
Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan saat Rapat Koordinasi Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).|Foto: Mares/jk
PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2027 harus berorientasi pada kebutuhan dan dampak regulasi bagi masyarakat. Karena itu, penentuan rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar prioritas perlu memperhatikan kebutuhan pembaruan hukum, baik melalui revisi undang-undang yang telah berlaku maupun pembentukan regulasi baru.
Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menjelaskan, setiap undang-undang yang dibentuk harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan regulasi tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan administratif atau melengkapi sistem hukum, tetapi juga harus menghadirkan keadilan dan kemaslahatan.
“Pada intinya setiap undang-undang itu harus berdampak pada masyarakat,” ujar Bob Hasan kepada Parlementaria usai Rapat Koordinasi Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian Baleg dalam menyusun agenda legislasi adalah mengevaluasi undang-undang yang telah berlaku. Apabila regulasi yang ada belum mampu menjawab persoalan hukum atau belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, maka revisi diperlukan untuk memperbaiki pengaturannya.
“Revisi itu adalah untuk bagaimana adanya sistem undang-undang tersebut, sahnya undang-undang tersebut, tetapi tidak ada pencapaian rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Itu berarti ada kekosongan hukum di situ,” jelas politisi dari Fraksi Partai Gerindra itu.
Selain mengevaluasi dan merevisi undang-undang yang sudah ada, Bob Hasan menyebut pembentukan regulasi baru dari awal juga menjadi bagian penting dalam penyusunan Prolegnas 2027. Pembentukan undang-undang baru diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan hukum yang belum memiliki pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Selain itu pun juga ada undang-undang yang baru atau non-existing yang dimulai dari nol itu juga menjadi penting,” tutur legislator dari dapil Lampung II itu.
Untuk mendukung pencapaian agenda legislasi tersebut, Baleg juga menyiapkan pembaruan tata cara pembentukan undang-undang melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang. Salah satu mekanisme yang dimuat di dalamnya adalah Fast Track Legislation atau pembentukan undang-undang melalui jalur cepat.
Bob Hasan menegaskan, mekanisme tersebut tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan partisipasi publik. Menurutnya, percepatan pembentukan undang-undang tetap harus menjamin keterbukaan sejak tahap penyusunan, pembahasan, hingga penyelesaian.
“Fast Track Legislation pada intinya tidak menghilangkan, mengenyampingkan tentang partisipasi publik atau partisipasi publik yang bermakna,” ungkapnya.
Ia menambahkan, masyarakat tetap memiliki ruang untuk memberikan pandangan terhadap materi muatan, pasal, dan norma yang dirumuskan dalam rancangan undang-undang. Bahkan, penghimpunan pendapat publik dapat dilakukan sebelum proses pembentukan undang-undang dimulai.
“Yang terpenting adalah bahwa keterbukaan. Keterbukaan dalam konteks penyusunan, pembahasan sampai dengan penyelesaian undang-undang,” tegasnya.
Melalui penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2027, Baleg bersama komisi dan fraksi di DPR diharapkan dapat menetapkan agenda legislasi yang tidak hanya memperhatikan kebutuhan pembentukan regulasi, tetapi juga manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Dengan demikian, pembaruan hukum melalui revisi maupun pembentukan undang-undang baru dapat diarahkan untuk menjawab persoalan hukum sekaligus memperkuat pencapaian keadilan dan kemaslahatan. (fa/rdn)