Backlog Anggaran Membengkak, Legislator Khawatir Target Kinerja Kementerian PU Mandek

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (29/6/2026) untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Haryanto, memberikan catatan kritis terkait tingginya backlog anggaran yang berdampak pada target kinerja kementerian. Menyoroti banyaknya target kinerja yang terancam tidak berjalan, Haryanto menyampaikan kekhawatirannya secara langsung di ruang rapat.

"Memang kita ini berkait dengan anggaran yang telah dipaparkan banyak kekurangan. Masih backlog-nya cukup banyak dibandingkan dengan pagu indikatif yang ada. Kita memang ada kekhawatiran manakala alokasi di anggaran ini tidak bisa tercukupi, karena banyak kinerja prosentase target yang direncanakan itu nol, baik yang ada di Sekretariat Jenderal, Irjen maupun juga dari BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)," ungkap Haryanto.

Secara khusus, Legislator Dapil Jawa Tengah III ini menyoroti alokasi anggaran nol rupiah pada fungsi pengawasan di Inspektorat Jenderal, yang dinilai sangat beresiko memunculkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Justru yang saya khawatir itu adalah di pengawasan, karena alokasi anggaran ini nol. Kalau (anggaran) nol pada garda depan dalam rangka mengatasi agar tidak terjadi temuan BPK. Setiap tahun ada temuan BPK di garda terdepan dan Inspektur Jenderal. Kalau anggarannya nol, akan terjadi temuan-temuan BPK. Karena sebelumnya tidak ada antisipasi, tidak ada pengawasan dari dalam. Itu yang perlu kita perhatikan," tegasnya.

Selain masalah pengawasan, Haryanto juga mempertanyakan kelanjutan nasib ribuan mahasiswa di bawah BPSDM akibat belum tersedianya anggaran pendukung. "Kemudian yang BKPSDM, ini kami melihat, karena belum tertampung dengan alokasi anggaran karena masih backlog, ini kan ada khususnya adalah ada pendidikan vokasi. Ada 1.731 mahasiswa politeknik. Ini antisipasinya bagaimana nanti kalau misalnya tidak teralokasi anggaran?" ujarnya.

Menutup pernyataannya, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menegaskan bahwa Komisi V pada dasarnya mendukung penuh penambahan anggaran tersebut, namun menuntut adanya rencana mitigasi yang jelas dari kementerian.

"Oleh karena itu, kita pada dasarnya dari Komisi V ini sangat mendorong sekali terkait dengan penambahan alokasi anggaran yang backlog itu mudah-mudahan nanti bisa tercukupi. Karena terkait dengan pendidikan, ini kan harus bisa tercukupi. Kalau mahasiswa jumlahnya cukup besar, tidak ada alokasi anggaran, tentunya tidak bisa dilaksanakan," tutup Haryanto. (hvt/we)