Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda saat berkunjung di perlintasan sebidang Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat.|Foto: Adi/Mahendra
PARLEMENTARIA, Bekasi - Komisi V DPR RI melakukan kunjungan lapangan ke Bekasi Timur sebagai tindak lanjut dari rapat kerja bersama seluruh pemangku kepentingan terkait musibah kereta api yang terjadi di wilayah tersebut. Kunjungan ini difokuskan pada upaya pencarian solusi jangka pendek yang dapat segera dieksekusi dalam semangat perbaikan tata kelola dan keselamatan transportasi publik.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen dewan beserta seluruh mitra kerja untuk mencari jalan keluar secara konkret dan terukur. "Yang pertama, khusus sekali ini sebenarnya follow-up dari diskusi panjang kita di rapat kerja yang mengundang semua stakeholder. Jadi, ini tindak lanjut yang kita ingin jangka pendek ini apa yang bisa dilakukan dalam semangat perbaikan ini bisa dilaksanakan. Alhamdulillah kita tadi sudah mensepakati beberapa hal penting dalam rangka perbaikan," ungkap Huda saat diwawancarai oleh Parlementaria saat berkunjung di perlintasan sebidang Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (22/05/26).
Dalam peninjauan tersebut, salah satu fokus utama adalah penanganan perlintasan sebidang yang dinilai rawan. Pemerintah Kota Bekasi telah menyatakan kesiapannya untuk merampungkan proses pembebasan lahan yang ditargetkan selesai dalam dua bulan ke depan. Sejalan dengan langkah tersebut, Kementerian Perhubungan akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara guna memastikan kelancaran bantuan dari Presiden terkait rencana pembangunan jalan layang (flyover) di lokasi tersebut.
Selain permasalahan infrastruktur perlintasan, tim kunjungan tersebut juga menyoroti kendala teknis yang krusial terkait persinyalan.
Temuan di lapangan menunjukkan adanya problem lampu sinyal kereta yang bias akibat cahaya dari lingkungan sekitar, terutama dari arah Pasar Baru Bekasi. Menanggapi situasi ini, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan telah menyanggupi untuk langsung menuntaskan perbaikan tersebut.
"Tadi sudah disepakati. Jadi terkait dengan itu nanti perbaikan dari Dirjen Perkeretaapian Kementerian akan langsung mengambil alih perbaikan supaya sinyal lampu itu tidak bias oleh lampu-lampu yang lain," jelas Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Melalui sinergi percepatan antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan evaluasi serta perbaikan infrastruktur ini dapat segera terwujud, memberikan jaminan keselamatan yang maksimal bagi perjalanan kereta api maupun aktivitas masyarakat luas di sekitar perlintasan. (Adi/um)