//
Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto saat Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.|Foto : Mares/Alma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menekankan pentingnya penguatan data dan sinkronisasi antar-kementerian dalam upaya percepatan penurunan stunting. Menurutnya, kebijakan penanganan stunting harus berbasis data yang akurat agar bantuan dapat tepat sasaran kepada kelompok yang paling membutuhkan.
Hal itu disampaikannya usai Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Edy mengapresiasi fokus pemerintah dalam perbaikan gizi dan percepatan penurunan stunting sebagai bagian dari upaya mewujudkan Generasi Emas Indonesia. Namun, ia menilai BKKBN perlu memperkuat dan memperbaiki pengelolaan data penerima manfaat program penanganan stunting.
“Tampaknya BKKBN mengambil datanya justru dari BGN. Mestinya kebalik, BGN yang ambil data dari BKKBN. Karena dia yang punya data, dia sudah mengumpulkan dengan target 84 persen data yang dimiliki keluarga Indonesia,” ujar Edy.
Menurutnya, BKKBN memiliki data yang seharusnya dapat digunakan untuk mengidentifikasi secara rinci kelompok sasaran, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak usia di bawah dua tahun, hingga keluarga berisiko stunting di berbagai wilayah.
Ia menjelaskan, data tersebut kemudian dapat menjadi dasar bagi Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menyalurkan intervensi program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada kelompok yang paling membutuhkan.
“Dari data itu diserahkan kepada BGN untuk kemudian diintervensi melalui SPPG. Kalau itu bisa dilakukan, kami optimis anggaran yang besar di BGN itu akan mendukung BKKBN sebagai leading sector untuk penurunan target stunting,” katanya.
Lebih lanjut, Edy menekankan pentingnya penerapan evidence-based policy dalam upaya penurunan stunting. Menurutnya, setiap kebijakan harus disusun berdasarkan data yang valid dan kondisi nyata di lapangan agar program pemerintah berjalan efektif.
“Jadi saya kira BKKBN dan BGN harus menggunakan namanya evidence-based policy. Seluruh kebijakan itu didukung oleh data dan didukung oleh kondisi real di lapangan. Ini yang perlu perbaikan ke depan, makanya hari ini kami meminta BKKBN untuk merapikan datanya,” ucapnya.
Selain itu, Edy menilai koordinasi antara BKKBN, BGN, dan Kementerian Kesehatan perlu diperkuat agar program penurunan stunting berjalan lebih efektif. Menurutnya, ketiga lembaga tersebut memiliki peran strategis yang harus saling mendukung.
“Maka ke depan ini antara BKKBN, Kemenkes, dan BGN menjadi pilar penting yang harus disinkronkan oleh Komisi IX agar target stunting di 2029 bisa 14 persen,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa penggunaan anggaran yang besar harus diiringi dengan penentuan sasaran yang tepat. Karena itu, penerima manfaat program gizi perlu diprioritaskan bagi keluarga miskin, kelompok rentan, dan masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“B3 (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita non-PAUD) yang memang resiko tinggi, keluarga miskin di daerah 3T, yang memang dia tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisi, itu yang menjadi prioritas antara BKKBN dan BGN ke depan,” pungkasnya. (als/ssb)
