Atasi Pendangkalan Pelabuhan Cirebon, Legislator Dorong Pelindo Mandiri Lakukan Pengerukan Tanpa Bebani APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana mendesak PT Pelindo sebagai pemegang konsesi di Pelabuhan Cirebon untuk proaktif dan mandiri dalam melakukan pengerukan alur yang mengalami pendangkalan. Ia meminta perbaikan infrastruktur pelabuhan tidak lagi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Penerima konsesi tidak hanya mendapatkan keuntungan semata, artinya juga ikut membantu negara atau pemerintah untuk perbaikan-perbaikan di Pelabuhan Cirebon dan ikut serta dalam kontribusi kepada pemerintah kota," ujarnya usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Kamis (18/06/2026).

Menurutnya laporan terkait pendangkalan alur di kawasan pelabuhan tersebut dinilai sangat krusial karena mulai menghambat kapal-kapal untuk bersandar. Jika dibiarkan, kondisi ini tentu akan mengganggu kelancaran aktivitas bongkar muat logistik dan komoditas, seperti batu bara yang menjadi salah satu kegiatan utama di sana.

Selain masalah infrastruktur fisik, Danang juga menyoroti tingginya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selama ini digunakan untuk membiayai sektor operasional kepelabuhanan di wilayah tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa proyeksi kebutuhan belanja pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Cirebon diperkirakan mencapai angka Rp7 miliar pada tahun 2027. Angka yang cukup besar ini dinilai masih membebani keuangan negara, sehingga ia mengajak Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut untuk berhitung ulang.

Oleh karena itu, Legislator Partai Gerindra tersebut meminta agar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan dari operasional Pelabuhan Cirebon dapat dikelola secara lebih maksimal untuk menutup kebutuhan internal operasional pelabuhan itu sendiri.

Ia pun mendorong kemandirian Pelindo agar mampu memaksimalkan potensi pendapatan yang ada. Ia berharap perusahaan plat merah tersebut bisa meniru model pengelolaan di sektor penerbangan, di mana pihak pengelola mampu membiayai perbaikannya sendiri tanpa harus selalu bergantung pada suntikan dana dari pemerintah pusat.

"Ya, artinya sebagian konsesi di Pelabuhan Cirebon ini sudah dipegang oleh Pelindo. Sebisa mungkin, apa yang dikerjakan di sini, kebutuhan maupun kekurangannya, bisa di-handle oleh Pelindo sendiri. Sama seperti di bandara, Angkasa Pura bisa membiayai perbaikan-perbaikan di bandara," pungkasnya. (ndn/we)