Iklim Investasi di Pati Harus Terjaga dan Beri Ruang Masyarakat untuk Peroleh Kesejahteraan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, menyoroti maraknya investor yang disebut membatalkan rencana investasinya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kondisi tersebut dinilai tidak boleh dibiarkan karena berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di kawasan pesisir.

Sari menilai iklim investasi harus dijaga agar tetap sehat, objektif, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi dari masuknya investasi.

Menurutnya, persoalan menjadi serius ketika pemberitaan mengenai masyarakat pesisir dan nelayan dibangun secara negatif oleh kelompok tertentu, sehingga membentuk persepsi buruk terhadap suatu wilayah. Jika persepsi tersebut kemudian memengaruhi keputusan investor, masyarakat justru menjadi pihak yang paling dirugikan.

“Jangan sampai karena framing pemberitaan yang negatif kemudian investor takut masuk. Yang dirugikan pada akhirnya bukan hanya pemerintah daerah, tetapi masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku ekonomi di kawasan pesisir,” ucapnya dalam pertemuan Pimpinan DPR RI dengan ormas masyarakat Pati, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/08/2026). 

Legislator daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat II itu menilai kritik terhadap kebijakan maupun rencana investasi merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kritik harus disampaikan berdasarkan data, fakta, dan kepentingan masyarakat luas, bukan dengan membangun narasi yang berpotensi mematikan peluang ekonomi daerah.

Ia pun menegaskan kawasan pesisir Pati memiliki potensi ekonomi yang besar. Karena itu, potensi tersebut semestinya dikembangkan melalui investasi yang sehat, berkelanjutan, serta tetap memperhatikan kepentingan nelayan dan masyarakat sekitar.

“Kalau investor datang tentu harus ada aturan yang jelas. Lingkungan harus dijaga, nelayan harus dilindungi, dan masyarakat lokal harus mendapatkan manfaat. Tetapi, jangan kemudian seluruh investasi dipukul rata sebagai sesuatu yang buruk,” ujar Pimpinan DPR RI Koordinator Ekonomi dan Keuangan itu.

Ditambahkan Politisi Partai Golkar tersebut bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari titik temu antara kepentingan investasi, perlindungan masyarakat pesisir, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, konflik kepentingan dapat diminimalkan tanpa mengorbankan kesempatan daerah untuk tumbuh.

Ia juga meminta agar informasi mengenai kondisi masyarakat dan investasi di Pati disampaikan secara proporsional. Pemerintah, media, akademisi, maupun kelompok masyarakat sipil dinilai memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan publik memperoleh informasi yang utuh.

“Jangan sampai ada kepentingan kelompok kecil yang kemudian membuat framing seolah-olah kondisi di lapangan sangat buruk, sehingga investor akhirnya mundur. Kalau investasi batal masyarakat Pati akan kehilangan potensi - potensi yang ada disana," Tegasnya. 

Sari berpandangan peningkatan investasi di kawasan pesisir harus diarahkan untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Nelayan tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan, tetapi harus menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang mendapatkan manfaat langsung.

Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat komunikasi dengan calon investor sekaligus membuka ruang dialog dengan kelompok nelayan. Transparansi mengenai dampak investasi, skema perlindungan nelayan, hingga manfaat ekonomi yang akan diterima masyarakat harus dijelaskan sejak awal.

“Yang kita butuhkan bukan investasi yang mengorbankan masyarakat. Tetapi investasi yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, membangun infrastruktur, dan menciptakan nilai ekonomi baru. Itu yang harus kita dorong,” Pungkasnya. 

Iapun menegaskan, jangan sampai kawasan pesisir Pati tertinggal hanya karena persoalan persepsi dan perang narasi. Menurutnya, kepentingan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok tertentu.

“Jangan sampai masyarakat pesisir menjadi korban dua kali. Pertama, mereka menghadapi keterbatasan ekonomi. Kedua, ketika ada peluang investasi untuk meningkatkan kesejahteraan justru peluang itu hilang karena informasi yang tidak proporsional,” tutupnya. (azk/rdn)