Lasarus: Jangan Tunggu Anggaran, Penanganan Darurat Bencana NTT Harus Segera Jalan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta penanganan darurat bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak terhambat persoalan ketersediaan anggaran. Ia menegaskan Menteri Pekerjaan Umum (PU) dapat menggunakan anggaran yang tersedia untuk segera membuka akses dan memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.

Lebih lanjut Lasarus menegaskan, Menteri PU tidak perlu ragu mengambil langkah yang diperlukan dalam kondisi darurat. Bahkan, jika kebutuhan penanganan di lapangan melebihi alokasi awal sekitar Rp100 miliar, Menteri PU dipersilakan menggunakan anggaran tambahan sesuai kebutuhan.

“Kalaupun harus mengambil dana lebih dari Rp100 miliar pun, Bapak lakukan saja di sana. Agar penanganan kebutuhan darurat di NTT bisa dilakukan dengan segera,” kata Lasarus dalam Raker dan RDP Komisi V soal pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) APBN TA. 2025 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026). 

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Menteri PU menjelaskan bahwa pihaknya untuk sementara menggunakan dana yang sudah tersedia untuk menangani kebutuhan darurat di NTT. Menurut Menteri PU, berdasarkan penjelasan Kementerian Keuangan, kebutuhan tersebut semestinya dibiayai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Namun, keterbatasan anggaran di BNPB membuat pemerintah perlu mengambil langkah alternatif agar penanganan di lapangan tidak semakin terkendala. Karena itu, Kementerian PU memilih menggunakan anggaran yang tersedia terlebih dahulu..

Lasarus menilai, keputusan untuk segera bergerak penting mengingat kondisi penanganan bencana di NTT masih menghadapi tantangan berat. Sebab Komisi V DPR RI memperoleh informasi bahwa terdapat sejumlah wilayah yang hingga kini belum dapat diakses. Kondisi tersebut berpotensi menghambat distribusi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Masih cukup berat, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menangani bencana di NTT. Bahkan ada beberapa daerah masih belum bisa diakses. Sedangkan belum bisa diakses, berarti bantuan belum bisa datang,” ujar legislator dati Fraksi PDI Perjuangan tersebut. 

Selain persoalan akses, Lasarus turut memberikan masukan mengenai pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak. Ia mengusulkan agar pemerintah dapat mempertimbangkan pembangunan sumur bor sederhana sebagai solusi cepat, sebagaimana pengalaman penanganan bencana yang ditemuinya di Sumatera.

Menurutnya, dalam situasi darurat, pembangunan sumber air tidak harus selalu menunggu pembangunan dengan skala besar. Hal terpenting adalah masyarakat dapat segera memperoleh akses terhadap air.

“Yang penting air bisa ditemukan. Itu menurut saya bisa. Saya pengalaman kalau di tempat saya di Kalimantan, kita bisa dengan alat yang sederhana itu satu-dua hari itu, qsatu sumur sudah bisa jadi,” kata Lasarus.

Ia berharap pendekatan serupa dapat dipertimbangkan di wilayah terdampak di NTT apabila sesuai dengan kondisi lapangan. Menurutnya, solusi sederhana dan cepat dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sembari pemerintah melakukan penanganan dan pembangunan yang lebih permanen.

Lasarus kembali menegaskan bahwa Komisi V DPR RI mendukung langkah Menteri PU dalam menangani kondisi darurat tersebut. Ia meminta persoalan keterbatasan anggaran antarlembaga tidak menjadi alasan untuk menunda penanganan masyarakat terdampak.

“Daripada kita saling tunggu, Bapak tanya juga BNPB, duitnya juga tidak ada. Siapa yang mesti memperbaiki situasi yang dalam keadaan darurat ini? Jadi monggo, Pak, kami support,” pungkasnya. (ujm/we)