//
Anggota Komisi X DPR RI RI Lestari Moerdijat. |Foto: Tari/Mahendra
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI RI Lestari Moerdijat menilai hasil asesmen akademik peserta didik harus benar-benar menjadi dasar kebijakan perbaikan sistem pendidikan ke depan yang membutuhkan komitmen bersama untuk mewujudkannya.
"Data rinci hingga tingkat sekolah dan kompetensi individu sudah di tangan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita semua—pemerintah pusat, dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, hingga orang tua—benar-benar siap mengubah pola pengajaran dan pendampingan?" kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (28/5/2026).
Lebih dari 8,7 juta murid SD dan SMP se-Indonesia telah mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026.
Catatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengungkapkan, partisipasi mencapai 98,51% secara nasional, dengan provinsi terendah pun tetap di atas 95%. Data ini bukan sekadar angka, melainkan peta persis kelemahan dan kekuatan sistem pendidikan yang dijalankan selama ini.
“Hasilnya gamblang. literasi nasional rata-rata 60 (SD) dan 60,83 (SMP), sementara numerasi hanya 43,41 (SD) dan 40,34 (SMP),” ujar Politisi Fraksi Partai NasDem ini
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM), Toni Toharudin, Selasa (26/5), memastikan data tersebut akan menjadi pijakan kebijakan berbasis bukti.
Menurut Lestari yang juga Wakil Ketua MPR RI itu, temuan hasil asesmen akademis bukan untuk membandingkan sekolah atau daerah, tetapi untuk mendesain intervensi yang presisi.
Sebagai misal, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, jika di suatu kabupaten sektor numerasi siswa anjlok sementara literasi baik, maka bimbingan teknis guru, distribusi alat peraga, dan metode pembelajaran di kelas harus segera disesuaikan.
"Tidak boleh ada kebijakan yang seragam untuk masalah yang berbeda-beda," ujar Rerie.
Dalam mendukung langkah itu, ujar Rerie, pemerintah pusat dan daerah harus mengalokasikan anggaran tidak hanya untuk tes, tetapi untuk program remedial berbasis data.
"Jangan sampai biaya besar untuk pemetaan, tapi tindak lanjutnya minim," tegas Rerie.
Selain itu, tambah dia, satuan pendidikan dan guru wajib mengubah pendekatan dari mengejar nilai menjadi membangun kompetensi dan karakter.
"Evaluasi bagi para guru, harus didorong untuk menumbuhkan nalar siswa bukan sekadar hafalan, serta menanamkan kejujuran atau integritas," jelas Rerie.
Sementara itu, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, dari sisi orang tua, harus mendukung proses belajar yang bermakna di rumah, tidak terpaku pada peringkat. Serta mengawal kebijakan yang diterapkan, agar tidak mandek di atas kertas.
"Sistem pendidikan kita butuh komitmen kolektif yang kuat untuk menjalankan kebijakan berdasarkan bukti, bukan berdasarkan ambisi sesaat. TKA sudah memberi kita peta jalan, sekarang kita semua harus berani melangkah," pungkas Rerie. (rdn)
