//
Tim Kunker Banggar DPR RI dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wijanto saat memimpin pertemuan di Provinsi Sumatera Utara, Rabu (12/11/2025). Foto: tvr/vel.
PARLEMENTARIA, Medan – Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara, Rabu (12/11/2025), Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menaruh perhatian besar terhadap pengendalian inflasi dan stabilitas daya beli masyarakat di daerah. Kunjungan ini dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wijanto dari Fraksi Partai Gerindra, yang menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga ketahanan ekonomi menjelang akhir tahun.
“Kami ingin mengetahui kondisi perekonomian di Sumatera Utara, termasuk tren inflasi dan daya beli masyarakat dalam beberapa bulan terakhir. Sebab, sebagai provinsi yang kaya sumber daya alam, daya beli masyarakat harus tetap terjaga,” ujar Wihadi di Medan.
Banggar DPR RI mencatat bahwa Sumatera Utara memiliki perekonomian yang diperkirakan tumbuh 4,7–5,3 persen pada 2025, didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor komoditas unggulan. Namun, Wihadi menilai, upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah tetap harus diperkuat melalui kebijakan moneter yang adaptif dan koordinasi lintas lembaga.
“Keberhasilan Sumatera Utara mempercepat pemulihan ekonomi tidak terlepas dari peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran. BI perlu lebih aktif menjadi katalisator pembangunan, terutama untuk sektor pertanian dan UMKM,” jelasnya.
Banggar DPR RI juga menyoroti pentingnya kesiapan daerah dalam menghadapi lonjakan kebutuhan masyarakat menjelang libur panjang akhir tahun. “Kami berharap langkah-langkah pengendalian inflasi dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi agar daya beli masyarakat tetap kuat,” kata Wihadi.
Melalui kunjungan ini, Banggar DPR RI berharap dapat memperoleh masukan langsung dari pemerintah daerah, BI, dan pemangku kepentingan lain untuk dijadikan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional. “Informasi dari daerah seperti ini sangat penting untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter nasional benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan,” tutupnya. •tvr/rdn
