//
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV ke Taman Nasional Way Kambas di Lampung Timur, Lampung.|Foto: Astri/Mahendra
PARLEMENTARIA, Lampung – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendorong perubahan pola penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung, dengan lebih mengutamakan pencegahan dan deteksi dini. Menurutnya, pengendalian karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman setelah kebakaran terjadi, tetapi harus dilakukan sejak potensi kebakaran dapat diantisipasi.
“Hari ini kita lihat langsung. Prinsipnya harus kita balik. Jangan 'padam setelah terjadi', tapi 'cegah duluan'. Karena mencegah itu jauh lebih murah, lebih cepat, dan menyelamatkan nyawa satwa dan manusia,” tegas Firman saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke TNWK, Lampung Timur, Lampung, Kamis (3/9/2026).
Firman menilai penguatan pencegahan penting mengingat Way Kambas merupakan kawasan konservasi yang menjadi habitat berbagai satwa dilindungi, seperti gajah, badak Sumatera, dan harimau Sumatera. Karena itu, sistem pengendalian karhutla harus mampu melindungi kawasan sekaligus mencegah kebakaran mengancam keselamatan satwa dan masyarakat di sekitar taman nasional.
Menurutnya, terdapat sejumlah pembelajaran dari sistem penanganan karhutla di negara lain yang dapat disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Dalam konteks Way Kambas, ia menekankan tiga langkah yang perlu berjalan berkesinambungan, yakni mencegah kebakaran sejak awal, mendeteksi titik api dengan cepat, serta mengerahkan kekuatan secara bersama ketika kebakaran terjadi.
“Kuncinya cuma tiga: cegah duluan, deteksi cepat, dan bergerak bareng. Ini yang harus segera kita terapkan di Way Kambas,” ujarnya.
Untuk memperkuat pencegahan, ia mendorong peningkatan edukasi kepada masyarakat di desa penyangga serta penguatan upaya pencegahan di kawasan taman nasional. Sementara pada aspek deteksi dini, pemanfaatan kamera pemantau dan drone dinilai dapat membantu menemukan titik api lebih cepat sehingga penanganan dapat segera dilakukan.
Selain pencegahan dan deteksi dini, dirinya meminta pengelola TNWK memperhatikan kesiapan penyelamatan satwa apabila terjadi karhutla. Ketersediaan jalur evakuasi satwa, embung air di zona inti, serta standar operasional prosedur (SOP) penyelamatan dinilai perlu dipastikan sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi kebakaran.
“Way Kambas ini ASEAN Heritage Park. Ini rumah terakhir Badak Sumatera. Kalau Way Kambas terbakar, kita kehilangan warisan dunia. Negara wajib hadir penuh di sini,” katanya.
Firman menambahkan, Komisi IV DPR RI akan mengawal kebutuhan penguatan sarana dan prasarana pencegahan serta deteksi dini karhutla di TNWK. Dukungan tersebut, menurutnya, perlu dipastikan dalam pembahasan anggaran agar pengendalian karhutla tidak hanya bersifat responsif, tetapi mampu mencegah kebakaran sejak awal. (als/um)
