//
Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania bersama Tim melakukan kunjungan Kerja spesitik ke Pura Luhur Poten, Probolinggo, Jawa Timur.|Foto: Wilga/Mahendra
PARLEMENTARIA, Probolinggo – Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania menyampaikan bahwa bantuan revitalisasi rumah ibadah menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat Hindu Tengger di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kenyamanan masyarakat dalam menjalankan kegiatan peribadatan.
Hal itu disampaikan Dini usai mengikuti Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VIII DPR RI ke Komunitas Hindu Tengger di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Kamis (3/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Tim Kunker Komisi VIII turut menyaksikan penyerahan bantuan pembangunan Pura Kawitan Tengger Widya Dharma senilai Rp100 juta. Bantuan berasal dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI dan penyerahannya diwakilkan kepada Komisi VIII DPR RI bersama Kanwil Kemenag Jawa Timur.
“Tadi kami mengantar bantuan revitalisasi pura. Katanya sih satu-satunya yang mendapatkan bantuan yaitu di Kabupaten Pasuruan. Saya tidak ingat puranya apa, yang pasti ini akan digunakan untuk merevitalisasi,” ujar Politisi Fraksi NasDem itu.
Ia mengatakan, bantuan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan perbaikan sarana pura, termasuk pembangunan fondasi dan fasilitas lainnya sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan lebih nyaman. “Tadi sudah disampaikan juga oleh pemiliknya bahwa nanti akan dibuat fondasi dan lain sebagainya untuk kenyamanan beribadah,” kata Legislator Dapil Jatim II ini.
Selain persoalan sarana peribadatan, Dini mengungkapkan bahwa masyarakat Hindu Tengger turut menyampaikan aspirasi terkait keterbatasan guru agama Hindu. Kondisi tersebut terjadi karena sejumlah guru memasuki masa pensiun, tetapi belum seluruhnya mendapatkan pengganti. “Salah satu aspirasinya adalah kesulitan guru Hindu. Keterbatasan guru Hindu karena ada yang beberapa pensiun dan tidak tergantikan,” jelasnya.
Menurut Dini, kebutuhan tersebut perlu mendapat perhatian agar kegiatan pendidikan agama Hindu di sekolah-sekolah di wilayah Tengger dapat berjalan optimal. Ia menyebut terdapat sejumlah sekolah yang masih mengalami kekosongan formasi guru agama Hindu.
“Tadi juga disampaikan beberapa sekolah yang masih kosong, formasi gurunya nanti akan kami upayakan untuk bisa terisi,” tegasnya.
Dini juga menyoroti aspirasi masyarakat mengenai keterbatasan akses mahasiswa Hindu Tengger terhadap program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Menurutnya, minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi cukup besar, tetapi masih terkendala keterbatasan dukungan pembiayaan.
“Banyak minat untuk belajar, banyak minat untuk melanjutkan kuliah, namun ada keterbatasan. Di sini saya menawarkan kepada masyarakat, baik di Kabupaten Probolinggo maupun Kabupaten Pasuruan, masyarakat Hindu Tengger untuk bisa mengakses, bisa melalui saya, bisa melalui teman-teman juga,” ujarnya.
Dini memastikan aspirasi tersebut akan diperjuangkan agar masyarakat Hindu Tengger memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh bantuan pendidikan. Ia berharap program dukungan pendidikan dapat semakin menjangkau mahasiswa dari komunitas Hindu Tengger yang membutuhkan. “Insyaallah nanti akan kami perjuangkan untuk bisa mendapatkannya,” katanya. (we/aha)
