Ekonomi dan Keuangan

Harris Turino: OJK Perlu Perkuat Edukasi, Demi Berantas Pinjol

PARLEMENTARIA, Jakarta — Maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal masih menjadi perhatian serius. Meski Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menutup hampir seribu platform pinjaman ilegal, praktik serupa terus bermunculan dan dinilai semakin meresahkan masyarakat. Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino pun mendorong penguatan edukasi publik dan langkah yang lebih tegas untuk menekan laju pertumbuhan pinjol ilegal yang menawarkan bunga tinggi serta menerapkan pola penagihan yang tidak manusiawi.

Komisi XI Seleksi Anggota BS OJK untuk Perkuat Pengawasan Sektor Keuangan

Komisi XI Seleksi Anggota BS OJK untuk Perkuat Pengawasan Sektor Keuangan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XI DPR RI menyeleksi calon terbaik untuk mengisi satu kursi Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan uji kelayakan serta kepatutan (fit and proper test), Kamis. Seleksi ini menjadi krusial mengingat BS OJK memiliki peran penting dalam mendukung fungsi pengawasan DPR RI terhadap OJK, terlebih setelah penguatan kewenangan OJK melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Dede Yusuf Apresiasi Relaksasi Belanja Pegawai Daerah dalam Kebijakan TKD 2027

Dede Yusuf Apresiasi Relaksasi Belanja Pegawai Daerah dalam Kebijakan TKD 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dede Yusuf, mengapresiasi langkah pemerintah yang membuka ruang relaksasi terhadap ketentuan belanja pegawai pemerintah daerah dalam kerangka kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2027.

Penyesuaian TKD Harus Diimbangi Pelaksanaan Program Daerah Lewat Pemerintah Pusat

Penyesuaian TKD Harus Diimbangi Pelaksanaan Program Daerah Lewat Pemerintah Pusat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah perlu dipahami secara utuh. Menurutnya, berkurangnya sebagian alokasi transfer tidak serta-merta berarti berkurangnya dukungan anggaran bagi daerah, karena sejumlah program kini dieksekusi langsung oleh pemerintah pusat di daerah.

Pengungkapan Kasus Penyekapan YTR Hasil Kerja Sinergi Aparat dan Empati Masyarakat

Pengungkapan Kasus Penyekapan YTR Hasil Kerja Sinergi Aparat dan Empati Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran Kepolisian Daerah Jawa Barat yang telah menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR (29) di Kabupaten Bandung, baru-baru ini.

Charles Meikyansah: Stimulus Rp26,34 Triliun Jaga Daya Tahan Ekonomi Rakyat

Charles Meikyansah: Stimulus Rp26,34 Triliun Jaga Daya Tahan Ekonomi Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah mengapresiasi langkah pemerintah yang meluncurkan paket stimulus ekonomi semester II tahun 2026 senilai Rp26,34 triliun. Pasalnya, kebijakan tersebut menjadi instrumen penting untuk menjaga daya tahan ekonomi masyarakat di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung.

BAKN Soroti Efektivitas KUR Perkuat Ekosistem Pembiayaan di Daerah

BAKN Soroti Efektivitas KUR Perkuat Ekosistem Pembiayaan di Daerah

PARLEMENTARIA, Palembang - Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya dalam mendorong peningkatan kelas pelaku usaha dan penguatan ekonomi daerah. Ia menilai kinerja Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan yang dinilai termasuk terbaik dalam penyaluran KUR.

Legislator Soroti Rendahnya Serapan Anggaran LPS Pasca Perluasan Mandat UU P2SK

Legislator Soroti Rendahnya Serapan Anggaran LPS Pasca Perluasan Mandat UU P2SK

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rendahnya serapan sejumlah pos anggaran serta kesiapan SDM Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menghadapi perluasan mandat pasca-Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi sorotan. Hal tersebut mengemuka pada rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisioner LPS terkait revisi anggaran tahun 2026.

Kamrussamad Minta LPS Ukur Dampak Program Literasi Keuangan Secara Terukur

Kamrussamad Minta LPS Ukur Dampak Program Literasi Keuangan Secara Terukur

PARLEMENTARIA, Jakarta — Efektivitas program literasi dan inklusi keuangan yang dijalankan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Ketua Dewan Komisioner LPS beserta jajaran terkait revisi anggaran tahun 2026. Komisi XI meminta LPS menetapkan indikator kinerja utama (KPI) yang terukur agar setiap program yang didanai anggaran negara dapat dievaluasi manfaat dan dampaknya bagi masyarakat.

Dorong Transparansi IKU dan Target Program Strategis LPS

Dorong Transparansi IKU dan Target Program Strategis LPS

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kejelasan indikator kinerja utama (IKU) dan target capaian program strategis menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terkait revisi anggaran tahun 2026. Komisi XI menilai sejumlah capaian kinerja yang melampaui 100 persen perlu dijelaskan dasar perhitungannya, sekaligus meminta LPS memaparkan ukuran keberhasilan dari berbagai program prioritas yang tengah dijalankan.

Sari Yuliati Kawal Akselerasi Infrastruktur Irigasi di Lombok