Tembus Titik Api Lewat Sungai dan Modifikasi Cuaca, Komisi V Minta Negara Optimal Atasi Karhutla

PARLEMENTARIA, Kubu Raya — Anggota Komisi V DPR RI menyoroti pentingnya langkah komprehensif dalam menghadapi darurat bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat. Sinergi lintas sektor, penyediaan fasilitas penunjang, serta optimalisasi teknologi cuaca dinilai mendesak untuk meredam eskalasi titik api di lapangan.

Anggota Komisi V DPR RI dari fraksi Nasdem, Mori Hanafi, mengungkapkan bahwa upaya pemadaman di lapangan menghadapi tantangan berat, terutama terkait mobilitas transportasi darat dan udara. Menurutnya, pemadaman jalur darat sangat mengandalkan akses sungai karena jalur darat konvensional sulit ditembus. Sementara itu, operasional udara juga harus menyesuaikan standar keselamatan penerbangan akibat jarak pandang (visibility) yang terbatas.

“Pemadaman lewat darat memang tak bisa ditembus, sehingga kita mengandalkan jalur sungai. Sementara itu, transportasi udara juga sempat terganggu karena jarak pandang yang belum memenuhi standar minimum keselamatan penerbangan," ungkapnya.

Mori menambahkan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sangat krusial dan ampuh untuk membantu pemadaman, meskipun prosesnya membutuhkan waktu penyesuaian beberapa hari. Ia berharap upaya gabungan tersebut dapat segera membuahkan hasil dalam waktu dekat agar situasi kembali terkendali.

"Modifikasi cuaca itu sangat penting juga. Itu juga adalah salah satu upaya pemadaman yang baik dan ampuh, tapi memang saat ini itu bukan hal yang mudah karena membutuhkan waktu. Apapun itu mudah-mudahan, kita berdoa semua jalur-jalur pemadaman api ini bisa berjalan dengan baik. " jelasnya

Mitigasi Khusus

Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Erna Sari Dewi, menekankan perlunya langkah taktis dan gerak cepat dari pemerintah, khususnya dalam penanganan karakteristik lahan gambut di Pontianak dan sekitarnya yang kerap menjadi pemicu meluasnya titik api.

"Jadi, saya menginginkan bahwa pemerintah harus melakukan gerak cepat. Kita berharap para ahli hidro gambut diturunkan untuk mencari titik-titik mana yang kemudian bisa menjadi pemicu api (titik rawan)," ujar legislator Dapil Bengkulu tersebut.

Ia juga mengusulkan adanya pembangunan infrastruktur pendukung jangka panjang untuk menjaga kelembaban tanah guna mencegah kebakaran berulang. "Atau kalau perlu dibikin jaringan-jaringan irigasi air tanah di beberapa titik rawan api ya, ini untuk melembapkan kembali tanah gambut ini, sehingga itu bisa memitigasi terjadinya kebakaran yang meluas," tambah Erna.

Peralatan yang Memadai

Menyikapi tantangan penanganan bencana tersebut, Anggota Komisi V DPR RI dari fraksi PKS, Abdul Hadi, menegaskan bahwa negara harus hadir secara maksimal, terutama mengingat keterbatasan personel dari mitra kerja seperti Basarnas di tengah tingginya frekuensi bencana.

"Terkait masalah kebakaran hutan, kami dari Komisi V bermitra dengan Basarnas. Dengan keterbatasan personil di tengah banyaknya bencana, kita harus kerjasama untuk menyelesaikan masalah ini. Negara harus menghadirkan peran-peran terutama dari sisi peralatan," ujar Abdul Hadi.

Selain dukungan perangkat dari negara, Abdul Hadi juga mengingatkan pentingnya partisipasi aktif warga serta sinergi bersama lembaga terkait guna mencegah terulangnya pembukaan lahan secara sembarangan.

"Tetapi jangan sampai tidak melibatkan masyarakat, karena ini sangat masif dan masyarakat harus dilibatkan, dan membudayakan masyarakat juga menjadi penting juga agar tidak juga sembarangan dalam terjadinya pembakaran hutan dan segala macamnya. Dan kami Komisi V ini mendorong agar kegiatan BMKG dalam melahirkan hujan buatan karena itu menjadi penting (mengatasi karhutla)," pungkasnya. (hvt,zn,aps/aha)