Komisi X Perjuangkan Penguatan Perpusnas sebagai Penjaga Peradaban Nusantara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan komitmen Komisi X untuk memperjuangkan penguatan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI sebagai ujung tombak literasi sekaligus penjaga peradaban Nusantara. Komitmen tersebut diwujudkan melalui persetujuan pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran Perpusnas RI Tahun Anggaran 2027 yang akan dibawa ke pembahasan Badan Anggaran DPR RI.

Hal itu disampaikan Hetifah saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dengan Kepala Perpusnas RI terkait pendalaman dan persetujuan RKA-K/L dan RKP Tahun 2027 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Dalam rapat tersebut, Komisi X menyetujui pagu indikatif Perpusnas RI sebesar Rp367,7 miliar dan usulan tambahan anggaran sebesar Rp357,7 miliar, sehingga total pagu indikatif Perpusnas RI pada RAPBN Tahun Anggaran 2027 menjadi Rp725,5 miliar.

Selain aspek anggaran, Komisi X juga memberikan sejumlah catatan strategis terkait penguatan fungsi Perpusnas dalam membangun budaya baca dan literasi nasional. Hetifah menegaskan, Perpusnas memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan sejarah dan jati diri bangsa.

“Komisi X DPR RI mendukung Perpusnas RI sebagai ujung tombak literasi dan penjaga peradaban Nusantara yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, sehingga generasi muda tetap memahami sejarah, budaya, dan jati diri bangsa serta tidak melupakan akar peradabannya,” ujar Hetifah.

Menurut Politisi Fraksi Partai Golkar itu, alokasi anggaran yang tersedia saat ini masih belum memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan pencapaian target peningkatan literasi nasional. Karena itu, Komisi X akan terus memperjuangkan penguatan anggaran Perpusnas agar sasaran RPJMN 2025-2029 dan RKP Tahun 2027 dapat tercapai secara optimal.

“Alokasi anggaran Perpusnas RI saat ini sangat tidak memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan pencapaian target peningkatan literasi nasional, sehingga diperlukan penguatan kebijakan dan dukungan anggaran yang lebih optimal guna memperkuat budaya baca dan kecakapan literasi masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Komisi X juga mendorong Perpusnas memprioritaskan penguatan layanan perpustakaan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), kelompok marjinal, serta mempercepat digitalisasi layanan perpustakaan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata.

“Komisi X DPR RI mendorong Perpusnas RI memprioritaskan penguatan perpustakaan di daerah 3T dan kelompok marjinal, digitalisasi, dan peningkatan layanan perpustakaan melalui program yang berdampak langsung, terukur, dan efisien, serta memastikan bantuan perpustakaan tepat sasaran dan merata,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Komisi X juga meminta Perpusnas memperkuat kemitraan dengan perpustakaan daerah dan perpustakaan sekolah guna memperluas akses masyarakat terhadap layanan literasi.

“Komisi X DPR RI berkomitmen memperjuangkan pagu indikatif Perpusnas RI beserta usulan tambahan anggaran tersebut kepada Badan Anggaran DPR RI,” tegas Hetifah.

Pembahasan lebih rinci mengenai program dan kegiatan Perpusnas RI Tahun Anggaran 2027 akan dilanjutkan setelah Nota Keuangan RAPBN 2027 diterbitkan, dengan menjadikan masukan anggota Komisi X DPR RI sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan dan program Perpusnas ke depan. (fa/ssb)