//
Anggota Komisi XI DPR RI, Eric Hermawan, dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia dengan agenda Laporan Kinerja Bank Indonesia Tahun 2025 di Kompleks Parlemen Senayan.|Foto: Mario/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Eric Hermawan mendorong Bank Indonesia memperkuat langkah stabilisasi nilai tukar rupiah melalui kebijakan suku bunga, kerja sama swap line dengan bank sentral negara lain, hingga penguatan devisa di dalam negeri.Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Gubernur Bank Indonesia dengan agenda Laporan Kinerja Bank Indonesia Tahun 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, (18/05/2026).
Dalam hal kebijakan suku bunga, Eric menilai sudah saatnya Bank Indonesia mempertimbangkan kenaikan BI Rate pada kisaran 5 hingga 5,5 persen. Menurutnya, langkah itu penting untuk memperkuat keyakinan pasar sekaligus sejalan dengan kebijakan kenaikan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dalam 12 bulan terakhir.
“Bank Indonesia menurut saya sudah waktunya untuk menaikkan suku bunga di antara 5 sampai 5,5 persen. Karena BI sudah melakukan kenaikan di SRBI selama 12 bulan sebesar 6,4 persen. Supaya masyarakat tidak ragu-ragu dengan kita juga,” katanya.
Selain itu, Legislator dari dapil Jawa Timur XI itu juga meminta Bank Indonesia memperluas pendekatan diplomasi ekonomi dengan bank sentral negara lain guna memperoleh fasilitas swap line, baik permanen maupun sementara. Ia menilai langkah tersebut dapat memperkuat cadangan likuiditas dolar AS tanpa harus terus melakukan intervensi pasar valas.
Diketahui, kerja sama swap line adalah perjanjian antarbank sentral untuk saling meminjamkan mata uang dengan nilai tukar yang telah disepakati. Fasilitas ini berfungsi sebagai jaring pengaman (safeguard) untuk memastikan ketersediaan likuiditas mata uang asing di sistem keuangan masing-masing negara, terutama saat krisis atau tekanan pasar.
"Saya berharap Bank Indonesia, khususnya Bapak Gubernur, melakukan approach ke bank sentral lain. Tidak usah permanen, temporary juga boleh. Karena Bapak tidak perlu lagi membakar dolar kalau punya swap line,” ujarnya.
Menurut politisi dari Fraksi Partai Golkar itu, hubungan ekonomi Indonesia dengan Amerika Serikat selama ini belum dioptimalkan untuk memperoleh kerja sama swap line dengan Federal Reserve. Padahal, dolar AS masih sangat memengaruhi aktivitas perdagangan, ekspor, dan impor nasional.
"Ini juga harus diimbangi dengan langkah-langkah lobi yang sangat serius. Karena sudah bertahun-tahun kita berhubungan dengan The Fed, tapi tidak pernah memikirkan bagaimana mendapatkan swap line,” tambahnya.
Lebih lanjut, Eric juga mendorong Bank Indonesia melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengkaji kewajiban perusahaan ekspor-impor berskala besar untuk melantai di bursa atau go public. Menurutnya, langkah tersebut dapat mendorong aliran devisa tetap berada di dalam negeri.
“Perusahaan ekspor dan impor di atas 500 miliar per tahun perlu dikaji supaya listed. Sehingga uangnya kembali ke Indonesia, tidak parkir di Hong Kong atau Singapura,” katanya.
Ia menilai banyak dana hasil ekspor yang saat ini justru disimpan di luar negeri sehingga berdampak terhadap keseimbangan pasokan dolar di dalam negeri. Karena itu, Eric meminta adanya pengaturan lebih lanjut melalui koordinasi KSSK, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan agar devisa hasil ekspor dapat lebih optimal menopang stabilitas ekonomi nasional. (rr/rdn)
