarta – Revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) diharapkan menjadi solusi bagi ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini terhadap ambat akibat beban utang yang sulit diselesaikan. Melalui perubahan regulasi tersebut, DPR RI dan pemerintah memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk pelaksanaan penghapusbukuan dan hapus tagih utang UMKM.

Komisi XI dan Pemerintah Sepakat RUU P2SK Siap Dibawa ke Paripurna

Ekonomi dan Keuangan4 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI dan Pemerintah Sepakat RUU P2SK Siap Dibawa ke Paripurna

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI. Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri PAN-RB, Menteri Hukum, dan Menteri Sekretaris Negara, setelah seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhir mini dan menyatakan persetujuannya terhadap hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja).

Didik Haryadi: Penyempurnaan UU P2SK Harus Jaga Keseimbangan Industri

Ekonomi dan Keuangan4 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Didik Haryadi: Penyempurnaan UU P2SK Harus Jaga Keseimbangan Industri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menegaskan penyempurnaan regulasi dalam kerangka Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) harus mampu menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pelaku industri jasa keuangan. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja P2SK Komisi XI DPR RI bersama Perbarindo, Perbanas, Himbara, dan Asbanda.

Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, BAKN Soroti Tingginya SiLPA

Ekonomi dan Keuangan4 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, BAKN Soroti Tingginya SiLPA

PARLEMENTARIA, Ternate - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mengungkapkan sejumlah temuan penting dalam penelaahan sinkronisasi dan harmonisasi siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kali ini dilakukan melalui uji petik di Provinsi Maluku Utara.

Kejar Pertumbuhan Delapan Persen, Sektor Ekonomi Digital Dapat Perkuat Penerimaan Negara

Ekonomi dan Keuangan31 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Kejar Pertumbuhan Delapan Persen, Sektor Ekonomi Digital Dapat Perkuat Penerimaan Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, menyatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto memerlukan dukungan kapasitas fiskal yang kuat. Saat ini, rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih tertahan di kisaran 12 persen, yang menempatkannya sebagai salah satu yang terendah di antara negara-negara anggota G20.

APBN Tak Cukup Dongkrak Ekonomi, Swasta Harus Diberi Ruang Tumbuh

Ekonomi dan Keuangan30 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

APBN Tak Cukup Dongkrak Ekonomi, Swasta Harus Diberi Ruang Tumbuh

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Firman Soebagyo, menilai sejumlah kebijakan pemerintah belakangan ini berpotensi mematikan ruang gerak sektor swasta yang selama ini berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, pembangunan dan target pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan tercapai apabila pemerintah hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Misbakhun Soroti Disorientasi Mandat LPEI: Harus Kembali Jadi Motor Pembiayaan Ekspor Nasional

Ekonomi dan Keuangan26 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Misbakhun Soroti Disorientasi Mandat LPEI: Harus Kembali Jadi Motor Pembiayaan Ekspor Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti arah kebijakan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang dinilai mulai melenceng dari mandat awal pembentukannya. Diketahui, LPEI merupakan lembaga pembiayaan strategis untuk mendorong ekspor nasional.

Puteri Komarudin Dorong Penguatan Sinergi SMV Kementerian Keuangan

Ekonomi dan Keuangan26 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Puteri Komarudin Dorong Penguatan Sinergi SMV Kementerian Keuangan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan terus memperkuat sinergi dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk mendukung pembangunan daerah. Komitmen ini ditunjukkan dengan kolaborasi antara PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dengan PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Geo Dipa Energi yang melakukan program peningkatan kualitas rumah pada daerah kumuh di Kota Surakarta, Jawa Tengah.