//
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid saat ditemui Parlementaria di Banda Aceh, Provinsi Aceh.|Foto : Fa/Andri
PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Upaya mencegah terulangnya pemadaman listrik massal (blackout) di Aceh menjadi salah satu perhatian Komisi VI DPR RI. Selain memastikan keandalan sistem kelistrikan, Komisi VI menilai diperlukan perencanaan yang lebih komprehensif melalui penyusunan neraca kebutuhan listrik yang mencakup kebutuhan masyarakat, sektor industri, hingga pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Banda Aceh mengatakan, salah satu rekomendasi yang disampaikan kepada PT PLN (Persero) adalah penyusunan neraca kebutuhan kelistrikan secara menyeluruh agar kebutuhan energi di Aceh dapat diproyeksikan secara lebih akurat.
“Makanya salah satu rekomendasi kita agar supaya PLN membuat neraca tentang kebutuhan kelistrikan, berapa kebutuhan untuk masyarakat, kebutuhan lainnya, dan berapa yang dibutuhkan untuk kawasan Sabang dan juga untuk Aceh sehingga bisa disiapkan secara baik kemudian tidak terjadi blackout yang seperti kemarin,” kata Nurdin saat ditemui Parlementaria di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kamis (18/6/2026).
Menurut Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut, dari sisi perencanaan, paparan yang disampaikan jajaran PLN telah menunjukkan langkah-langkah antisipatif agar gangguan kelistrikan serupa tidak kembali terjadi. Namun demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, melainkan juga pelaksanaan di lapangan.
“Tadi sudah ada pemaparan dari tim Pak Adi selaku Direktur Retail dan Niaga PT PLN tentang antisipasi yang menurut kita dari sisi perencanaan sudah antisipatif supaya apa yang terjadi di masa lalu tidak terjadi lagi,” ujarnya.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah dan DPR RI juga diperlukan agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.
“Sekarang Komisi VI akan terus memonitor, mengawasi pelaksanaan daripada program yang telah dipaparkan tadi. Jangan sampai pemaparannya bagus, indah di atas kertas, tapi kemudian implementasinya tidak sesuai dengan harapan masyarakat,” tegasnya.
Nurdin menambahkan, ketersediaan energi yang memadai juga menjadi prasyarat utama untuk meningkatkan daya tarik investasi, termasuk dalam mendukung pengembangan Kawasan Sabang sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Indonesia.
“Provinsi Aceh memiliki potensi besar. Oleh karena itu, ketersediaan infrastruktur dasar, khususnya energi dan kelistrikan, harus benar-benar dipastikan agar mampu mendukung pembangunan daerah dan memberikan kepastian bagi para investor,” pungkas Legislator asal Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II itu. (fa/we)
