//
Banjir Jabotabek Dinilai Belum Tertangani, Syaiful Huda Desak Perencanaan Terintegrasi
Diterbitkan
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, dalam Rapat Dengar Pertemuan (RDP) Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum di Ruang Rapat Komisi V, Kompleks Parlemen, Jakarta.|Foto: Oji/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyoroti persoalan krusial dalam perencanaan infrastruktur wilayah di Indonesia, khususnya di kawasan megapolitan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi). Dalam Rapat Dengar Pertemuan (RDP) Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum di Ruang Rapat Komisi V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026), Syaiful Huda menilai perencanaan infrastruktur di dapilnya masih jauh dari kata terintegrasi.
Syaiful Huda secara khusus menyoroti masalah banjir yang hingga kini masih menjadi persoalan menahun di wilayah tersebut. Ia mendesak KemenPU untuk memprioritaskan penyelesaian isu banjir sebagai agenda pokok pembangunan.
"Menyangkut soal isu penanggulangan bencana banjir. Sampai hari ini berpuluh-puluh tahun, tak tertangani dengan baik sampai hari ini. Menurut saya kita perlu cicil agenda di wilayah Jabotabek ini, isu-isu pokoknya bisa kita tuntaskan ke depan. Paling tidak isu menyangkut soal penanganan banjir, yang sudah hampir seumur bangsa ini berdiri sampai hari ini tidak tertangani dengan baik," ungkapnya.
Selain masalah perencanaan, Legislator Dapil Jawa Barat VII juga memberikan catatan terkait backlog anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum. Ia menekankan bahwa kekurangan anggaran selama dua tahun terakhir harus menjadi acuan bagi kementerian untuk melakukan upaya ekstra agar kinerja tidak terhambat.
"Saya khawatir betul dengan potensi pengawasan yang tidak maksimal, artinya potensi kita untuk memastikan pekerjaan bisa terlaksana dengan baik tentu akan menjadi kendala," tambah Politisi Fraksi PKB ini.
Terakhir, Huda juga memberi perhatian pada aspek SDM melalui BPSDM. Ia mendorong adanya alokasi anggaran yang maksimal untuk sertifikasi kompetensi para pekerja infrastruktur nasional. Menurutnya, kualitas pembangunan infrastruktur di masa depan sangat bergantung pada keahlian tenaga kerja yang tersertifikasi dengan baik.
"Menyangkut soal isu pentingnya kita mendorong apa yang menjadi concern kita semuanya, menyangkut soal sertifikasi kompetensi para pekerja infrastruktur kita, yang kita berharap ada alokasi yang bisa dimaksimalkan terkait dengan ini," tutupnya. (hvt/we)
